Percepatan Reformasi atau Ambruk

November 29, 2009

Reformasi 1998 yang digulirkan mahasiswa dan tokoh-tokoh nasional ternyata belum tuntas. Masih banyak hal yang tidak tersentuh reformasi. Tumpang tindih kelembagaan, perilaku jahat yang merugikan rakyat, tetap ada – bahkan lebih ganas dan tak bisa dikendalikan oleh sistem kenegaraan kita. Tak heran bila 11 tahun terakhir ini, bangsa Indonesia masih berjalan tertatih-tatih, dan cenderung ambruk. Karena itu, diperlukan percepatan reformasi. Yaitu membenahi reformasi dan mempercepat pelaksanaan reformasi plus itu.

Menurut pendapat saya, setidaknya ada 4 (empat) hal pokok yang harus ditambahkan dalam reformasi.

1. Amandemen UUD ’45, antara lain: a). Memperjelas kedudukan dan tugas presiden dan kepala negara. Kesepakatan pada pemilihan presiden langsung, sudah semestinya dibarengi dengan memberi legitimasi presiden sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai sekaligus kepala negara – simbol tertinggi negara Republik Indonesia. Sebagai kepala pemerintahan, mitra presiden adalah DPR dan DPD. Sebagai kepala negara, ia berada di atas semua lembaga negara. Karena itu MPR sudah tidak diperlukan lagi. Presiden tidak bisa dimakzulkan oleh lembaga apapun. Seorang presiden hanya bisa berhenti disebabkan oleh mangkat, menghabiskan masa jabatannya, atau mengundurkan diri. (referensi: buku Mengutamakan Rakyat dari Mayjen Saurip Kadi) b). Memperjelas kedudukan angkatan perang. Angkatan perang (TNI) sudah semestinya ditempatkan di bawah kepala negara, karena dia adalah pengawal kedaulatan negara, dan tidak seharusnya duduk di jajaran pemerintahan. Jabatan panglima dialihkan ke ketiga matra (AD, AL, AU), sementara di atasnya adalah kastaf gabungan yang mengkoordinasi panglima-panglima ketiga angkatan tersebut dan merupakan perpanjangan tangan kepala negara sebagai Panglima TNI. Dengan posisi ini, pekerjaan TNI adalah berkonsentrasi penuh untuk penjagaan kedaulatan negara, dengan mengasah terus profesionalisme mereka dan melengkapi mereka dengan alutsista yang memadai. Kebijakan pertahanan ada di Menhan. Akan tetapi, apabila keadaan dalam negeri sangat genting, misalnya adanya ancaman perpecahan, TNI harus ‘turun gunung’ untuk membela demokrasi dalam kerangka NKRI, termasuk bila kepala pemerintahannya melenceng. (referensi: buku Mengutamakan Rakyat dari Mayjen Saurip Kadi) c). Memperjelas pasal 33. Pasal ini perlu ditambah kejelasan, yaitu seluruh kekayaan alam yang mengandung nilai ekonomi di bumi Indonesia, pengusahaannya harus memasukkan saham milik rakyat (kataknlah 30%. Hasil keuntungan dari saham rakyat tersebut harus digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Kekayaan alam itu adalah hasil tambang dan mineral, laut, hutan, tanah (misal untuk jalan tol, pelabuhan, pelabuhan udara komersial).

2. Reformasi Birokrasi. Seluruh jajaran birokrasi harus dibedah untuk menciptakan pegawai negeri profesional, bergengsi, bersih. Dengan sistem penilaian merit, remunerasi pegawai negeri, termasuk aparat keamanan dan pertahanan negara (TNI dan Polri) dinaikkan ke tingkat yang patut, sehingga mereka bisa hidup cukup, memiliki rumah, dan bisa menyisihkan gaji mereka untuk ditabung atau rekreasi keluarga.

3. Reformasi Ekonomi. a). Politik perekonomian Indonesia perlu memasukkan asas keadilan sosial, yaitu aksi dari negara untuk memberi ruang dan peluang bagi rakyat kecil untuk berdemokrasi ekonomi, sekaligus melarang pengusaha kuat dan pengusaha global untuk masuk ke perekonomian kelas bawah. b). Kebijakan investasi modal dalam negeri dan asing, diarahkan untuk menyerap tenaga kerja masal, berupa industri-industri manufaktur untuk memproduksi barang-barang bernilai tambah untuk ekspor dengan bahan mentah Indonesia (misalnya, mengundang merk chocolate bar Swiss untuk mendirikan pabrik di Sulawesi, memperbanyak pabrik minyak goreng dan energi di Sumatera, mendirikan pabrik mebel di Kalimantan dan Jawa, membuat pabrik pengolahan ikan di Sulawesi, Maluku, Irian, dll).

4. Reformasi Aparat Hukum. a). Reposisi Polri. Sebagai bagian dari civil society atau penjaga keamanan masyarakat, Polri ditempatkan di bawah kementerian dalam negeri (depdagri). Tugas kebijakan, perencanaan, dan anggaran ada di tangan depdagri, sedang tugas Polri adalah penegakan hukum yaitu menyangkut bidang reserse, intelijens, samapta, dan binmas yang dilaksanakan dengan independen dan profesional. Dalam tugas lidik (penyelidikan dan penyidikan), polri disupervisi oleh kejaksaan (penuntut umum), sehingga proses hukum akan cepat dan akurat. Menempatkan polri di bawah presiden seperti sekarang, membuka peluang polri memiliki kekuasaan tanpa kendali, dan membuka ruang polisi berpolitik (padahal bukan bidangnya). b). Badan Investigasi Nasional. Untuk menangani perkara kejahatan yang dilakukan pejabat-pejabat tinggi hingga presiden, amat diperlukan sebuah badan investigasi nasional yang kewenangannya harus diterima semua pihak. Badan itu berisi orang-orang yang bekerja profesional dan independen. Badan ini menyerupai FBI di Amerika, namun kedudukannya lebih tinggi, yakni di bawah kepala negara, bukan di bawah presiden sebagai kepala pemerintahan. Pimpinan badan ini bisa dipilih oleh tim presiden-DPR-DPD-tokoh-tokoh hukum. Dan agar efektif, badan ini memiliki kantor-kantor di setiap ibukota provinsi. Dengan memiliki BIN yang ini, KPK sudah tidak diperlukan lagi.

Terorisme: Saatnya Kita Mengoreksi Diri

August 10, 2009
Presiden SBY. Saatnya mengoreksi.

Presiden SBY. Saatnya mengoreksi.

Di awal abad ke-21 ini, selain IT, yang mengalami kemajuan signifikan adalah terorisme. Revolusi IT yang tujuan dasarnya untuk memudahkan manusia untuk berkomunikasi tanpa sekat teritori, ternyata telah bermanfaat besar pula bagi kemajuan terorisme. Dalam kontex terorisme, “revolusi (IT) telah memakan anak-anaknya sendiri”. Terbukti, dengan mendayagunakan kecanggihan IT, terorisme telah membuat seluruh komponen di negara kita kalang kabut. Masyarakat tercekam, aparat keamanan kerja siang-malam, presiden marah-marah, dan para tokoh masyarakat memutar otak kencang untuk mereka-reka kegilaan aksi para teroris.

Para Elite Sibuk Berpesta

Terorisme itu, yang mulai marak sejak Indonesia memasuki era demokrasi, telah tumbuh makin berakar dan berotot. Perkembangan negara ternyata tak mampu mengatasi pertumbuhan gerakan radikal yang konon dimotori dua gembong asal Malaysia, Dr. Azahari dan Noordin M Top, serta generasi baru gerakan NII itu. Gerakan radikal ini telah mampu menyusup ke simpul-simpul terkecil masyarakat, merekrut kader-kader baru, berbareng dengan ketidakmampuan negara dalam memakmurkan rakyatnya.

Penyebaran paham radikal ini rupanya dapat diterima mulus oleh sebagian masyarakat yang telah putus asa dalam menjalani hidup. Di tengah beratnya mencari nafkah – sementara di birokrasi, korupsi merajalela – sebuah ajaran yang memberi “ketenangan batin” dan fokus, telah merasuk secara sempurna di dalam hati dan pikiran sebagian masyarakat kita. Sesuatu yang terlewatkan dari ambang pikiran para elite negeri yang sebagian besar waktunya habis untuk memikirkan keselamatan posisi diri dan partai masing-masing untuk merengkuh kekuasaan formal.

Setidaknya, dua tahun terakhir ini tatkala para elite sibuk korupsi dan bermanuver untuk pemilu, kelompok teroris yang tidak menyukai demokrasi (yang dikatakan menjiplak kebudayaan Barat) telah menyiapkan rencana aksi mereka dengan tanpa halangan. Bahkan mindset aparat keamanan pun,  telah digiring untuk meladeni persiapan pesta para elite. Akibatnya tahu sendiri, para teroris yang bekerja tertutup, mampu menyetir segala situasi sesuai kemauan mereka.

Saatnya Mengoreksi Diri

Teror bom JW Marriot dan Ritz Carlton Jakarta 17 Juli 2009 lalu dan terusan tindakan-tindakan aparat keamanan, sebaiknya menjadi hikmah para pengelola negara ini untuk mengoreksi diri. Ada beberapa hal yang harus dikejar, untuk mengatasi kekisruhan bangsa, termasuk terorisme.

1. Perbaikan Sistem Politik. Di tingkat kenegaraan, perlu dilakukan kesepakatan ulang mengenai bentuk negara RI. Jika semua setuju NKRI berdasar UUD’45, semua komponen politik harus setuju melaksanakan Pancasila. Pancasila itu satu paket dengan UUD’45. Jangan hapus Pancasila hanya karena kita alergi pada P4 a la Soeharto. P4 boleh kita singkirkan, tapi Pancasila harus kita ejawantahkan.

2. Perbaikan Sistem Hukum. Revisi terhadap UU Terorisme/2003 dengan menambah satu pasal mengenai wewenang aparat keamanan untuk pencegahan terorisme adalah sebuah keharusan. Tanpa wewenang preventif, Polisi (BIN, TNI) hanya akan menjadi “pemadam kebakaran”.

3. Perbaikan Sistem Kemanan dan Pertahanan. Sejak pemisahan Polri dari ABRI, sesungguhnya masih ada loop holes yang belum rampung mengenai pengaturan tata laksana keamanan, khususnya posisi BIN dan TNI dalam tugas-tugas menyangkut terorisme. Dalam sistem pertahanan, elite politik pun belum memberi perhatian memadai terhadap TNI untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Ini semua harus diselesaikan segera.

4. Perbaikan Ekonomi. Inilah yang paling crucial, karena di mana-mana di dunia ini, kemiskinan adalah masalah paling rawan dalam kontex tumbuhnya paham ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Kalau semua rakyat mendapat pekerjaan (seperti di RRC), otomatis akan membuat orang tak punya waktu menerima paham-paham exklusif yang menyimpang dari tujuan negara dan melenceng dari kemajemukan masyarakat.

5. Perbaikan Komunikasi Sosial. Sejak negara bergeser menjadi fasilitator dari seluruh kegiatan masyarakat, kita telah melupakan kegotong-royongan negara dan masyarakat. Pembinaan moral dan mental bangsa, sungguh menyedihkan hanya dipasrah-bongkokkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tanpa dukungan dana dan fasilitas dari negara. Memangnya sebuah kumpul-kumpul mengundang ulama atau pendeta itu tidak butuh biaya? Memangnya sebuah kerja bakti dan event sosial tidak butuh peran negara (yang memiliki dana begitu besar)? Tidak semua kegiatan harus dicantelkan dengan sponsorship swasta. Depdagri dengan Kesbang-nya serta Departemen Sosial sudah seharusnya digerakkan untuk terjun ke simpul-simpul masyarakat, untuk melakukan pelurusan-pelurusan. Para pejabatnya jangan hanya bisa memantau dan menganalisis di kantor. Mereka harus terjun langsung ke masyarakat.

6. Perbaikan Tingkah Laku Elite. Masyarakat sesungguhnya telah muak dengan gaya berpolitik para elite yang untuk berdiskusi di muka kamera saja saling menyerobot, seperti tidak punya fatsoen sebagaimana diwariskan para politisi senior kita. Tingkah laku sebagian “all the President’s men” dalam berkomunikasi adalah contoh terburuk dari tingkah laku para elite dewasa ini. Gaya Andi Malarangeng yang lebih sering menggonggong daripada menjelaskan atau menyejukkan, mestinya mendapat teguran dari presiden. Ia menunjukkan dirinya begitu arogan, fatalistik, berpandangan sempit (asal bela bos) dan mau menang sendiri. Sudah dapat dirasakan, dewasa ini elite di luar penguasa menyimpan rasa sakit hati terhadap tangkisan-tangkisan arogan para pembantu presiden dalam beberapa hal – sesuatu yang tidak dapat selesai hanya dengan menawarkan kursi di kabinet. Tingkah laku tidak sopan dan immature adalah pelajaran buruk bagi rakyat.

7. Perbaikan Media. Media massa, utamanya televisi, semestinya mengkaji ulang peranannya. Jaman memang tak dapat ditarik mundur, tetapi kekuasaan nyata yang mereka pegang, seharusnya tidak digunakan sembarangan dengan menerapkan jurnalisme sembrono (spekulatif, bombastis, kurang akurat, kurang mempertimbangkan efek komunikasi dari suatu pemberitaan). Pendekatan rating point dalam programming, seyogyanya diimbangi dengan kearifan. Ingat donk, nasib bangsa sedang melaju ke ujung tanduk.

Mbah Surip Menggendong “Raunchy”

August 6, 2009
 mbah surip detikcom olah small

Be ashamed to die until you have some victory for humanity – Horace Mann.

Kematian. Suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari oleh manusia. Hak menentukan waktu kematian mutlak dimiliki Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagian manusia yang mampu mengartikan kematian seperti Horace Mann, akhirnya menelurkan kata-kata bijak seperti di atas yang kira-kira bermakna: malu bila kematian menjemput, kita belum berprestasi untuk kemanusiaan.

Mbah Surip (Urip Arianto) adalah salah seorang yang telah meraih prestasi kemanusiaan itu. Ia berpulang di puncak kariernya sebagai seniman gelandangan atau gelandangan seniman yang memberi kebahagiaan kepada jutaan manusia di negerinya. Kesedihan dan kehilangan dirasakan begitu mendalam oleh anak jalanan hingga presiden, sesaat media memberitakan kepergiannya yang mendadak (Selasa, 04/08/2009). Bagaimana tidak? Setelah bertahun-tahun nyeni menggelandang antara Wapres (Warung Apresiasi) Blok M dan Pasar Seni Ancol, baru dua bulan ini, si Mbah meledak secara nasional dengan lagunya berjudul “Tak Gendong Ke Mana-mana”. Lagu “Tak Gendong” telah menyusup ke simpul-simpul emosi bahagia warga Indonesia. Dan hingga detik ini, lagu itu terdengar di mana-mana dari telepon selular hingga televisi, menggambarkan kecintaan publik kepada Mbah Surip. Dahsyat! Secara material, alhamdulillah, Mbah Surip juga telah meraih kemenangan dalam bentuk royalti lagu yang kelak akan menjadi warisan bagi keluarganya. Barangkali, ia satu-satunya troubador di dunia yang meninggalkan warisan harta lumayan besar kepada anak cucunya.

Lagu “Raunchy”

Ketika pertama kali mendengar lagu “Tak Gendong” sebulan lalu, saya ingat sesuatu. Bagi orang seusia 50-an ke atas, melodi (lagu) “Tak Gendong” sungguh bukan sesuatu yang asing. Bagian melodi berlirik “tak gendong ke mana-mana” sama pleg dengan melodi sebuah lagu instrumentalia tahun 60-an dari grup musik Barat (yang saya lupa namanya). Bagian melodi itu aslinya bunyi gitar, sangat enak, dan karenanya diulang-ulang (repetitif). Lagu itu menjadi ‘lagu wajib’ band-band tahun 60-an di Indonesia untuk menunjukkan kepiawaian pemain gitarnya dalam rock n’ roll. Lagu-lagu instrumental lain pada masa itu, biasanya dari grup The Ventures dan The Shadow (pengiring Clief Richard). Saya tidak tahu judul lagu tersebut, sampai kemarin sore (05/08/2009), Metro TV menyinggung bahwa lagu Mbah Surip tersebut persis dengan lagu Billy Vaughn. Metro TV menyebut lagu aslinya berjudul “Rauchy”. Rasa penasaran saya, mulai terjawab.

Dari hasil browsing, dan mencocokkan dengan memori, kemudian saya dapatkan informasi lebih utuh. Melodi “Tak Gendong” (di luar refrainnya) adalah sama persis dengan melodi (di luar refrain) dari lagu berjudul “Raunchy” (Metro TV menulisnya “Rauchy”, kurang “n”), lagu instrumental yang sangat populer di era 60-an, saat Mbah Surip remaja atau anak-anak. Bahkan jika benar kata Mbah Surip, lagu “Tak Gendong” ia ciptakan saat ia bekerja di Amerika Serikat, maka runtutan kisah itu menjadi klop, karena biasanya di Amerika maupun Inggris, lagu-lagu lama legendaris akan terus diputar karena masih disukai orang. Beda dengan ‘kultur’ Indonesia masa kini yang senang sekali ngenyek segala hal masa lalu dengan sebutan “jadul”. Suatu sikap sempit yang antisejarah dan antisosial. Kembali ke pokok bahasan, kemungkinan besar, melodi lagu “Raunchy” membekas di memori Mbah Surip.

“Raunchy” adalah lagu instrumental kelompok rock n’ roll Bill Justis asal Memphis, Tennessee, Amerika Serikat, yang menjadi hit di tahun 1957. Lagu itu ditulis oleh Bill Justis (saxhoponist) bersama Sid Manker (gitaris). Lagu instrumental “Raunchy” memadukan permainan solo gitar listrik dan alat tiup, yang dalam ukuran sekarang pun merupakan paduan musik yang dahsyat. Bagian melodi yang bagus dengan solo gitar itulah yang pleg seratus persen dengan melodi “Tak Gendong”. Bedanya, yang satu dilantunkan oleh suara gitar, yang satu dilantunkan oleh vokal Mbah Surip. Bagian melodi yang kuat pada sebuah lagu biasanya disebut “the golden note”.

Kelompok orkestra pimpinan Billy Vaughn memainkan dan merekam “Raunchy” tahun 1965 atau setelahnya, dan bagian refrain ditambah permainan solo piano. Tahun-tahun berikutnya “Raunchy” tetap dimainkan dalam berbagai versi oleh kelompok-kelompok musik, termasuk The Ventures. Bahkan George Harrison (The Quarry Man) memainkan lagu itu dengan gitarnya di depan John Lennon, tahun 1958, yang membuat Lennon akhirnya mengajak Harrison membentuk grup legendaris The Beatles.

Agak mengherankan, seorang pengamat musik bernama Bens Leo, yang nota bene sebaya (dan pernah bekerja satu kantor dengan) saya, bisa-bisanya tidak ingat relasi antara “Tak Gendong” dengan sebuah lagu lama (kendati tidak tau judulnya). Komentar Bens Leo di detik.com lebih lucu lagi, karena ia bilang, lagu “Tak Gendong” sudah ada 7 tahun lalu, dan iapun belum berani berkomentar soal kesamaan melodi “Tak Gendong” dengan lagu yang oleh Metro disebut sebagai ciptaan Billy Vaughn, sampai ia mendengar sendiri lagu Barat itu. Bens Leo mengira, lagu yang diributkan media itu (“Raunchy”) adalah lagu baru. 

Yang mengkhawatirkan, jika pihak pemilik lagu “Raunchy” di Amerika mengetahui setengah bagian lagunya menjadi hit melalui lagu “Tak Gendong” di Indonesia tahun 2009 ini, bukan mustahil akan lahir sebuah kasus hak cipta tingkat internasional.  Namun, “Raunchy” tak mengurangi riwayat berkesenian Mbah Surip yang fenomenal dan menjadikannya buah bibir di seantero negeri. Selamat jalan, Mbah Surip. I love you full, ha ha ha …!

(Informasi “Raunchy”, lihat Wikipedia dan Billy Vaughn; mau dengar “Raunchy” unduh di You Tube dan Metro TV)

Memo untuk RI-1

August 3, 2009

SURIS SHOW2Ini sepenggal kisah 5 tahun lalu, ketika saya membuat “Memo untuk RI-1”, sebuah lagu yang lahir dari sebuah keresahan saya sebagai warga negara.

Pada tahun 2004, negara kita sedang dilanda KKN yang kasat mata, seolah mengulangi jaman orde baru. Dari waktu ke waktu (hingga sekarang), Indonesia memang tak pernah sepi dari korupsi. Tetapi pada jaman itu, bau korupsi tercium kencang, sejak kasus pembelian Sukhoi, penjualan BUMN (Indosat, contohnya), hingga penjualan tanker Pertamina. Pada waktu bersamaan, Indonesia sedang bersiap-siap menyelenggarakan pemilu presiden langsung untuk pertama kali. Capresnya banyak, incumbent Megawati menggandeng Hasyim Muzadi, Wiranto-Solahudin Wahid, Hamzah Has-Agum Gumelar, Amien Rais-Siswono, dan SBY-Jusuf Kala.  

Maka lahirlah memo atau catatan dari seorang warga negara dalam bentuk lagu. Kalimat “Bapak atau Ibu Presiden” dalam lagu itu menyuratkan arti, presiden Indonesia bisa bapak bisa ibu. Lagu “Memo” menjadi tema konser saya dan Orang Iklan rock band di Barbados Cafe, Kemang, Jakarta, Rabu 13 Mei 2004, dan judulnya disesuaikan menjadi “Memo untuk Calon RI-1”. Kami membawakan sekitar 10 lagu bluesy-rock bertema anti korupsi, dan beberapa lagu rock terkenal sebagai pengimbang. Sekitar 500 orang dari komunitas iklan dan para undangan menghadiri konser tersebut. Beberapa media, termasuk RCTI, SCTV, meliput peristiwa kecil “Memo”.

Anda dapat mendengar atau mengunduh lagu “Memo” di www.suriscomm.co.id pada “Suris Music”, atau melihat video klip yang kami buat (dengan biaya mepet) di Metacafe, atau You Tube. Lagu itu diaransemen dan dimainkan musiknya oleh sobat saya Beno Jumono dan Yayat.

Berikut lirik lengkapnya:

MEMO UNTUK RI-1    (oleh Suriswanto – 2004)

Bapak atau ibu presiden / Aku ingin tanyakan

Mengapa negeri yang kaya ini / Rakyatnya miskin sekali

Bapak atau ibu presiden / Aku ingin sampaikan

Kalau kau tak mampu brantas korupsi / Lebih baik kau berhenti

Bapak atau ibu presiden / Aku ingin tanyakan

Mengapa negeri yang ramah ini / Banyak penjahatnya

 Ref:      Atau kita sebagai bangsa /  Telah sakit tanpa ada obatnya

                Atau kita sebagai bangsa /  Telah jatuh dalam lembah celaka

                Atau atau atau atau … engkau bekerja … / Untuk diri sendiri

                Untuk partai sendiri …

Chorus:    Jangan pernah bosan, saudaraku / Suarakan kebenaran

                Kalau negeri terus begini / Hancurlah …

                Jangan pernah takut, saudaraku / Suarakan hati nurani

                Kalau pemimpin terus korupsi / Bangkitlah …

 Bapak atau ibu presiden / Aku ingin sampaikan

Kalau kau tak mampu brantas korupsi / Lebih baik kau berhenti

Gerakan Membiarkan Terorisme

July 21, 2009
Noordin m top mix
Foto Noordin M Top dan dua sketsa wajahnya beberapa tahun lalu (wikipedia).

Astagfirullah!!! Di tengah kita sedang menikmati rasa aman nasional, tiba-tiba bom bunuh diri di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton di Mega Kuningan, Jakarta, 17 Juli 2009 pukul 07.47 – 08.00, meluluh lantakkan segalanya. Sebanyak 9 orang tewas, dan 40 orang luka-luka dan sebagian akan cacat seumur hidup. Keluarga yang ditinggalkan pasti akan menyesali kematian dan kecacatan para korban. Di balik itu, atas nama perjuangan, ada sekelompok orang yang sedang tertawa-tawa menikmati kejayaan. Mereka hidup, makan, minum dan mencari nafkah di tanah air Indonesia. Tapi pekerjaan mereka, memporak-porandakan kedamaian tanah yang dipijaknya.

Polisi dan para pakar teror (Sidney Jones, Al Chaidar) menduga, teror bom kemarin, lagi-lagi diotaki Noordin M Top, warga negara Malaysia yang telah 8 tahun ini mengobok-obok Indonesia bersama kawannya, Dr. Azahari (yang telah tewas oleh serbuan Polri di Batu, Malang). Bila dugaan Polisi dan para pakar terorisme itu benar, malang nian negeri ini. Nasib Indonesia, detik demi detik, ternyata ditentukan oleh seorang gembong teroris asal negeri jiran bernama Noordin M Top.

Noordin M Top, yang konon telah melepaskan diri dari JI (Jamaah Islamiyah), namun masih bertaut dengan Al Qaeda, benar-benar top! Ia seperti tak punya hambatan untuk membangun jaringan demi jaringan, dan merekrut para ‘pejuang’ keblinger yang bekerja sebagai mesin pembunuh massal sekaligus pembunuh diri. Mengherankan, mengapa Noordin M Top memiliki ruang gerak sedemikian luas dalam mengobrak-abrik negara kita? Lepas dari kepiawaian aparat keamanan dalam menangani terorisme, kiranya banyak orang di negeri ini menjadi pendukung gerakan Noordin M Top.

Menengok Akar Rumput

Tahun-tahun belakangan ini, ketika demokrasi kita menjamin kebebasan sebebas-bebasnya kepada setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat dan berserikat, harus diakui ada sebuah ekses yang sangat mengkhawatirkan, yakni menguatnya suatu paham yang telah meningkat menjadi gerakan Islam puritan, atau sering disebut fundamentalisme Islam.

Di kalangan akar rumput di negeri ini, sudah bukan rahasia lagi, Osama bin Laden telah menjadi “pahlawan”, dan Barat (Amerika dan sekutunya) adalah musuh besar. Jika Anda melebur dalam obrolan sehari-hari masyarakat, akan Anda peroleh persepsi umum, pendudukan Amerika dan  sekutunya atas Irak adalah perang terhadap Islam.  Penyerbuan Israel atas Gaza Palestina, adalah perang terhadap Islam. Pendek kata, setiap perbuatan atau perang (yang mungkin atas alasan politik lain) yang dilakukan terhadap negara yang mayoritas penduduknya muslim, digeneralisasikan sebagai memerangi Islam. Sementara teror yang dilakukan ‘atas nama Islam’, dibenarkan dan dibela. Padahal, bagi seluruh umat manusia, perang (yang dilakukan Amerika dan sekutunya) maupun teror yang merupakan pembalasannya, adalah malapetaka. Korban suatu perang dan teror adalah manusia dalam arti yang hakiki, beserta seluruh lingkungan alam dan aset-aset yang dipergunakan manusia untuk menopang hidupnya. Lebih jauh lagi, teror mencederai peradaban manusia.

Penyederhanaan masalah di atas telah menarik garis “pihak kita” dan “pihak musuh”. Dalam khotbah di masjid-masjid pun kerap kita dengar upaya membangun sikap curiga terhadap umat agama lain. Bahkan cita-cita kekhalifahan  untuk Indonesia sudah sangat terbuka dibicarakan dan jamak terdengar. Tak heran ketika Amrozi-Imam Samudera-Ali Gufron/Muchlas dieksekusi mati, banyak masyarakat (terutama masyarakat tempat para almarhum berasal) menyambut secara emosional dan menjuluki para terpidana mati itu sebagai “syuhada Islam”! Banyak situs web dan milis buatan anak-anak Indonesia ikut membangun radikalisme Islam dan mengompori pentingnya ‘perjuangan’ atau perang melawan kebathilan Amerika plus Inggris dan Australia (terutama dikaitkan dengan kemelut Irak, Afghanistan).

Para pengelola negara ini seharusnya mulai sungguh-sungguh memperhatikan tumbuh pesatnya paham yang telah menjadi gerakan radikal bersifat global tersebut. Paham ini, hebatnya, telah mengalahkan semangat Islam yang cinta damai dan memiliki kasih sayang terhadap seluruh umat manusia, yang menjadi ciri kalangan Islam moderat yang dimotori NU, Muhammadiyah dan kalangan intelektual Islam. Hebatnya lagi, semangat membela agama secara berlebihan, beberapa tahun terakhir ini telah ditangkap dan dimanfaatkan (dengan baik) oleh beberapa partai hingga LSM berbasis Islam untuk memperluas simpatisannya. Yang paling merisaukan, paham tersebut telah menisbikan Indonesia sebagai tanah air dan bangsa. Dampak lain yang sangat-sangat mengganggu kegiatan masyarakat adalah dijadikannya wilayah Indonesia sebagai salah satu palagan peperangan paham ini dalam melawan musuh besar mereka.

Jaringan Internasional

Di lain pihak, aparat yang berwenang di Indonesia, memandang masalah terorisme dalam skala sempit. Setiap kali teror terjadi di teritori Indonesia, skenario utama adalah teror itu dikaitkan dengan JI dan atau sempalannya. Mereka tidak atau sedikit sekali mengaitkan teror di sini dengan (kemungkinan) strategi teror global. Padahal, pengakuan Amrozi cs dalam sidang menyatakan, aksi mereka adalah pembalasan terhadap kezaliman AS di Afghanistan. Dalam kaitan eksekusi mati terhadap Amrozi cs pun, orang kedua dalam jajaran Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri dalam video yang dirilis As-Shahab Media, memuji Amrozi cs sebagai “Pahlawan Islam” (baca: “Antara London-Bali dan Jakarta”, Maruli Tobing, Kompas Minggu, 02/08/2009 – referensi tambahan penulis).

Ketika teror bom sungguh-sungguh mengancam kehidupan normal di negeri ini, anehnya, tidak satupun tokoh partai dan pendekar-pendekar Islam yang sering muncul di televisi mengutuk perbuatan keji tak berperikemanusiaan di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton 17 Juli lalu itu. Sudah seharusnya tokoh-tokoh yang setiap hari berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari rakyat ikut cawe-cawe membantu aparat keamanan dalam membongkar kejahatan teror, serta meluruskan jalan pikiran penganut paham sektarian global yang tidak menguntungkan ketertiban dan kedamaian negeri ini serta mengancam semangat kebangsaan kita.  Telah terjadi gerakan pembiaran terhadap terorisme. Masih membahagiakan, tokoh Islam moderat KH Hasyim Muzadi (NU) dan Din Syamsudin (Muhammadiyah), memotori Doa Bersama Tokoh-tokoh Agama, Senin 20/07/09 di Jakarta. Teman-teman yang budiman, tokoh-tokoh yang berat hati mengutuk terorisme (dan lebih suka mengikuti ‘trend pasar’, yakni menjual isu Palestina, Irak, Afghanistan atas nama agama), bisa jadi akan duduk dalam kabinet mendatang.

Spanduk KPU By Accident?!?

July 5, 2009
Spanduk edukasi pemilih. Contreng no.2. (detik.com)

Spanduk edukasi pemilih. Contreng no.2. (detik.com)

Inilah lelucon terbesar sepanjang sejarah demokrasi di dunia. Badan yang diamanatkan undang-undang sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia, KPU, telah melakukan tindakan yang sulit dikatakan sebagai kekeliruan elementer.

Spanduk sosialisasi pilpres untuk mengedukasi pemilih mengenai cara mencontreng yang sah, lha kok bisa-bisanya contoh contrengnya diletakkan di gambar capres nomor 2, yang (tidak) kebetulan adalah incumbent, SBY. Kendatipun ketiga pasangan dalam spanduk tersebut digambarkan secara simbolik, peletakan contreng pada capres nomor 2, tidak bisa serta merta dikatakan sebagai by accident atau ketidaksengajaan – sebagaimana disampaikan anggota KPU Endang Sulastri saat membantah tuduhan tim-tim capres yang merasa dirugikan.

Untuk diketahui, KPU didukung sebuah birokrasi yang dipimpin seorang sekjen, yang memiliki tenaga-tenaga berpengalaman dalam melakukan kehumasan dan sosialisasi. Alangkah tidak masuk akal, birokrat-birokrat ini melakukan kesalahan (atau tepatnya ketololan) kalau tidak mendapat persetujuan end-user, yakni anggota KPU. Rancangan/desain sebuah materi komunikasi, setahu saya diajukan oleh petugas setjen KPU kepada anggota KPU untuk dicek dan disetujui sebelum disiarkan. Sungguh sulit diterima akal sehat, sebuah keteledoran komunikasi yang mudah ditangkap oleh siapapun, dikilahkan sebagai kekeliruan elementer, atau perbuatan by accident. Spanduk yang terpasang di berbagai daerah itu patut disebut sebagai upaya pembujukan, yakni mengarahkan pemilih untuk mencontreng calon tertentu.

Setelah kisruhnya DPT pada pemilu legislatif, dan masih belum kelarnya masalah DPT pada pilpres kali ini (saat saya menulis ini, pasangan JK-Wiranto dan Mega-Prabowo baru saja memberi keterangan pers mengenai DPT pilpres bersama Ketua PP Muhamadiyah Din Syamsudin di kantor Muhamadiyah), soal spanduk di atas memberi kesan yang tidak nyaman pada penyelenggaraan pemilu tahun 2009 ini.

Mengapa praktik politik orde baru mulai ngetrend lagi di jaman demokrasi yang telah susah-susah diperjuangkan mahasiswa dan rakyat Indonesia?

Believe It or Not: Presiden Bukan Penguasa Riil

June 18, 2009

It’s hard to believe, but it’s true. Presiden RI ternyata bukan penguasa yang sesungguhnya dalam pengendalian pembangunan menyangkut kepentingan rakyat dan negara. Ada penguasa riil, kendati hierarkinya ada di peringkat ketiga setelah presiden, dan menteri. Mereka menguasai dan mengatur (semau mereka) distribusi proyek negara bernilai ratusan bahkan lebih dari seribu triliun rupiah  kepada pengusaha-pengusaha yang berkolusi dengan mereka. Padahal proyek-proyek tersebut punya tujuan untuk kesejahteraan 230 juta rakyat. Penguasa sejati itu bernama birokrasi. Kelompok pelaksana pemerintahan yang cakar-cakarnya begitu kokoh, luas dan tinggi, melebihi presiden terpilih berdasarkan UUD’45. Mereka tak lekang oleh pergantian presiden, dan cuma mesam-mesem (tidak terpengaruh sama sekali) saat ada berita KPK menangkap koruptor.

Hanya Soekarno dan Soeharto

Dalam sejarah pemerintahan presidensial di negara kita, hanya ada dua orang presiden yang benar-benar mampu menggerakkan efektif aparat birokrasi sesuai arahan mereka, yakni Soekarno dan Soeharto. 

Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Mampu memerintah birokrasi secara efektif.

Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Mampu memerintah birokrasi secara efektif.

Soekarno memerintahkan seluruh instansi pemerintahannya untuk bekerja dalam keprihatinan, karena anggaran negara memang sangat minim. Bisa dimaklumi, jaman akhir ’50-an hingga sebelum 1965, negara kita sedang dirongrong pergolakan daerah yang membuahkan pemberontakan (DI/TII, PRRI, Permesta ), serta perang mempertahankan kedaulatan RI atas Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Jaman itu, pegawai negeri dan rakyat sama-sama hidup prihatin, namun dengan dada penuh gelora kebangsaan – sesuatu yang sulit untuk dicapai kembali di jaman yang serba materialistis kini. Pembangunan nyaris nol, semua warga negara merasakan nikmatnya makan bulgur, thiwul, singkong dan umbi-umbian. Kendati konon ada sebagian kecil pejabat di lingkaran istana hidup mewah. Jika ada orang yang hidup di atas rata-rata, mereka adalah para pedagang tionghoa yang umumnya tinggal di Pecinan. Kenyataannya, instruksi Bung Karno ke kelangan birokrasi berjalan efektif, sekaligus membuat mereka bersama rakyat hidup gotong royong dalam kemiskinan materi, namun dengan kebanggaan sebagai bangsa.

Soeharto sama kuatnya dengan pendahulunya dalam urusan memerintah birokrasi. Ia yang mengutamakan program ekonomi dan menomor duakan keterlibatan rakyat dalam politik, memulai debut pembangunan dengan Repelita. Investor luar berbondong masuk, pabrik-pabrik dibangun, semua sektor ekonomi digerakkan, dan rakyat mudah mendapat pekerjaan. Birokrasipun bergerak sesuai arahan Soeharto. Di masa pemerintahan Soeharto 1970-an-1980-an, kemajuan Indonesia dipuji-puji oleh IMF dan negara-negara Barat, bahkan diramalkan, kelak Indonesia akan menjadi salah satu “macan Asia” setelah Jepang, Hongkong, Korea dan Singapura.

Pembangunan telah menimbulkan ekses-ekses yang telah kita ketahui semua: korupsi. Salah satunya karena gaji kalangan birokrasi terhitung kecil dibanding kemajuan ekonomi yang mengakibatkan banyak orang hidup kaya. Hebatnya (atau sialnya), presiden kita ini seorang pragmatis (dalam arti negatif) dan permissive. Bukannya meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri secara signifikan, presiden memilih cara khas dirinya yang kemudian menjadi anomali yang tidak terbantahkan, yakni setiap kepala instansi di masa orba diijinkan membuat proyek-proyek setengah fiktif, untuk menambal penghasilan bos dan pegawai sekantornya. Cara ini dianggap bijak. Tidak mengherankan, karena Soeharto pernah menerapkan “cara bijak” itu di tahun 50-an saat ia menjabat komandan divisi Diponegoro – melakukan smokel atau penyelundupan untuk kesejahteraan anak buahnya. Perbuatan itu nyaris membuyarkan karier militer Soeharto karena KSAD Jenderal Nasution dan Deputy Operasi Jenderal Ahmad Yani marah besar. Kalau tidak diselamatkan oleh Jenderal Gatot Subroto, mungkin kita tidak punya presiden bernama Soeharto. Yang menonjol lagi di jaman pemerintahan Soeharto, KKN menjadi perbuatan jamak di kalangan birokrasi, yang melibatkan anak-anak pejabat maupun pengusaha. Presiden tahu semua soal KKN, karena ia sendiri kemudian menerjunkan keluarga dan kroninya untuk ikut KKN. Jadi, birokrasi digerakkan secara efektif oleh Soeharto dalam program pembangunan, sekaligus direstui untuk mengatur distribusi proyek dengan cara KKN, yang berarti birokrasi memperoleh keuntungan atas proyek yang di’tender’kan. Tidak mengejutkan bila kemudian “bagawan ekonomi” Prof Soemitro Djojohadikusumo pernah mengatakan anggaran pembangunan Indonesia bocor 30 persen, yang membuat Pak Harto murka.

Empat Presiden Setelah Soeharto

Setelah lengsernya Soeharto, Indonesia dipimpin oleh 4 presiden (BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono). Itulah jaman yang disebut era “reformasi”, yang makin ke sini kata itu makin tidak punya arti. Ketika mahasiswa bergerak untuk melengserkan Soeharto 1998, semua politisi bersepakat, Indonesia harus bebas dari KKN. Tapi, pidato yang indah dari keempat presiden, cuma jadi headline di koran-koran dan televisi. Pesan-pesan itu menjadi retorika dan slogan belaka, karena kemauan politik dan instruksi presiden sama sekali tidak digubris oleh mesin birokrasi. Dalam rapat kerja, para pejabat akan mengatakan “yes, sir” setiap kali mendapat instruksi anti-KKN dari setiap menteri. Tetapi dalam praktik, birokrasi berbuat lain, seolah mengatakan “who cares?. Sejak jaman Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, praktik KKN adalah hal lumrah, selumrah jaman Soeharto. Segepok UU, Keppres, PP, Permen mengenai penyelenggaraan negara dengan profesional, bersih, terukur (good governance), hanya dijadikan bacaan dan pejengan di meja dan rak buku para bos dan panitia lelang, tapi haram untuk dilaksanakan.

Presiden BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono. Kekuasaan mereka kalah dibanding birokrasi.

Presiden BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono. Tak kuasa menyentuh birokrasi.

Lagi-lagi, salah satu sebab adalah gaji para pegawai negeri dan TNI/Polri tidak dapat mengejar depresiasi uang akibat inflasi atau kenaikan tarif yang bertubi-tubi, dari kenaikan listrik, telepon, sampai harga-harga bahan primer maupun sekunder. Di pihak lain, mereka melihat pimpinan mereka, dirjen-dirjen termasuk jenderal-jenderal, hidup lebih dari cukup. Pola hidup yang mengagungkan materi sejak jaman orba, telah menjadikan korupsi bagai agama bagi birokrasi. Untuk mencuci dosa, biasanya di lingkungan rumah tinggal mereka, para pejabat korup menjadi orang terpandang karena mereka sangat dermawan menyumbang masjid-masjid dan panti asuhan.

Apapun keputusan politik yang diambil presiden dan DPR, begitu sampai pelaksanaan menyangkut proyek, maka distribusi pekerjaan dan dananya pasti sudah diatur. Inilah yang membuat para pengusaha yang menjalankan usaha secara normal menjadi frustrasi. Pada periode terakhir ini, malah banyak anggota DPR juga melakukan pemalakan, lantaran kekuasaan DPR makin kuat. Lahirnya KPK patut dipuji sebagai kemauan politik pemerintahan SBY dan DPR. Tapi sebuah badan sebesar KPK, teramat kecil untuk memberantas korupsi di kalangan birokrasi yang telah tumbuh menjadi “the never ending ruling group”, yang mempunyai norma dan tata kelola canggih tersendiri, yang nyatanya tidak dapat disentuh oleh presiden dari periode ke periode. Quo vadis, Indonesia!

Buat saya, siapapun presiden yang terpilih dalam pilpres 2009, sama sekali tak ada artinya dalam perspektif membangun Indonesia yang bersih apabila ia tidak mampu memerintah secara efektif, yaitu mengubah (reformasi) mesin birokrasi menjadi pelaksana yang profesional, bermoral, adil (nggenah, gitu) bagi pembangunan bangsa dan negara. Sampai sekarang, sumpah, teoretis presiden kita adalah pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini karena dia sekaligus kepala negara. Namun praktis kekuasaannya mandul di kalangan birokrasi. Sang penguasa sakti mandraguna ini, birokrasi, tersebar di seluruh instansi pemerintahan, dari pusat sampai daerah, yang kekuasaannya telah berjalan riil selama 40 tahun lebih. Volume dana yang ada di bawah kendali sang penguasa adalah sebesar anggaran pembangunan APBN kita. Ngeri ‘kali! Sampai kiamat pun Indonesia tak bakalan maju apabila proyek-proyek negara dilaksanakan (sekaligus diawasi) oleh birokrasi a la mafia.

Ambalat: Waspadai Diplomasi Malaysia

June 14, 2009

Lagi soal blok Ambalat, kawasan bawah laut di Laut Sulawesi yang kaya kandungan minyak dan gas bumi dan diklaim oleh Indonesia dan Malaysia. Isu yang menghangat ini membuat Pangab Malaysia Jenderal Tan Sri Abdul Azis berkunjung ke Menhan Indonesia Juwono Sudarsono di Jakarta, dan rombongan Komisi I DPR berkunjung ke Menhan Malaysia Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi di Kuala Lumpur. Terkait dengan aksi diplomasi kedua belah pihak soal Ambalat, ada baiknya kita menyimak dan mewaspadai isi dan gaya diplomasi Malaysia. Tanpa kewaspadaan, kita akan ‘termakan’ lagi, seperti terjadi pada perebutan pulau Sipadan-Ligitan, terutama karena kita sering percaya “pasrah bongkokan” tanpa reserve terhadap janji (yang mungkin diterjemahkan sebagai komitmen) Malaysia.

Lain Kata, Lain Perbuatan

Menhan Malaysia, Datuk Ahmad Zaid Hamidi (foro: BERNAMA)

Menhan Malaysia, Datuk Ahmad Zaid Hamidi (foto: BERNAMA)

Berikut kutipan dari berita di Harian Timor Expres (13/06/2009): “Jenderal Tan Sri Abdul Azis menyatakan datang dengan setulus hati  untuk meredakan situasi. Abdul Azis juga berjanji untuk menyampaikan permintaan Indonesia kepada TLDM,” ungkap Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, usai pertemuan dengan Jenderal Tan Sri Abdul Aziz, kemarin.  Menurut Juwono, Tan Sri datang untuk menjelaskan bahwa melakukan patroli TLDM dan Police Marine Malaysia semata-mata untuk keamanan maritim negeri jiran itu. “Tidak ada maksud untuk menguasai wilayah laut kita,” tambahnya.

Pada bagian lain Juwono mengatakan, “Kita katakan agar mereka mengurangi kegiatan patroli yang berdekatan   dengan wilayah Indonesia, supaya persepsi tentang pelanggaran kedaulatan negara berkurang,”  jelasnya. Sementara untuk pengamanan wilayah perbatasan, terkait dengan kegiatan patroli perairan, Pemerintah Indonesia menyarankan agar TDM, khususnya Tentera Laut Diraja Malaysia, bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut.” 

Patroli perbatasan bersama-sama ini diyakini dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara dua negara yang berbatasan. Ke depannya, Indonesia dan Malaysia akan membuat suatu joint  maritime border patrol. Perjanjian ini antara lain berisi poin bahwa kedua negara dalam melakukan patroli tidak boleh melewati laut teritorial di atas 12 nautical mile, atau suatu lintasan yang disepakati utuk tidak dilanggar.”

Sementara itu, dalam Kabar Internasional TV One (07/06/2009) tertulis:  “Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, di Kompleks Pusat Pemerintahan Ibukota Malaysia, `Putrajaya`, menyatakan kepada delegasi Parlemen Indonesia, pihaknya tidak akan berperang dengan Republik Indonesia.

“Kita tidak akan berperang dengan Indonesia. Ya, pakaian tentara Diraja Malaysia itu (pakai) produk `Sritex” Indonesia. Bagaimana kita perang,” kata anggota Komisi I DPR RI, Effendy Choirie, Minggu pagi, mengutip pernyataan langsung Menteri Pertahanan (Menhan) Malaysia itu melalui hubungan telefon internasional, langsung dari Kualalumpur, Malaysia.

Effendy Choirie menambahkan, pernyataan itu lahir spontan dari Menhan Malaysia, ketika dia bersama rekannya sesama anggota Komisi I DPR RI, Ali Mocthar Ngabalin (Fraksi Gabungan Bintang Pelopor Demokrasi) dan mantan anggota Komisi I DPR RI, Ade Daud Nasution, datang langsung menyampaikan dua hal penting kepada Pemerintah Malaysia, Sabtu tadi malam (6/6).

Dari pernyataan dua pejabat Malaysia itu terlihat bagaimana ringan dan manisnya diplomasi Malaysia mengatasi isu Ambalat mutakhir, yang justeru telah membuat darah warga Indonesia mendidih. Dengan memberi pernyataan melalui Menhan Juwono, Pangab Malaysia terlihat cerdik untuk tidak mejeng di media Indonesia, yang mungkin akan membuat panas masyarakat Indonesia. “Saya Datang dengan Setulus Hati …,” kata Jenderal Tan Sri Abdul Azis melalui Yuwono Sudarsono. Sebuah pernyataan yang jika tidak dikiritisi, akan sekejap menghapus substansi masalah yang kita ributkan: kedaulatan blok Ambalat. Di pihak lain, tawaran Indonesia yang disampaikan Menhan Juwono mengenai patroli perbatasan bersama, malah terasa khas diplomasi Indonesia yang penuh pengertian (baca: lembek).

Pernyataan Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi (yang oleh Effendi Choirie disebut keturunan Yogya) tentang “Kita tidak akan berperang dengan Indonesia. Ya, pakaian tentara Diraja Malaysia itu (pakai) produk `Sritex” Indonesia” nampaknya juga diterima dengan ‘lega’  oleh rombongan Komisi I DPR kita.

Sejatinya, pernyataan diplomatis kedua pejabat pertahanan Malaysia di atas, jangan diterima “pasrah bongkokan”  – suatu kekeliruan yang telah dilakukan pemerintah Soeharto pada kasus Sipadan-Ligitan. Kedua pejabat pertahanan Malaysia itu hanya meredam isu politik sesaat, tetapi tidak sedikitpun memberi sinyal sebuah pemecahan komprehensif mengenai blok Ambalat. Mereka pandai menahan diri untuk tidak bicara soal perundingan yang menjadi porsi deparlu mereka, dan Pangab Azis memilih tidak menanggapi soal kedaulatan Ambalat yang disinggung oleh Menhan Juwono. Untuk itu, kita tidak boleh mengendurkan perhatian (= kewaspadaan). Buying time, adalah salah satu ciri diplomasi yang diterapkan Malaysia. Fakta membuktikan Malaysia adalah bangsa yang cerdik – bahkan sampai ke hal-hal negatif seperti klaim atas karya batik, penggunaan lagu “rasa`sayange”, dsb. (Baca juga artikel dalam blog ini: “By the Way, Malaysia adalah Musuh Kita” )

Malaysia sama seriusnya dengan Indonesia untuk menguasai  blok Ambalat, terutama setelah kemenangan mereka atas Sipadan-Ligitan. Mari kita ikuti kutipan salah satu bagian dari artikel “Mempelajari Peningkatan Kekuatan Militer Malaysia di Kepulauan Spratley” sebagaimana dimuat dalam blog TANDEF ini:

“Wakil PM Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak (kini PM – pen) dalam kunjungan ke Terumbu Layang-layang pada hari Selasa, 12 Agustus 2008, menjelaskan bahwa pengendalian dan pendudukan suatu daerah yang disengketakan merupakan faktor utama bila kasus Ambalat dibawa ke Mahkamah Internasional. Oleh karena itu, Malaysia akan pertahankan kehadirannya di perairan Ambalat. Najib yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan mengatakan, bahwa  instalasi militer yang dibangun di pos-pos strategis garis depan merupakan  bagian dari langkah-langkah untuk menyokong ZEE.  Analisa Pemerintah Malaysia memandang penting aspek penguasaan wilayah dalam rangka melindungi kedaulatan negara atas wilayahnya sampai ke garis perbatasan pulau terluar. Sebagaimana telah tercatat dalam sejarah, kemenangan Malaysia atas Indonesia dalam kasus Pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2002 serta kemenangan Singapura atas Malaysia dalam kasus perebutan Pulau Batu Puteh di Mahkamah Internasional tahun 2008 membuktikan bahwa penguasaan secara fisik terhadap wilayah yang disengketakan merupakan faktor penting untuk memenangkan kasus tersebut secara hukum di Mahkamah Internasional.”

Berita di atas menggambarkan betapa Malaysia sangat serius untuk menguasai blok Ambalat yang kaya minyak dan gas bumi. Paling tidak, patroli-patroli TLDM di perairan Ambalat – yang bagi kita sebagian besar adalah provokasi karena sering memasuki jauh ke teritori RI – membawa pesan, negara itu tidak punya niat melepaskan tuntutannya untuk mendapatkan blok Ambalat. Target minimumnya, joint operation ekplorasi minyak di blok Ambalat bersama Indonesia. Paling tidak, ia telah punya pengalaman ketika berhasil memaksa Thailand melakukan hal yang sama dalam sengketa di Teluk Thai. (Baca artikel Syamsa Hawa Khairi berjudul “Bau Pesing Politik Minyak di Ambalat”, ANTARA News.

Lakukan Penguasaan Efektif

Bagi Indonesia, jelas sudah, penguasaan efektif terhadap blok Ambalat adalah sesuatu yang mutlak segera dilaksanakan. Pemerintah hendaknya meminta kontraktor pengeboran minyak yang telah ditunjuk (ENI, Italia) untuk segera melakukan pengeboran dengan kawalan armada TNI-AL. Langkah itu sekaligus akan sepadan dengan tindakan patroli AL yang menghabiskan biaya lumayan besar. Mengapa harus menunggu perundingan, jika kita haqul yakin Ambalat adalah teritori kita? Jangan pernah lagi mengikuti permainan yang dikembangkan Malaysia. Posisi kuat kita menjadikan Indonesia harus mengambil inisiatif dalam pergulatan Ambalat. Mulai sekarang, atau akan menyesal nanti.

Pesawat Nomad dan kapal TNI AL berpatroli di blok Ambalat. Menjaga kedaulatan RI (foto: Kompas)

Pesawat Nomad dan kapal TNI AL berpatroli di blok Ambalat. Menjaga kedaulatan RI (foto: Kompas)

Namun secara internal, kita hendaknya memiliki “reserve” mengenai blok Ambalat. Sebuah artikel di blog TANDEF berjudul “Bahkan Google Earth pun Mengakui Ambalat Punyanya Indonesia” lengkap dengan peta Ambalat, perlu kita kaji lebih lanjut. Di peta blok Ambalat tersebut nampak pulau Sipadan berada dalam garis teritori laut Indonesia yang ditarik dari pulau Sebatik bagian Indonesia. Yang harus kita sadari, sejak Mahkamah Internasional menyatakan Sipadan-Ligitan menjadi milik Malaysia, secara logis mereka akan menuntut wilayah kedaulatan dari pantai Sipadan sampai 12 nautical mile, zona tambahan 12-24 nautical mile, serta zona eksklusif eknomi (ZEE) 200 nautical mile yang merupakan wilayah hak daulat (pakar hukum laut mungkin akan memberi masukan soal ini). Jika demikian adanya, masalah crucial dalam perundingan nanti adalah wilayah blok Ambalat yang bersinggungan antara teritori Indonesia dan teritori Malaysia (Sipadan). (Baca pula blog ANTARA News, artikel “Membela Ambalat dengan Nasionalisme Cerdas” oleh I Made Andi Arsana).

Blok Ambalat dan Pulau Sipadan (#na art- google earth)

Blok Ambalat dan Pulau Sipadan (#na art- google earth)

Mewaspadai gaya diplomasi Malaysia (termasuk cara mereka menunda perundingan), menyiapkan aspek-aspek hukum untuk perundingan (entah kapan akan dilakukan), melakukan eksplorasi minyak (penguasaan efektif), melakukan tindakan pertahanan yang memadai (sambil mulai memperkuat alutsista dan kualitas tempur angkatan perang kita), adalah hal-hal pokok yang harus dilakukan oleh pihak Indonesia dalam waktu segera. Tapi, langkah-langkah ini memerlukan sebuah keputusan politik tegas dari Presiden RI, yang disiarkan luas ke seluruh dunia.

Hal sampingan yang cukup berpengaruh ialah, dewasa ini ada 2 (dua) juta TKI legal dan ilegal berpendidikan rendah di Malaysia. Mereka bisa dijadikan “amunisi” tambahan lawan yang akan merepotkan kita. Oleh karena itu, Indonesia secara jangka pendek harus segera mencari pasar TKI di luar Malaysia, sembari pada jangka menengah harus mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat strata paling bawah menjadi minimal 150 USD (Rp 1.5 juta) per bulan, setara dengan gaji yang diterima oleh TKI yang ada di Malaysia. Dengan tingkat pendapatan seperti itu, tak akan mungkin pekerja Indonesia akan susah-susah naik tongkang ke Malaysia untuk mengadu nasib demi menghidupi keluarga mereka. Hal lain yang tidak boleh dilupakan, dewasa ini kapital Malaysia di perkebunan-perkebunan sawit dan pabrik-pabrik minyak sayur di sini, hendaknya segera dibatasi, dan jika perlu dialihkan kepada pemodal dari Eropa – bukan Asia – sehingga kita tidak terbelenggu oleh perasaan inferior di kalangan tetangga. Semoga persoalan Ambalat disikapi serius oleh para capres kita.

Hasil Survei dan “Bandwagon Effect”

June 10, 2009

Ketika Malarangeng bersaudara mengumumkan tingkat elektabilitas para capres hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia), Jumat, 05/062009, sedikitnya ada dua hal yang dapat dimaknai. Pertama, siapa yang membiayai survei; kedua, apa tujuan publikasi hasil survei tersebut.

train2 crop biggerYang pertama, seperti diberitakan, pemesan atau pembayar survei LSI  tersebut adalah Fox Indonesia, yang artinya beban biaya survei itu kemudian akan di-charges oleh Fox ke kliennya, yaitu tim incumbent SBY. Yang kedua, tujuan publikasi hasil survei tersebut, kiranya bisa ditengarai sebagai upaya “bandwagon effect” – mengekspos keunggulan elektabilitas SBY-Budiono hasil survei LSI (71%) melalui media massa agar tercipta pendapat umum bahwa SBY-Budiono (akan keluar sebagai) pemenang pilpres 2009, dan pendapat umum itu diharapkan membuahkan dampak gelombang pemilih yang masih ragu untuk berduyun-duyun bergabung dengan sang “pemenang”. Gelombang publik yang kemudian bergabung itu disebut “jump on the bandwagon”.  Seperti kita ketahui, hasil survei LSI itu mencatat, pasangan Megawati-Prabowo berada di urutan kedua dengan 16% dan JK-Wiranto 7%.

Asal muasal

Fenomena “bandwagon effect” bermula di tahun 1800-an ketika seorang tokoh penghibur dan badut kondang bernama Dan Rice melakukan kampanye promosi grup sirkusnya dari satu ke kota lain dengan menggunakan kereta api (di Indonesia mungkin “Safari Ramadhan” Harmoko). Gerbong-gerbong kereta mengangkut lengkap seluruh anggota kelompok Dan Rice, termasuk kelompok musik (band), pemain sirkus, dll. Kampanye (safari) Dan Rice itu mendapat  sambutan meriah di kota-kota yang dikunjunginya.

Pada tahun 1848, di masa keemasannya, Dan Rice mengabdikan diri untuk berkampanye bagi calon presiden Zachary Taylor – seorang pahlawan perang dengan pengalaman 40 tahun dalam kemiliteran AS dan ikut dalam peperangan penting seperti “Black Hawk War”, 1812. Kampanye menggunakan kereta api yang digalang Dan Rice lengkap dengan kelompok sirkusnya, ternyata menjadikan capres Zachary sangat terkenal di kalangan rakyat. Kesuksesan itu membuat para politisi berbondong-bondong bergabung dalam gerbong-gerbong kampanye Zachary, mengharapkan mereka dianggap bagian dari kesuksesan sang capres. Di saat itulah dikenal istilah “jump on the bandwagon” untuk menggambarkan perilaku para politisi yang ramai-ramai mengaitkan diri ke “calon pemenang” pilpres.

Akhirnya, pada jaman capres Demokrat Bryan William Jeannings, 1896, “bandwagon”  telah menjadi standar dalam kampanye para capres di AS. Sejak jaman itulah “jump on the bandwagon” digunakan sebagai olok-olok manakala terjadi fenomena banyak orang berduyun-duyun bergabung atau mengaitkan diri mereka kepada suatu “kesuksesan” seseorang, tanpa memahami apa alasan mereka bergabung.

Kendatipun  menjadi olok-olok, taktik “bandwagon effect” sampai hari ini tetap digunakan oleh praktisi komunikasi pemasaran (termasuk pemasaran politik) dan media massa untuk mengocok psikologi dan perilaku massa. Di AS, “bandwagon effect” menjadi penting dalam pilpres pendahuluan karena pemungutan suara dilakukan berbeda waktu antara negara bagian satu dan lainnya. Pemungutan suara di negara bagian Iowa dan New Hampshire biasanya mendahului negara-negara bagian lainnya. Ini seringkali mempengaruhi pemilih di negara bagian yang lebih belakangan memungut suara. Seorang capres yang menang dalam pemilu di wilayah yang lebih dulu memungut suara, biasanya akan memperoleh “Big Mo” (big momentum) untuk menang di wilayah yang belakangan memungut suara. Di sinilah peran media massa menjadi penting untuk terjadinya “jump on the bandwagon”.

Di pihak lain, “bandwagon effect” sangat sering digunakan untuk kepentingan bisnis. Contoh paling terang adalah klaim seperti “nomor satu di Amerika, nomor satu di dunia” bagi sebuah merek, yang bertujuan untuk membuat semua khalayak sasaran mempercayai ‘fenomena’ atau proposisi itu. Penghargaan gelar “best brand” kepada merek-merek produk dalam masing-masing kategori oleh sebuah lembaga survei, termasuk dalam upaya “bandwagon effect”.

Kereta SBY

Dalam kaitan pelansiran hasil survei LSI, 5 Juni lalu itu, reaksi pertama yang keluar dari pihak pasangan JK-Wiranto dan Mega-Prabowo seragam: “Siapa yang membiayai survei itu?” atau “Itu survei pesanan”. Reaksi yang dapat diartikan, survei LSI itu hanya untuk menyenangkan pemesannya. Dari kacamata “perang komunikasi”, yang lebih penting sesungguhnya, menyimak apa tujuan dan apa akibat dari pelansiran hasil survei LSI tersebut bagi yang terkena, ketimbang mempersoalkan “siapa yang membiayai survei tersebut”. Setiap survei tentu membutuhkan biaya, dan biaya sebuah survei terhitung kecil dibanding keseluruhan dana kampanye yang digunakan  untuk kampanye seorang capres. 

Ketika Choel Malarangeng mengatakan hasil survei LSI itu mereka butuhkan untuk mendapatkan “political landscaping”, maka ia sedang bersandiwara untuk menutupi tujuan yang sesungguhnya, yaitu memainkan “bandwagon effect”. Permainan “bandwagon effect” tim sukses SBY, nampaknya dipersiapkan cermat, karena malamnya dalam sebuah talkshow di televisi, salah satu anggota Demokrat (Max Sopacua)  melemparkan wacana “pilpres satu putaran” – yang lagi-lagi membuat kubu dua capres lainnya sewot. Jadi, hari itu (5Juni, 2009) publik diberi dua buah “proposisi” yang saling berkaitan: elektabilitas 71% (yang) akan menjadikan pilpres cukup satu putaran. Proposisi-proposisi tersebut dilansir dengan harapan para pemilih akan menyetujui, dan berbondong-bondong naik ke kereta SBY.  

Taktik komunikasi “bandwagon effect” sebaiknya dilawan dengan taktik yang sama, paling tidak untuk menetralisir situasi. Bukan dengan reaksi-reaksi yang tidak ada hubungannya dengan strategi dan eksekusi komunikasi. Pihak JK-Wiranto telah melakukan serbal (serangan balik) dengan merilis hasil survei LRI. Itu adalah tindakan yang benar. Jika mau digali, masih banyak taktik-taktik komunikasi di luar “bandwagon effect” yang bisa digunakan untuk kampanye presiden. Dan itu membutuhkan orang-orang  yang paham dan tajam soal komunikasi.

Ayo Bersatu Bela Prita!

June 3, 2009
prita alone grayscale (detikcom)

Ny. Prita Mulyasari (foto detik.com)

Gara-gara me-milis-kan ketidakpuasannya terhadap layanan RS Omni Internasional Alam Sutera, Tangerang, seorang ibu bernama Prita Mulyasari telah ditahan atas tuduhan pencemaran nama baik. Apa-apaan ini? Kenapa Polisi dan Jaksa begitu mudah menahan orang dengan laporan “pencemaran nama baik”?

Perkembangan terakhir, perkara perdata atas laporan RS Omni terhadap Prita telah disidangkan Kamis (04/06/2009). Tuntutan jaksa justeru mengutamakan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu ps 27 ayat 3 jo 45 ayat 1, dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. Itu adalah pasal yang ditambahkan jaksa, karena ketika mengirimkan BAP ke kejaksaan, polisi hanya mengenakan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman 1 tahun (ps 310). 

Setelah membaca surat elektronik Prita dari salah satu blog, saya benar-benar miris, karena dari sudut isi, surat tersebut tak lebih merupakan laporan fakta yang dialami Prita. Jadi, by content, surat tersebut tidak sama sekali bermaksud mencemarkan nama baik dalam arti perbuatan negatif. Bahwa dalam surat tersebut ada unsur emosi, seperti pada judul dan ungkapan-ungkapan lain pada isinya, wajar donk, broer, Prita adalah konsumen yang merasa dipermainkan oleh tindak layanan RS tersebut.

Menimbang Kebenaran Sebuah Laporan

Saya tidak hendak mengompori perkara ini. Tetapi sejauh yang dapat saya tangkap, Prita telah membagi (sharing) pendapatnya lewat milis tentang layanan yang ia dapatkan dari rumah sakit tersebut. Perbuatan Prita itu dijamin oleh pasal 28 UUD ’45 mengenai “kebebasan berpendapat”, juga dijamin sah oleh UU Pokok Pers. Berpendapat itu hak setiap warga negara, boleh dilakukan secara langsung, maupun melalui media. Sementara, hak Prita sebagai konsumen dijamin pula oleh UU Perlindungan Konsumen. Jadi, apabila laporan RS Omni langsung ditanggapi Polisi (dan jaksa) dengan “kacamata kuda”, yakni tidak berusaha menganalisis dulu kebenaran isi surat Prita yang dijadikan bahan laporan RS`Omni, malah kemudian melakukan penahanan ditambah dengan pihak kejaksaan yang langsung menggelar sidang setelah merasa BAPnya lengkap (setelah ditambah pasal-pasal UU ITE), maka kita sebagai rakyat patut mempertanyakan kompetensi para penegak hukum di negara ini. Anda bisa bayangkan, bila suatu kali Anda terlibat suatu perdebatan baik langsung maupun lewat media, tapi lawan Anda melapor ke polisi soal pencemaran nama baik, hari itu juga, Anda bisa langsung masuk tahanan, dan itu dikatakan sesuai dengan UU. Ngeri kali, broer en zus. Tindakan tidak hati-hati terhadap penegakan hukum, jelas akan mencederai HAM, dan menimbulkan diktatorisme baru, baik diktatorisme pemerintahan, maupun diktatorisme korporasi – yang paling mampu membayar proses perkara hukum.

Salah satu gerakan moral bloger (dari detikcom)

Salah satu gerakan moral bloger (dari detik.com)

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) memantau kasus yang menimpa Prita Mulyasari. Penahanan Prita juga disoroti sebagai tindakan yang tidak semestinya dilakukan. “Tidak layak, itu semacam diskusi di milis kemudian pihak RS Omni mendapat forward, kemudian mengadukan ke polisi. Sebenarnya ini tidak bisa menjerat dengan pencemaran nama baik. Ini ada kepentingan publik,” kata Komisioner Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo saat berbincang melalui telepon dengan detikcom, Selasa (02/06/2009).

Menurut detik.com (04/06/2009), setelah dilakukan eksaminasi (istilah kita kok banyak berbau Inggris ya?) terhadap penanganan perkara tersebut, Jaksa Agung Hendarman Supanji mengakui anak buahnya di Tangerang tersebut kurang profesional dalam menangani perkara Prita. Nah, loe!

Sejak sekarang, kita sebagai rakyat harus kritis terhadap penegakan hukum oleh negara. Apalagi, undang-undang satu dan lainnya di Indonesia ini sering tumpang tindih. Undang-undang yang lebih khusus, justeru sering melampaui batas kewajaran dalam memberikan hukuman dibanding undang-undang rujukannya. Kalau sudah begini, maklum deh kalau penegak hukumnya pada bingung. Dan lagi-lagi, rakyat yang jadi korban.

STOP PRESS: Rabu, 3 Juni 2009, Prita telah dibebaskan dari tahanan dan berubah statusnya menjadi tahanan kota. Tapi kita tetap perlu mendukungnya dalam pembelaan terhadap demokrasi dan penegakan hak konsumen.

Bravo, Manohara!

June 1, 2009

Alhamdulillah, Manohara (17 tahun) berhasil lolos dari perilaku keji keluarga Kerajaan Kelantan Malaysia. Perempuan cerdas anak Daisy Fajarina dan lelaki Prancis ini, akhirnya berkat bantuan Polisi Singapura dan berbagai pihak yang peduli, Minggu pagi (31/05/2009) berhasil menginjakkan kembali kakinya di tanah air dengan pelarian yang berani dan dramatis dari Singapura. Sukses ini, paling tidak, mengobati sakit hati orang Indonesia yang telah lama terlara-lara oleh perilaku Malaysia sebagai bangsa dan negara (lihat juga tulisan dalam blog ini: “By the Way, Malaysia adalah Musuh Kita”).

Manohara cium ibunya (detikcom)

Manohara cium ibunya (detikcom)

Bravo, Manohara! Bravo, Laskar Merah Putih! Bravo Pengacara keluarga Manohara di Jakarta! Bravo, program “infotainment TV”! Bravo, para simpatisan Indonesia! Mari kita siapkan tuntutan hukum internasional terhadap suami Manohara, Pangeran Kelantan Tengku Fakhry yang keji tapi cakapnya selalu elok, dan pemerintah Malaysia yang melakukan pembiaran terhadap peristiwa yang telah mencederai hak asasi manusia ini.

Kasus Manohara adalah pelajaran mahal bagi aparat pemerintah (Deplu, Kedubes RI di KL, Polri) yang terkesan sangat-sangat lamban dalam menangani nasib orang Indonesia yang mengalami kejahatan di luar negeri. Apalagi, pengacara keluarga Manohara, Wardoyo, mengatakan pelarian Manohara telah disiapkan 2 bulan oleh pihaknya, pemerintah Singapura, dan Deplu AS (plus FBI)! Ke mane aje tuh birokrat-birokrat Indonesia? Juga pelajaran bagi sang ibunda, bahwa mengawinkan anak di bawah umur (dengan motif sampingan harta benda) sama kejinya dengan perlakuan pangeran Kelantan Tengku Fakhry terhadap Manohara. Juga menjadi pelajaran bagi perempuan-perempuan Indonesia (terutama para seleb) yang telah dan ingin mengawini pria-pria Malaysia dengan tujuan cepat kaya. Siapapun Anda, status Anda di Malaysia adalah “Indon”, suatu sebutan berkonotasi “budak”

OC kaligis (okezone.com)

OC kaligis (okezone.com)

STOP PRESS! Jumat 05/06/2009, pengacara senior OC Kaligis mengundurkan diri sebagai penasehat hukum Manohara karena ia menganggap Daisy Fajarina (ibu Manohara) dianggap lebih mementingkan publisitas di TV-TV ketimbang mengurus penyelesaian hukum sebagaimana komitmen sebelumnya. Masyaallah … apa maunya Manohara pe ibu?

 

By the Way, Malaysia adalah Musuh Kita

May 29, 2009

SURIS4 CROP gayscale SMALLMalaysia bukan sahabat Indonesia. Malaysia adalah musuh Indonesia. Pernyataan saya ini mungkin bagi para diplomat dan pengamat kita yang penyabar, penuh pengertian terhadap kerukunan bertetangga dan santun, dianggap provokatif.

Berusaha terus sabar, penuh pengertian, tetapi tumpul reaksi – itulah ‘tabiat’ pemimpin-pemimpin kita sejak jaman orde baru terhadap provokasi demi provokasi yang dilakukan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Entah mengapa, rezim Soeharto mendidik para administratornya menjadi penyabar (dan terkesan kecir atau penakut) walau kedaulatan NKRI dalam ancaman. Sebaliknya mereka sangat garang terhadap rakyatnya sendiri.

Politik Konfrontasi Sukarno

Presiden Sukarno (kanan) dan jenderal Soeharto

Presiden Sukarno (kanan) dalam rapat kabinet. Malaysia bagian dari Nekolim.

Politik konfrontasi Presiden Sukarno terhadap Malaysia 1963-1966 yang dikenal sebagai “Ganyang Malaysia”, sampai sekarang kerap digambarkan sebagai tindakan berlebihan pribadi Sukarno terhadap Tunku Abdul Rachman sang pendiri Malaysia. Keengganan AD (angkatan darat) di bawah Letjen Ahmad Yani untuk terlibat penuh dalam “Ganyang Malaysia” telah disulap oleh “sejarah” orde baru sebagai langkah tepat. Dalam konteks perbandingan kekuatan militer Indonesia dengan gabungan sekutu Inggris, Australia, Selandia Baru, perhitungan Yani logis adanya. Di samping itu, pergulatan politik di dalam negeri antara PKI dan pihak AD, menjadikan AD tak mau terjebak untuk mengirimkan seluruh kekuatannya di perbatasan, yang berarti mengosongkan Jawa. 

Namun, dengan meletusnya peristiwa G-30-S disertai pembunuhan terhadap tujuh perwira AD (termasuk Pangad letjen Ahmad Yani sendiri), serta rangkaian kejadian-kejadian  setelah itu, patut diduga ada skenario besar untuk menumbangkan Sukarno dari kepemimpinan nasional dan panggung dunia. Kita tahu semua, sejak 1 Oktober 1965 hingga 32 tahun kemudian, Jenderal Soeharto menjadi orang nomor satu dan paling ditakuti di Indonesia.

“Malaysia adalah bagian dari Kekuatan Nekolim yang mengepung kita,” kata Sukarno. Suatu statement yang jadi  bahan olok-olok  rezim Soeharto terhadap rezim pendahulunya. Soeharto begitu percaya pada bantahan orang Inggris-Australia-Malaysia-Amerika terhadap konstatasi Sukarno. Masih menjabat Waperdam, Soeharto telah menghentikan perselisihan Indonesia-Malaysia. Bagi terciptanya perdamaian dunia, hal itu sungguh terpuji. Namun, perwira tinggi minim pendidikan formal itu pasrah bongkokan kepada ‘kebaikan’ Barat. Ia dan konco-konconya bahkan tidak sedikitpun menyimpan “reserve” terhadap Malaysia atau Singapura. Berpuluh tahun kemudian, sebagaimana konstatasi Bung Karno, terbukti “Malaysia memang boneka Nekolim”. Pasca Soeharto, Malaysia kelihatan aslinya: selalu mengganggu kedaulatan Indonesia – sebuah negara yang kekuatannya telah digembosi secara sistemik oleh pemimpinnya sendiri, Jenderal Soeharto.

Benarkah Soeharto Disegani Malaysia?

Presiden Soeharto di awal kekuasaannya

Presiden Soeharto di awal kekuasaannya. Terlena oleh puja-puji.

Pembaca mungkin masih ingat, waktu jaman orde baru, para penguasa Indonesia selalu menggambarkan bahwa Presiden Soeharto adalah pemimpin cinta damai yang disegani di ASEAN. Lebih jauh, Soeharto digambarkan sebagai tokoh yang sangat dihormati oleh Singapura dan Malaysia. Maka dibuatlah skenario, perdana menteri Malaysia dan Singapura melakukan “sowan rutin” kepada Soeharto di Batam, Jakarta, dsb. Di tangan pemimpin cerdik sekelas PM Mahathir Mohammad dan PM Singapura Lee Kuan Yew, image “kebesaran Soeharto” tersebut terus dipelihara. Soeharto dan seluruh rakyat Indonesia terpesona oleh kesantunan dan sikap brotherhood Mahathir dan Lee terhadap Indonesia. Padahal, kedua pemimpin negara tetangga itu, terutama Mahathir, sedang merancang strategi jangka panjang untuk menggebuk Indonesia.

Mahathir saat menjenguk Soeharto. Senyumnya mempesona, penuh tipu daya

Mahathir (kanan) menjenguk Soeharto. Senyumnya penuh tipu daya.

Soeharto yang diagung-agungkan sebagai “bapak pembangunan”, sialnya bagi bangsa ini, ternyata membawa gelombang budaya korupsi ke seluruh negeri. Militer sebagai penopang utama, diajari oleh Soeharto cara-cara berbisnis dengan modus kotor, sehingga tidak mengherankan para jenderal di jaman orde baru kehilangan kesadaran akan kemampuan militer negaranya yang makin lama makin merosot. Bayangkan, ketika ekonomi kita tumbuh fantastis 8-12%, Indonesia hanya membeli 2 skuadron A-4 Skyhawk bekas dari Israel, setelah sebelumnya mendapat hibah pesawat-pesawat Sabre dari Australia. Kemudian membeli F-5E Tiger ex perang Vietnam dan MK Hawk, ketika Malaysia dan Singapura telah memperkuat skuadron angkatan udara mereka dengan pesawat F-16 fighting falcon . Ketika kita mulai membeli (dimulai dari dua buah) F-16, Malaysia melengkapi kekuatan  udaranya dengan Mig-29 dan Sukhoi-27. Kekuatan armada tempur laut kitapun jumlahnya kurang memadai dibanding wilayah yang harus dikawal. Jadi, dibanding mantan musuh kita (Malaysia dan Singapura) kekuatan  angkatan perang kita jauh ketinggalan, padahal presiden kita seorang jenderal besar yang konon ahli strategi. Masih beruntung korps angkatan laut dan marinir kita masih mampu memelihara kapal-kapal tua dan tank-tank amphibi eks Trikora.

Pada jaman orde baru (dikhawatirkan hingga saat ini), diragukan para pemikir di Hankam, Deplu dan BAKIN membuat analisis-analisis kritis terhadap Malaysia dan Singapura. Sebaliknya, pemerintah yang didukung Golkar selalu menghembuskan bahaya laten komunis dan bahaya dari utara, China. Padahal, di jaman “keemasan Soeharto” itulah, dipastikan orang-orang Malaysia tengah mempersiapkan “bom-bom waktu” yang akan mereka ledakkan di masa pasca Soeharto. Kita, waktu itu lupa, Soeharto makin lama makin tua, Indonesia makin mendekati “negara gagal”, sementara tetangga-tetangganya makin makmur.

“Bom Waktu” Meledak Satu Demi Satu

Tahun 1998 Soeharto tumbang secara menyedihkan. Dia kuwalat atas nafsu “immortality”-nya terhadap kekuasaan. Maka tibalah momentum mengerikan: Malaysia mulai ‘belagu’ pada Indonesia. Padahal, jauh-jauh hari  Bung Karno telah mengingatkan: “Malaysia adalah boneka Nekolim”. Sekali boneka Nekolim tetap boneka Nekolim.

Di jaman Soeharto, pernahkah  Malaysia mengusik soal TKI yang membanjiri perkebunan-perkebunan kelapa sawit,  proyek-proyek properti, serta rumah-rumah warga mereka? Tidak. Sebaliknya justeru Malaysia dengan sengaja mengijinkan TKI-TKI ilegal masuk ke negerinya. Rupanya itu adalah bagian dari strategi Malaysia untuk menjebak Indonesia dalam perang urat syaraf yang menyulitkan dan melelahkan. Buktinya, sesaat Soeharto tumbang, pemerintahan baru Indonesia mulai merasakan “the Malay-strategy”. Ratusan ribu TKI diusir oleh Malaysia. Malaysia paham benar, para pemimpin Indonesia  di masa transisi yang hingar bingar dan tetap penuh korupsi, akan kerepotan menghadapi masalah TKI. Bahkan “bom waktu” tersebut menjadi “bom napalm” karena pengusiran TKI yang menumpuk di Nunukan dan Batam, oleh Malaysia telah disusupkan para ulama fundamentalis Indonesia yang di jaman Soeharto diburu di negerinya sendiri (dan lagi-lagi, ditampung oleh Malaysia) termasuk master-master teror warga Malaysia alumni perang Afghanistan yang kelak memegang peranan penting dalam bertubi-tubinya teror bom di berbagai kota kita. Di pihak lain, penambangan pasir di kepulauan Riau yang juga melibatkan militer kita bertahun-tahun, ternyata telah berandil pada bertambah luasnya daratan Singapura, dan dengan demikian bertambah pulalah batas laut mereka. Indonesia telah dikadali oleh tetangga serumpun, ditambah pula diusik oleh tetangganya di selatan, Australia yang dipimpin PM John Howard, khususnya untuk masalah Timtim. Lengkap sudah, Indonesia dijepit negara-negara Nekolim – persis kekhawatiran Bung Karno.

Sipadan dan Ligitan, Ambalat, …………. (?)

Kapal TLDM: melanggar di Ambalat

Kapal TLDM: melanggar wilayah RI di Ambalat.

Di balik senyum indah seorang pemimpin Malaysia berdarah Melayu-Pakistan bernama Mahathir, yang masih fit saat Soeharto memilih “sakit” di Cendana, Pulau Sipadan dan Ligitan direbut dari Indonesia dengan gemilang. Perebutan Sipadan-Ligitan adalah persiapan yang matang dari Mahathir dan administrasinya, terbukti dari kesiapan mereka menghadapi mahkamah internasional, saat mana juru-juru runding Indonesia sangat kocar-kacir dalam memenangkan perkara. Kita terperangah, Malaysia merebut dua pulau yang sejak 1969 oleh Malaysia dan Indonesia dianggap status quo untuk dirundingkan. Malaysia telah memenangkan perang Sipadan Ligitan dengan nilai kejutan tinggi – sebanding dengan serbuan Jenderal Eisenhower ke pantai Normandia tatkala menaklukkan Jerman. Jujur saja, lepasnya Sipadan dan Ligitan tidak bisa dilepaskan dari kesalahan besar pemerintahan Soeharto yang terlena oleh puja-puji dan senyum palsu pemimpin-pemimpin Malaysia, yang dirasakan oleh Soeharto cs sebagai lampu hijau untuk terus korupsi.

Prajurit TNI-AL menjaga kedaulatan RI di blok Ambalat.

Prajurit TNI-AL menjaga kedaulatan RI di blok Ambalat.

ABRI yang lebih senang memikirkan bisnis, ternyata kehilangan determinasi untuk mengontrol seluruh wilayah NKRI. ABRI tak mampu mendeteksi pembangunan fisik besar-besaran di dua pulau terluar kita (Sipadan dan Ligitan) oleh Mahathir selama bertahun-tahun. Pembangunan Sipadan dan Ligitan akhirnya menjadi salah satu plus point  Malaysia dalam merebut kemenangan, yaitu Malaysia telah melakukan penguasaan efektif dan membuat rakyat di kedua pulau tersebut hidup makmur! Menangislah sepuasnya, bangsaku. Sesal kemudian tak berguna, begitu kata pepatah Melayu.

Tipu Malay berikut adalah … pemindahan patok-patok perbatasan ke dalam wilayah Indonesia di Kalimantan, yang sampai hari ini, disikapi kurang serius oleh petinggi-petinggi militer kita, karena wilayah di mana patok-patok itu berdiri adalah “ladang emas” oknum-oknum militer dan polisi untuk illegal logging – yang ironisnya dicukongi orang-orang Malaysia. Mata jeli Malaysia yang melihat Indonesia sebagai negara yang para pejabatnya bermental bobrok, menggugah nafsu mereka merebut blok Ambalat. Blok Ambalat yang kaya kandungan minyak dan gas bumi, yang jelas-jelas berada dalam teritori RI, oleh Malaysia  dianggap bagian dari wilayahnya. Dengan yakinnya (ini lagi-lagi strategi licik Melayu) mereka telah menunjuk Shell sebagai kontraktor untuk penambangan minyak di blok Ambalat. Inilah “penodongan” a la Sipadan Ligitan.

Nah, alangkah tololnya kalau kita sebagai bangsa kali ini kalah lagi. Tak usah tanya kesiapan rakyat Indonesia untuk berperang melawan musuh. Kendatipun sampai kini puluhan juta orang Indonesia hidup miskin, tidak satupun ada yang ragu untuk membela negaranya. Persoalan serius justeru datang dari para pemimpin  kita yang selama 32 tahun terlatih kecir, rendah diri, gagap bicara terhadap masalah-masalah yang mengganggu kedaulatan negara. Dalam konteks ini, kampanye SBY yang membanggakan masih tegaknya kedaulatan RI dari Miangas sampai pulau Rote, menjadi kehilangan makna.

Mengherankan, di jaman negara begitu miskin saja, Bung Karno berani membeli armada-armada tempur udara dan laut, juga peralatan darat canggih – kendatipun dengan berhutang – demi harga diri negara yang terancam oleh kolonial Belanda yang ingin terus mengangkangi Irian Barat. Sekarang ini, kendati negara kita tidak sekaya negara tetangga, bukan berarti Indonesia tidak mampu membeli alutsista yang sepadan dengan kebutuhan. Bagaimanapun miskinnya Indonesia, dengan segala kekayaan sumberdaya alamnya, negara ini masih tergolong sexy bagi para kreditor. Anehnya, di tangan presiden berlatar belakang militer (sebut saja Soeharto, SBY), justeru politik pertahanan Indonesia jadi terseok-seok. Anggaran pertahanan dari jaman Soeharto dipangkas habis-habisan, hanya untuk menyenangkan Paman Sam bahwa Indonesia bukan negara agresor. Sepertinya negara kita tak punya perencanaan jangka panjang terhadap bahaya dari luar.

Sekarang, begitu soal Ambalat mencuat, bukannya para petinggi kita bersikap tegas dan gagah, eh malah minder pada kemampuan persenjataan Malaysia. Dua tahun ke depan, apabila sistem pertahanan Indonesia tidak mengejar ketinggalannya, jangan menyesal jika peta negara kita harus cetak ulang lagi (setelah cetak ulang edisi Sipadan Ligitan). Jika tidak dibarengi pula dengan “cuci darah nasional” dari penyakit kultural korupsi, Indonesia akan terpetil-petil berdasarkan agama, kesukuan dan kemakmuran tetangga. Dan yang akan tertawa-tawa adalah murid-murid Tunku Abdul Rachman – dari Mahathir hingga Najib Razak.

STOP PRESS: Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (01/06/2009) di Pulau Jeju Korsel menyatakan “kedaulatan Indonesia atas Ambalat adalah harga mati!” Great, Mr. President. Mulai sekarang, Indonesia harus kritis terhadap tindak-tanduk bangsa Malaysia.

Kala Mantan Capres Menggonggong

May 26, 2009
rizal mala2 crop

Rizal Malarangeng sang mantan "capres"

Tiba-tiba, Rizal Malarangeng, yang pernah menahbiskan dirinya sebagai “calon presiden” generasi muda harapan bangsa, menyerang Prabowo Subianto, cawapres dari capres Megawati. Tak tanggung-tanggung, sambil menyerang “ekonomi kerakyatan” yang diusung Prabowo, Rizal sekaligus menyindir mantan Pangkostrad itu dengan antara lain berkata … “Yang jelas, ekonomi kerakyatan baru bisa dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan, yang tidak memiliki cacat dalam track record-nya.”  (detikcom)

Rizal Malarangeng, yang konon bicara sebagai salah satu tim sukses SBY itu, melontarkan kritik pada Prabowo Subianto saat jumpa pers di Bravo Media Center (BMC), Jakarta Pusat, Senin, 25/05/09.

Lebih lanjut Rizal Malarangeng menyarankan Prabowo Subianto berintrospeksi. “Tentang ekonomi kerakyatan, orang punya track record seperti apa yang bisa berbicara seperti itu. Pak Prabowo punya 98 kuda, sampai-sampai ada tiga kuda yang dibelinya seharga Rp 3 miliar…Jadi jangan cuma retorikalah,” sindir adik kandung Andi Mallarangeng.

Belum puas, mantan capres yang setahun lalu muncul ‘kemlinthi’ di Metro TV ini menyinggung pula karir Prabowo yang dipecat dari TNI. “Jadi tanyakan kepada Pak Prabowo, sejarah hidup anda bagaimana sehingga anda bilang pro ekonomi kerakyatan. Kalau Pak SBY dan Boediono kan ada buktinya,” tambah Rizal.

Fatsoen Politik

He he … hare gene, ketika Partai Demokrat menyombongkan diri sebagai kelompok politisi yang menjunjung fatsoen atau sopan santun politik, pernyataan Rizal Malarangeng sangatlah kontradiktif. Dilihat dari peranannya sebagai “konsultan” komunikasi kampanye SBY/Partai Demokrat, Rizal agaknya sedang memerankan dirinya persis dengan nama perusahaannya (Fox), yakni menggonggong tanpa basa-basi, low context tapi berkebalikan dengan gayanya yang (sok) flamboyan saat dikarbit jadi capres di televisi, dan sungguh-sungguh tidak mencerminkan gelar doktor dan bangsawan yang disandangnya. Padahal masih banyak cara lain untuk melakukan serangan politik yang lebih jitu dan berkelas. Pernyataan ini, pasti akan meninggalkan luka yang akan berkepanjangan bagi kelompok Prabowo/Gerindra. 

Tapi jangan heran, pembaca yang budiman. Di hari yang sama, Presiden SBY, sang incumbent, juga sama-sama melakukan serangan ke cawapres Prabowo dengan …  “janganlah menghembuskan angin surga (soal ekonomi kerakyatan)”. Point berikut, sama seperti yang dikatakan Rizal Malarangeng, SBY mengatakan, “Jangan cuma memberi angin surga, tapi buktikanlah paling tidak dalam 5 -10 tahun terakhir (track record Anda/Prabowo).” 

Kata kuncinya adalah “bukti” dan “track record”! Mereka, Presiden SBY dan Rizal Malarangeng, lupa, track record bidang ekonomi, sudah pasti hanya dimiliki oleh yang pernah jadi presiden atau menteri terkait. Kalau serangan SBY ditujukan pada paket Mega-Prabowo, mengapa tidak tegas mengatakannya. Lima tahun yang lalu, SBY pribadi  juga tak punya track record ekonomi, kecuali menjadi Mentamben dan Menko Polkam yang dalam perjalanannya, kisruh dengan 2 presiden (Gus Dur dan Megawati). Kedua doktor itu juga lupa, ketika Barack Obama menawarkan “jalan kiri” kepada perekonomian Amerika untuk mengendalikan liarnya para bankir dan penjudi pasar modal, tawaran Obama berupa sebuah konsep (yang tentu bisa diukur), tetapi belum ada buktinya karena Obama belum jadi presiden dan tidak pernah jadi pengusaha. Jadi, substansi dan gaya komunikasi seseorang yang mengaku intelektual, hendaknya berjalan seiring dengan jabatan, posisi dan gelarnya. Politik, bukan alasan untuk orang berbicara seperti “preman jalanan”. Kalau orang lain seperti “preman”, apa orang yang mengaku “santun” harus meladeni dengan gaya yang sama?

Tak perlu defensif dengan track record-lah, wong rakyat juga akan tau sendiri siapa yang cuma basa basi dan siapa yang sungguh-sungguh.  Tak perlu marah kalau dibilang penganut NeoLib, wong sesungguhnya rakyat, dan banyak orang pintar belum tau arti binatang “NeoLiberal”. Sesungguhnya, yang perlu SBY dan pendukung-pendukungnya antisipasi justeru kelemahan-kelemahan kasat mata pemerintahan SBY-JK, seperti banyaknya pengangguran, beratnya hidup rakyat jelata sektor informal yang 100 persen survive tanpa perlindungan, tanpa bantuan, tanpa jaminan – mereka yang tidak tersentuh PNPM Mandiri! SBY juga harus menjawab mengapa masalah Lumpur Lapindo sudah 3 tahun tak selesai-selesai. Mengapa panitia lelang di departemen-departemen, kalau tidak 100 persen, ya nyaris semuanya berkolusi dan berskenario menentukan pemenang lelang – sebuah reformasi birokrasi yang omong kosong!

Jika pernyataan capres lain dianggap ngawur dan menyerang, tugas capres yang diserang adalah mengoreksi, meluruskan  dan memberi pencerahan kepada rakyat pemilih. Begitu juga tugas pendukung capres (terutama yang bangga berada di tim sukses) adalah membuat counter yang sepadan, bukan serangan yang over killing, yang justeru berpotensi menjadi boomerang. Jadilah pemain yang “enak ditonton”, karena hakikat kompetisi bukan hanya soal “menang atau kalah”, tetapi juga bagaimana sang juara meraih  kemenangan itu sendiri.  

“Bulldog” Politik

Kepada para pendukung capres-cawapres siapapun, janganlah Anda berperilaku berlebihan dengan memuja capres-cawapres  yang Anda dukung seolah seperti dewa-dewa tanpa cacat, hingga teramat sangat tabu dikritik orang. Pendukung capres adalah ujung tombak untuk membujuk sekuat-kuatnya rakyat pemilih untuk memilih capres bersangkutan. Sebaliknya, pendukung capres juga berupaya menisbikan kelemahan capresnya di kalangan rakyat dengan cara persuasif pula, bukan dengan kekerasan verbal maupun laku.

Over-acting dan sikap kultus individu dari pendukung capres cenderung melahirkan “bulldog-bulldog” politik. Dan pembaca yang budiman, kesetiaan bulldog betulan lebih bisa dipegang ketimbang kesetiaan “bulldog” politik, karena biasanya “bulldog” politik ini, belum juga tuannya tumbang,  ia sudah pindah ke tuan yang lain tanpa pamit. Di tuan yang baru, sang “bulldog”  akan menggonggong lebih galak dari orang-orang lama. Negeri ini, amit-amit, jangan sampai deh dipimpin (kendatipun tingkat menteri) oleh “bulldog-bulldog” politik yang gonggongannya lebih kuat daripada kerjanya.

SBY seperti Mulyadi, JK seperti Iie Sumirat

May 10, 2009
Rudy Hartono, speed and power game

Rudy Hartono, speed and power game

Ingat Mulyadi dari kampung Rambipuji Jember? Ia pemain tunggal Indonesia yang 4 kali menyumbangkan tenaganya untuk negerinya di Piala Thomas (1964, 1967, 1970, 1973). Mulyadi, adalah type pemain rally, yang hobinya mengocok lawan-lawannya ke pojok jauh kiri, kanan, lalu drop-shot … sampai-sampai Svend Prie dibuat termehek-mehek di Istora Senayan saat Piala Thomas 1973. Padahal saat itu Rudy Hartono tumbang di tangan pemain termeperamental Denmark itu. Pukulan smash Mulyadi tidak ciamik. Kecepatannya juga di bawah Rudy maupun Cun Cun. Tapi, uletnya naudzubillah min zalik. Ia mengejar ke mana bola jatuh, dan mengembalikan shuttle cock ke pojok-pojok yang membuat tulang punggung kecetit. Ia pemain sabar mandraguna. Mulyadi, walaupun catatan sejarah kita jarang menulisnya, adalah pebulutangkis yang jarang kalah dalam pertandingan internasional. Yang meniru gaya Mulyadi adalah Icuk Sugiarto, sang juara dunia pertama Indonesia. Tapi bedanya, Icuk lebih banyak kalahnya daripada menangnya.

Dalam pilpres 2009 ini, gaya rally Mulyadi yang selalu membuat lawan-lawannya lelah dan frustrasi, menitis ke SBY.  Gaya nge-lob dan dropshot, terus dimainkan konstan oleh SBY, seolah (seperti Mulyadi) ia ingin menunjukkan staminanya yang prima sambil bergumam “catch me if you can” kepada lawan-lawannya. Bahkan SBY seperti menunggu para kompetitornya untuk mengumumkan pasangan gandanya, untuk kemudian ia akan menyebut nama cawapresnya setelah itu.

Gaya rally itulah yang membuat Iie Sumirat … eh Jusuf Kalla meradang dan menyindir, “menunggu itu melelahkan/membosankan”. Iie Sumirat, Anda pasti masih ingat, gaya permainannya setype Mulyadi, dengan kelebihan pukulan flick  (kedut) dan gerakan-gerakan tipu yang lebih energik, yang membuat 2 pemain China terkemuka Hou Chia Chang dan Tang Hsin Hu tersungkur di Bangkok (1976), dan Svend Prie megap-megap di Senayan (1979). Kalau Mulyadi cool, Iie meledak-ledak di lapangan maupun di luar lapangan. More or less, gaya Iie Sumirat hampir sama dengan gaya JK. Lincah, cepat bereaksi, energik, dan percaya diri. Tapi, seperti Iie Sumirat, apa yang JK sampaikan, sering membuat orang mengerinyitkan dahi – bukan karena substansinya, tetapi oleh caranya melontarkan ‘bola’, yang penuh kejutan. Itulah gaya yang harus kita syukuri telah memperkaya keberagaman gaya politisi Indonesia.

Rally SBY ternyata diladeni Megawati. Lebih dari bermain rally, bahkan sekarang keduanya sekaligus kebingungan menentukan cawapres. Bukan kebetulan kalau ada kabar Demokrat sedang “pdkt” ke PDI-P, yang tak pelak membuat gemas ganda putra JK-Wiranto. SBY nampaknya bangga pada permainan rallynya, sebagaimana disampaikan oleh salah satu adipati Demokrat, Anas Urbaningrum, yang cara bicaranya dimirip-miripkan SBY. Gaya rally SBY dibanggakan, karena ia membuat curiousity orang makin tinggi. Gaya yang mengundang teka-teki, kapan bola-bola lobnya akan ditamatkan menjadi smash mematikan bagi para pesaingnya.

Padahal kalau mau jujur, Indonesia sekarang ini sedang sangat membutuhkan pemimpin yang setara dengan gaya permainan Rudy Hartono – speed and power game, dipadu dengan netting, dropshot dan rally yang anggun – yang terbukti mampu mencetak prestasi gemilang.

Balada Seorang Antasari

May 6, 2009

Sedih hati saya mendengar Ketua KPK Antasari Azhar (AA) ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, dirut Putra Rajawali Banjaran (PRB), 4/05/09. Dapat dibayangkan betapa berat beban yang harus dipikul AA dan keluarganya. Dari seorang pejabat tinggi yang sangat dikagumi dan disegani, tiba-tiba jadi tersangka pembunuhan, bermotif cinta dan perselingkuhan lagi. Bagi orang yang tak tahan, peristiwa ini bisa mengundang sepoku (bunuh diri demi martabat a la Jepang).

Antasari Azhar

Antasari Azhar (dok. Kompas)

Dari banyak komentar yang muncul di masyarakat, yang mengemuka adalah “ini perkara rekayasa” alias “ada skenario di balik perkara ini”. Walaupun komentar seperti itu terlalu dini, tetapi tak salah juga, lantaran rakyat selama 30 tahun lebih telah ‘terlatih’ oleh kisah-kisah rekayasa dari rezim orde baru, utamanya mengenai peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh pejabat atau keluarga pejabat; juga peristiwa-peristiwa di mana pemerintah menghabisi paksa keberadaan seseorang atau sekelompok orang yang mengganggu stabilitas keamanan.

Sebagai warga negara yang menghormati hukum, mari kita tunggu perkembangan penyelidikan dan penyidikan aparat Polisi, sambil turut menjaga dihormatinya hak-hak hukum seseorang. Bagi AA, Ketua KPK (non aktif) yang kita hormati, barangkali “peristiwa pembunuhan” ini adalah  pukulan terberat dalam kariernya sebagai penegak hukum. Namun, Ketua KPK juga manusia biasa. Dalam kaitan dengan perkara yang sedang hot ini, secara jernih dapat kita telaah segala kemungkinan menyangkut pribadi dan jabatan yang ia sandang,  sbb:

1. Mengingat AA menjabat ketua sebuah institusi “dahsyat” yang membuat para koruptor gemetar, rekayasa politik terhadap perkara Nasrudin yang melibatkan AA bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun, mengingat banyak hal bisa disangkut-pautkan dengan AA, maka tujuan rekayasa itu menyebar, karena sebagai Ketua KPK, AA paling tidak punya berbagai kaitan, seperti partai pendukungnya saat fit and proper test, belum lagi kiprahnya menjebloskan koruptor-koruptor dari parlemen dan pemerintahan pusat sampai daerah, termasuk juga tindakannya yang agak lamban dalam menangani suatu perkara (laporan anggota PDI-P Agus Condro tentang suap ke anggota DPR oleh petinggi BI), dll lagi. Kalau perkara pembunuhan ini merupakan rekayasa politik, kita akan menjumpai kasus yang teramat sangat sulit untuk dibongkar sebagaimana kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. 

2. Sebuah rekayasa (skenario) bisa juga merupakan pengembangan dari satu blunder yang dibuat si obyek. Dalam kasus ini, katakanlah AA ketahuan mengencani RJ (isteri ke-3 Nasrudin yang dinikah siri), maka ‘fakta’ ini merupakan celah bagi pihak yang berkepentingan untuk menamatkan karier AA, dengan misalnya meruncingkan “perselingkuhan” itu menjadi teror dan ancaman yang bikin stres, hingga memancing emosi ybs.

Christine Keeler (foto: wikipedia)

Christine Keeler sang penggoda (foto: wikipedia)

3. Tetapi, perkara ini mungkin juga murni kriminal, yang terjadi karena alasan manusiawi belaka. Dalam usia paruh baya, bukankah seorang lelaki masih mempunyai hasrat syahwat yang normal? Dalam jabatan dan status sosial tinggi, amat mudah bagi seorang lelaki untuk berselingkuh. Dan apakah Anda bisa menjamin seorang lelaki beruban sesekali tidak kepincut pada kecantikan seorang perempuan (muda)? Inilah yang terjadi pada John Profumo, Menteri Pertahanan Inggris, yang menjalin kisah asmara dengan Christine Keeler, seorang artis panggung cantik, yang sialnya adalah pacar seorang atase AL Uni Soviet yang juga mata-mata di London. Akhir dari drama spionase bernuansa asmara itu, John Profumo mengundurkan diri dari kabinet PM Harold Macmillan di tahun 1963. Apakah Anda juga lupa, salah seorang capres kita yang mantan Menko Ekuin, Rizal Ramli, pada saat jadi menteri pun kepincut WIL yang akhirnya dinikahinya? Nafsu syahwat bagi lelaki paruh baya adalah godaan yang sulit dibendung. Bagi seorang ustadz, hasrat syahwat menjadi lebih mudah karena lingkungannya akan mendukung sang ustadz memetik seorang perempuan untuk dikawin siri atau poligami resmi. Tapi bagi orang awam, yang kenalnya hanya hukum perkawinan negara, soal siri dan/atau poligami adalah sesuatu yang besar dampaknya – apalagi bila ia seorang pejabat tinggi. Selingkuh, menjadi jalan keluar atas nafsu syahwat, tapi begitu ketahuan, ia akan menjadi biang malapetaka. Dan itu bisa terjadi pada setiap laki-laki yang telah beranak cucu sekalipun, termasuk AA. Perkara yang nampaknya remeh temeh seperti ini, di tangan seorang pencemburu berbakat preman bisa menjadi tambang uang yang membuat stres obyeknya; dan sebaliknya bisa terjadi pembalasan yang berujung pembunuhan. 

BILA BUTIR 1 dan 2 yang terjadi, maka korban (Nasrudin) kemungkinan besar menjadi salah satu simpul dari keseluruhan skenario, atau hanya sekedar direktur BUMN penggemar ‘daun muda’ yang pencemburu, naif, ambisius, yang dimanfaatkan dengan sempurna oleh dalang rekayasa. Bila butir 3 yang terjadi, itu sangat manusiawi dan masuk akal, termasuk fenomena solidaritas pertemanan yang luar biasa dari seorang pengusaha berkantong tebal yang konon juga anggota intel dan seorang kombes polisi. Tak perlu skenario besarpun, apabila nalar hilang akibat depresi, dan yang bersangkutan tak mampu mengendalikan amarahnya, perilaku seorang buta huruf dan seorang berpendidikan bisa tak ada bedanya.

Kalau Soetrisno Bachir bilang “hidup adalah perbuatan”, maka terhadap perkara pembunuhan Nasrudin, saya melihat “hidup itu sulit diterka”. Kadang, hidup bagai sebuah balada yang memilukan.

JK-Win. Why Not?

May 3, 2009

Pasangan JK-Win (Jusuf Kalla-Wiranto) telah dideklarasikan Jumat, 1/05/09, untuk mengikuti putaran pertama pilpres 8 Juli 2009. Inilah keputusan final (?) dari turbulensi Partai Golkar selama berminggu-minggu terakhir ini.

Pasangan JK-Wiranto (detiknews)
Pasangan JK-Wiranto (detiknews)

Disebut turbulensi, karena partai tertua di tanah air (tidak kita hitung partai-partai politik setelah kemerdekaan yang telah dilikuidasi oleh Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto) ini, tak habis-habisnya ribut internal. Sekali waktu marah dan memutuskan “JK for president”, lain kali balik ke “JK for vice president” untuk SBY, lalu “JK for president” lagi, bolak-bolak begitu, dan terakhir “JK-Win” – dalam keadaan sebagian petinggi partai itu masih saja bermanuver untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan SBY, dengan maksud tetap berada di lingkaran kekuasaan dengan memasang JK atau calon Golkar lain sebagai wapres. Dilihat dari sudut soliditas, Golkar 2009 adalah partai yang rapuh, di mana kepemimpinannya digugat, dan anggota-anggotanya seolah tidak mengenal disiplin organisasi (karena sebagian besar takut terkena post power syndrome).

Kekuatan Rasional

Sejujurnya, secara rasional dua tokoh (JK dan Wiranto) punya kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh oleh pasangan lain.

JK, adalah pemimpin yang capable, berpikir dan memutuskan segala sesuatu dengan cepat. Ia pemimpin yang berani menghadapi kritik masyarakat. Kita kerap melihat JK membela kebijakan pemerintah sendirian ketika oposisi dan parlemen mempertanyakannya. Berita Kompas hari ini (3/5/09) memuat “curhat” JK, yang mengatakan ia sering harus menjadi ‘bumper’ pemerintah, ketika anggota kabinet tidak ada yang berani menghadapi potensi konflik dari kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah. Keberanian pasang badan JK ini mungkin yang menjadikan Buya Maarif menjulukinya “the real president” – pujian yang justeru melemahkan citra wapres dalam konteks sistem kenegaraan. Kemampuan menyelesaikan konflik Poso dan Aceh, adalah kualitas lain dari JK, yang menunjukkan JK adalah capres yang punya kualitas “trouble shooter”.

Wiranto jujur mengakui, ia menerima pencalonannya sebagai cawapres berpasangan dengan JK, karena  rasionalitas (realita) politik di mana partainya Hanura hanya menghasilkan 4% suara pada pemilu legislatif, menjadikan ia rela down-graded dari capres menjadi cawapres. Wiranto, eksponen militer yang berpengalaman dalam jabatan militer maupun politik. Memegang jabatan Menhankam/Pangab pada era akhir kekuasaan Soeharto, posisi sama pada pemerintahan Habibie, Menko Polkam pada pemerintahan Gus Dur, tak bisa dibilang ia tidak punya kualitas. Sayang, jabatan-jabatan strategis yang dilakoninya tersebut berakhir tidak mulus oleh konflik politik nasional pada jamannya. Nampak, ia adalah orang yang loyal pada pimpinan, dan dibanding dengan pimpinan militer sebelumnya, ia satu-satunya pimpinan tertinggi militer yang, dengan segala ketertutupan militer, telah berupaya membuka komunikasi dengan masyarakat tentang hal-hal yang diperbuat militer – tidak kita persoalkan apakah yang ia sampaikan benar atau samar (seperti pada masalah penculikan aktivis melalui pembentukan DKP 1999 lalu yang tetap meinggalkan tanda tanya tentang siapa actor intellectual kasus itu). Dalam berkomunikasi, Wiranto sesungguhnya nampak paling matang dibanding SBY maupun Prabowo. Pembentukan Partai Hanura  oleh Wiranto, secara positif menunjukkan perhatiannya (dan saluran yang benar) akan perjuangan melalui politik. Kemenangannya pada Konvensi capres Golkar 2004 menunjukkan ia punya kualitas kepemimpinan yang memadai.

Kelemahan Rasional

Kelemahan JK? Secara umum, sebagai orang yang berperan besar dalam kebijakan ekonomi, JK (dan pemerintah SBY) tidak mahfum akan tumbuhnya kesadaran global untuk memperhatikan perekonomian kecil-menengah dan dengan demikian mengatur ulang kiprah para pemodal raksasa yang telah menguasai seluruh sendi perekonomian (langkah yang justeru telah dilakukan Barack Obama, presiden dari ‘mbahnya” negara liberal). Kecuali kebijakan BLT dan konversi minyak tanah ke gas; tidak satupun upaya dari SBY-JK dilakukan untuk memperkuat struktur dan infrastruktur ekonomi kecil-menengah secara mendasar, termasuk penguatan modal usaha dengan pemberian kredit kepada golongan ini. Maklum, JK adalah pemilik kelompok bisnis raksasa yang bersama kelompok Bakrie, kasat mata menangguk keuntungan dari proyek-proyek mega negara.

Akan halnya Wiranto, purnawirawan jenderal bintang empat ini, masih belum clear benar tentang peran dan tanggung jawabnya dalam beberapa peristiwa nasional saat ia menjabat, utamanya peristiwa kerusuhan 12 Mei 1998, dan kerusuhan Dili pasca jajak pendapat 1999 (lihat juga artikel dalam blog ini, “Profil Purnawirawan Jenderal Capres”). Sebuah confession yang jujur dari hati yang paling dalam (bukan diplomatis, normatif dan basa-basi) dari Jenderal Wiranto terhadap isu-isu yang masih belum memuaskan masyarakat itu, bisa menjadi nilai tambah bagi pasangan JK-Win pada pertarungannya dalam Pilpres 2009. Wiranto mestinya bisa memanfaatkan sifat bangsa Indonesia yang “pemaaf”.

Akankah JK-Win Unggul?

Kalaupun SBY dan Megawati mengumumkan cawapres mereka, sampai hari ini rakyat Indonesia hanya diberi competitive values yang dangkal dari para pasangan capres-cawapresnya, yaitu penampilan fisik dan gaya retorika – persis yang ada pada kontes-kontes “Idola” di  televisi kita. Padahal yang kita harapkan, masing-masing pasangan akan menawarkan konsep-konsep besar yang akan membawa negara Indonesia ke arah kemakmuran. Bukan konsep meneruskan sesuatu yang sudah ada tetapi tidak memberikan dampak terhadap perbaikan kehidupan rakyat yang kian melarat, atau sesuatu yang dangkal dengan mengabaikan borok-borok di depan mata seperti masih kuatnya korupsi di kalangan birokrasi, atau di tingkat paling kecil banyaknya jalan bodol di pinggiran kota. Para capres-cawapres harus ingat, sekarang ini pengangguran terbuka, tertutup dan kaum miskin yang marginalized jumlahnya tak kurang dari 40 juta orang, akibat banyaknya PHK pada industri manufaktur serta makin sulitnya orang mendapatkan pekerjaan – inikah yang dibilang keberhasilan pemerintahan SBY-JK? (baca pula “Menakar Kinerja SBY-JK oleh Faisal Basri, Kompas, 27 April 2009). 

Peluang JK-Win, sementara ini sama dengan cawapres lainnya. Kalau ada 3 pasangan, peluang JK-Win 33,3+%; kalau ada dua pasangan ya 50%. Tapi apakah satu dari ketiga pasangan yang akan terpilih nanti telah memiliki  resep mujarab untuk mengangkat perekonomian rakyat yang menjelang sekarat ini?

Pertarungan Bakal Seru (soal ‘tiket’ gimana?)

April 23, 2009

Rapimnassus Golkar hari ini (23/04) telah selesai dengan keputusan gemilang: JK capres! Inilah keputusan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat pemilih, sebagai konsekuensi atas kampanye “kami memberi bukti, bukan janji” dan “lebih cepat lebih baik”.  Perjalanan seminggu menuju keputusan itu, sudah kita ketahui semua.

Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla (foto Yuniadhi Agung)

Capres Jusuf Kalla (foto Yuniadhi Agung)

Yang terbaik buat Partai Demokrat dan Partai Golkar saat ini adalah talak satu. Yang satu partai muda yang menjadi kuat, yang satu lagi partai kuat (kali ini menurun) tapi sarat pengalaman. Kata orang bijak, “kalau dua orang kuat bersatu, yang tersiksa adalah anak-anak buahnya”. Khusus buat Golkar, kemungkinan untuk menjadi partai parlemen (atau sering disebut partai oposisi) harus diterima dengan lapang dada. Bahkan di parlemen,  di luar istana dan luar kantor kementerian, mungkin tokoh-tokoh Golkar akan melatih dirinya kembali untuk menjadi pembela rakyat (setelah 32 tahun ikut menyangga rezim otoriter orde baru, dan 5 tahun terakhir ikut berkuasa atas nama Golkar baru).

Dengan Golkar mengajukan sendiri capresnya, panggung pilpres kian seru. Rakyat, yang menjadi penonton sekaligus dewan juri atas pertandingan pilpres nanti, akan memilih satu dari capres SBY (blok PD), Megawati (blok PDI-P), dan JK (blok Golkar). Siapa yang akan menjadi cawapres dari ketiganya, sampai saat ini belum jelas. Namun, siapapun yang akan mejadi presiden 2009-2014, hendaknya mengembalikan peran wapres sebagai ‘ban serep’ konstitusional. Dalam sistem presidensial di manapun, peran wapres akan berubah penting ketika presiden dinyatakan tidak dapat bekerja lagi atau mangkat. Wapres yang melebihi perannya, justeru inkonstitusional.

Ketua Umum PDI-P, Megawati Sukarnoputri (foto: kapanlagi.com)

Capres Megawati Sukarnoputri (foto: kapanlagi.com)

Soal ‘tiket’ kemarin bagaimana?

Ada hal penting lain di tengah sibuknya persiapan para bintang dalam pertarungan akbar pilpres itu, yaitu soal DPT pada pileg 9 Arpil lalu. Belum ada satupun pihak yang mengaku bertanggung jawab atas hilangnya hak politik berjuta-juta rakyat Indonesia pada pemilu yang baru lalu. Presiden bilang itu tanggung jawab KPU, Mendagri berkata senada dengan bosnya, sementara KPU bilang data yang diterima dari Depdagri tidak lengkap. Persoalan ini menjadi memanas.

Bila dianalogikan, KPU adalah sebuah EO (event organizer), sedang pemerintah adalah kliennya atau pemilik acara (pemilu). KPU bekerja atas dukungan data, dana, fasilitas dari kliennya. Sedang klien, yakni pemerintah yang mengemban amanat dari rakyat yang memilihnya, sangat berkepentingan agar perhelatan itu berjalan demokratis dan jurdil. Dalam pileg kemarin, sebagian rakyat yang berhak mendapatkan ‘tiket’ pencontrengan (haknya dilindungi undang-undang) urung mendapatkannya tanpa sebab yang jelas. Ketika tidak mendapat jawaban sepadan, bukankah wajar bila rakyat dan pemuka-pemuka rakyat menanyakan hal ini kepada pemerintah, yang nota bene penanggung jawab tertinggi dalam soal pemilu?

Capres SBY (foto: H Mastamin, Tribun Timur)

Capres SBY (foto: H Mastamin, Tribun Timur)

Namun yang terjadi, pemerintah menanggapi masalah kisruh DPT dengan melemparkan kesalahan tersebut kepada KPU. Jawaban yang benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Benar, karena KPU adalah badan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu; tidak sepenuhnya benar karena sebagai klien, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Pernyataan Presiden SBY pertama kali soal DPT yang salah satunya mempersilakan agar semua pihak menempuh jalur hukum, ternyata tidak berdampak lebih baik, bahkan pihak Kepolisian justeru tak mau menerima laporan perkara dari Bawaslu. Reaksi kedua SBY terhadap kritik keras pemuka-pemuka partai seperti Prabowo, malah mengesankan SBY sedang berperan dalam kapasitas sebagai pemuka partai peserta pemilu. Ketika DPT pileg belum jelas juntrungannya, dan tabulasi suara resmi hasil pemilu oleh KPU belum ketahuan masa depannya, pemuka-pemuka partai malah sudah melompat ke kegiatan koalisi dan pilpres dengan basis suara quick count. Lha ‘tiket’ rakyat yang hilang itu bagaimana? Rakyat butuh kejelasan, tapi yang terjadi adalah pembiaran – seperti disebut Media Indonesia.

Sesungguhnya, yang kita tunggu adalah sebuah sikap dan tindakan nyata pemerintah. Apapun kekeliruannya, rakyat membutuhkan penjelasannya. Ini jaman demokrasi, bung. Segala yang harus diketahui publik, tak patut ditekuk-tekuk lagi seperti jaman Soeharto.  Tidak adanya  penjelasan dari pemerintah dan tindakan perbaikan nyata terhadap DPT, sungguh menyedihkan. Ketika pemerintah ngeles, nampak pemerintah sedang menurunkan derajatnya selevel KPU. Padahal pemerintah adalah bosnya KPU.

Agar pagelaran pemilu berjalan lancar, meriah, dan absah, mbok pemerintah cepat selesaikan dulu soal ‘tiket’. Ingat: suara rakyat, suara Tuhan, lho!

Bukan Matahari, Tapi Nakhoda Kembar

April 19, 2009
SBY dan JK (sumber: Kompas.com)

SBY dan JK (sumber: Kompas.com)

Hari Minggu ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersilaturahmi dengan wartawan di kediammnya, Puri Cikeas, Bogor. Salah satu yang disinggungnya adalah bahwa selama 4.5 tahun jabatannya, tidak ada itu apa yang disebut  “matahari kembar” (istilah yang dilansir Megawati beberapa waktu lalu). 

Sebagian kutipan berita itu (sumber: Kompas.com dari Antara):  “Sebenarnya hubungan presiden dan wakil presiden tidak mungkin ada dua matahari kalau masing-masing paham tentang otoritas dan kewenangan. Saya tidak khawatir terhadap kemungkinan matahari kembar, tapi yang penting semua harus mengerti kewenangan tugas masing-masing,” Presiden dalam silaturahmi dengan wartawan di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Minggu (19/4).

Kutipan pada bagian lain: Sebelum maju pada ajang Pilpres 2004, Yudhoyono mengatakan, ia pernah menulis surat tertanggal 16 April 2004 kepada Jusuf Kalla untuk menjelaskan paduan jabatan presiden dan wakil presiden yang baik demi efektivitas lima tahun pemerintahan yang ingin dipimpin oleh keduanya.
    
“Paduan itu penting, sinergi itu penting agar pemerintahan bisa berjalan secara efektif. Tetapi tidak pernah ada kaveling-kaveling wilayah ekonomi, polkam, hubungan luar negeri dan sebagainya,” ujarnya.
    
Presiden kemudian membacakan utuh kalimat demi kalimat yang ia tulis kepada Jusuf Kalla pada 16 April 2004 itu. Surat itu antara lain menyatakan bahwa keberhasilan kabinet merupakan paduan wewenang dan tanggung jawab antara presiden dan wakil presiden di samping merujuk pada kewenangan dan tugas sesuai dengan UUD 1945.
    
“Disepakati Wakil Presiden Jusuf Kalla diperankan secara signifikan dan tidak berfungsi sebagai ban serep. Jadi, kalau Jusuf Kalla difungsikan lebih luas dari wapres sebelumnya, itu memang ’by design’,” tutur Presiden. Wapres Kalla, lanjut Presiden, diperankan sebagai kepala staf kabinet yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi di antara menteri-menteri kabinet sesuai dengan kebijakan dan arahan Presiden. Namun, tidak seperti Presiden, Wakil Presiden tidak bisa mengambil keputusan.

Komentar saya sebagai rakyat yang belum merasakan kemajuan ekonomi , baik di Indonesia ada matahari kembar atau nakhoda kembar terhadap berita di atas:

1. SBY ingin mengemukakan bahwa ia memang yang menginginkan peran wapres 2004-2009 ditingkatkan, bukan sekedar ‘ban serep’ seperti wapres Indonesia selama ini.  Norma yang melandasinya adalah kewenangan dan tugas sesuai UUD 1945, dan surat SBY ke JK 16 April 2004.  Namun (ini yang penting!), apabila rakyat melihat JK sering ‘kebablasan’ sehingga timbul persepsi bahwa JK banyak berperan sebagai presiden, maka “itu bukan salah saya (SBY)”.

2. SBY ingin mengatakan, “tidak ada matahari kembar, tapi (yang ada) nakhoda kembar”.

3. Silaturahmi SBY dengan pers sore ini ingin menyampaikan prasyarat bagi siapapun yang ingin melamar jadi cawapresnya pada pilpres 2009 ini. Bagi yang tahu adat Jawa, statement SBY juga sarat sindiran.

4. Pernyataan SBY tersebut, sudah pasti membuat para pelamar cawapres sekarang ini sedang rapat-rapat untuk membahasnya.

Benar atau tidak, wallahualam. Itu bukan salah saya toh?

Apa yang Kau Cari, Prabowo?

April 12, 2009
Prabowo Subianto

Prabowo Subianto

Prabowo Subianto dinyatakan sebagai salah satu kandidat cawapres bagi capres Megawati Soekarnoputri. Ini “proof ballon” yang dilontarkan Sekjen PDIP Pramono Anung yang dapat dibaca, Gerindra dan Prabowo telah masuk dalam blok koalisi PDIP. Pergeseran bisa terjadi, tapi sampai hari ini, begitulah adanya.

Sebagai pemain baru di kancah politik nasional, Prabowo cukup berhasil. Perolehan Gerindra pada pileg 9 April 2009 (bervariasi antara satu lembaga survei quick count dan lainnya) katakanlah sekarang 4.5%, menjadikannya untuk sementara di urutan ke-8 dari 9 partai yang bakal masuk parlemen. Tak percuma Prabowo telah menggelontorkan dana besar di televisi untuk membangun citra dirinya dan Gerindra.

Prabowo, terlepas dari kontroversinya, adalah sosok eksponen TNI berkualitas. Orang seperti ini, sepantasnya diberi ruang untuk mengaktualisasikan konsepsi dan energinya untuk bangsa ini. Persoalannya, dengan dukungan 4.5% suara yang diperoleh Gerindra, di posisi manakah Prabowo dan Gerindranya pantas berada? Iseng-iseng, saya berlagak jadi pengamat politik. Versi saya, ada tiga pilihan yang bisa diambil Prabowo-Gerindra.

1. Pilihan pertama, menjadi cawapres dari capres Megawati. Pilihan ini mengandung risiko, konsepsi kerakyatan yang didengungkannya melalui kampanye iklan yang super heavy itu menjadi kehilangan makna, lantaran PDIP bukanlah partai yang menawarkan program/konsep yang komprehensif, kecuali program sembako murah dan mengurangi pengangguran. Kalau kemudian pasangan Mega-Prabowo menang, apakah konsep ekonomi Prabowo akan menjadi platform pemerintahan yang baru, masih menjadi tanda tanya besar. Rakyat sudah tahu, Megawati pada hakekatnya  tidak punya konsep. Ia punya keprihatinan akan nasib bangsanya, tetapi tidak jelas mau membawa bangsanya ke arah mana, kecuali menjual jargon “berdikari” milik Bung Karno. Bahkan saat memerintah (2001-2004) ia menjual BUMN-BUMN yang sedang untung, selain menjual gas super murah ke RRC. Belum lagi korupsi merajalela di jamannya. Rakyatpun masih ingat, dalam pemerintahan Megawati, presiden yang sesungguhnya adalah Taufik Kiemas, sang ketua dewan penasehat sekaligus suami Mega. Kesediaan Prabowo sebagai cawapres pendamping Mega dengan sendirinya akan merontokkan moral pendukungnya, yang sesungguhnya sangat potensial untuk dikembangkan lagi menjadi lebih besar untuk 5 tahun ke depan. Bagi orang sekelas Prabowo, tawaran cawapres mendampingi Mega bagaikan gula-gula yang manis sesaat, tapi dikhawatirkan dalam waktu sangat dekat justeru akan menjatuhkan namanya yang sedang menanjak . Maaf untuk pendukung Prabowo, saat ini keinginan Prabowo untuk posisi presiden atau wakil presiden, tidak realistis. Sebaiknya simpan untuk 5 tahun ke depan.

2.  Ada pilihan kedua bagi Prabowo, kalau ia mau sedikit rendah hati, yaitu merapat ke Partai Demokrat (PD) tanpa mengharapkan posisi wapres. Merapat ke PD, mungkin akan terasa ‘menjatuhkan’ harga dirinya, tetapi sesungguhnya makna di balik itu adalah, ia akan menunjukkan jiwa besarnya untuk mengakui SBY dan PD sebagai realita politik saat ini, sekaligus merupakan PR (public relation) kepada masyarakat, bahwa “kalangan TNI tidak mengenal permusuhan”. Apa yang dapat diperbuat dengan merapat ke PD adalah bagaimana ia dan Gerindra bisa ikut mempengaruhi arah pembangunan Indonesia ke depan dengan konsep yang rasional pro-rakyat. Orang sekaliber SBY barang tentu akan mengakomodasi (walau mungkin tidak seluruhnya) pemikiran-pemikiran yang baik dari Prabowo. Sukur-sukur Prabowo akan mendapat posisi di eksekutif untuk menyalurkan energi, kecerdasan dan komitmennya. Pun, seandainya ia tidak di eksekutif, kader Gerindra bisa memperoleh barang satu posisi di eksekutif, sementara secara jangka panjang ia akan terus menjalin kebersamaan dengan SBY untuk ikut mendukung pencalonannya di 2014. Bukankah bila SBY terpilih kembali, ia tidak bisa mencalonkan dirinya di 2014? Kebersamaan dengan SBY akan lebih memudahkan Prabowo meraih cita-citanya menjadi RI-1 di masa depan, karena lingkungan SBY-Demokrat pasti bukan lingkungan feodal a la PDIP – yang akan menumpulkan kecerdasan Prabowo. .

3. Pilihan ketiga bagi Prabowo-Gerindra adalah tidak masuk ke koalisi manapun, baik koalisi PDIP, koalisi Golkar, maupun koalisi PD (kalau skenario 3 capres akan menjadi kenyataan). Prabowo-Gerindra bisa menjadi partai non blok di parlemen. Partai yang teguh pada konsepsinya, bersifat non blok, dan akan mengatakan benar adalah benar, salah adalah salah. Pilihan terakhir ini belum ada dalam sejarah, dan mungkin ‘gerakan non blok’ Gerindra justeru akan mampu membangun kekuatan untuk lima tahun ke depan. Ini pas sekali dengan apa yang dikatakan ketua Gerindra Fadli Zon, partainya menginginkan perubahan. Tapi perubahan ‘kan bukan hanya milik Anda toh, mas? Kebetulan perubahan versi Gerindra saat ini belum menemukan momentumnya.

Salam Suris

Saatnya PD Lepaskan Golkar

April 11, 2009

Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina PD

Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina PD

Hasil quick count dari berbagai lembaga survei sampai hari ini (11/04) menunjukkan Partai Demokrat (20%+) mengungguli PDIP (14%+) dan Golkar (14%+).Kendatipun kemenangan Demokrat dianggap ‘biasa-biasa’ saja oleh beberapa elite politik seperti Jefri Geovani (orang PAN yang baru saja lompat ke Golkar) dan Tjahyo Kumolo (PDIP), toh konfigurasi angka hasil quick count telah membuyarkan move-move politik yang telah dilakukan beberapa partai menjelang pemilu lalu.

Reaksi atas keunggulan Demokrat telah nampak sejak kemarin (10/04) ketika Ketua PDIP Megawati Sukarno melakukan pertemuan dengan Ketua Hanura Wiranto, dan hari ini (11/04) bertemu Ketua Gerindra Prabowo. Besok (12/04), Megawati dijadwalkan bertemu Ketua Golkar JK. Kepada pers, baik Wiranto dan Prabowo sama-sama mengaku hanya melakukan komunikasi politik (suatu istilah yang membosankan dan tidak punya news value apapun) dengan Ketua PDIP. Sementara, semalam (10/04) jajaran Golkar melakukan pertemuan di rumah kediaman JK di Menteng. Menarik mencermati komentar salah satu elite Golkar, Theo Sambuaga, kepada pers, yang menyatakan, ia (Theo) cenderung agar Golkar meneruskan koalisi dengan PD. Suatu pernyataan yang menunjukkan betapa kursi eksekutif itu lebih nyaman, ketimbang (hanya duduk di) kursi DPR. Suatu  sikap yang “menjilat ludah sendiri”, mengingat kalangan Golkar dengan yakin telah mengumumkan mereka akan mengusung capresnya sendiri (JK).
Dalam keterangan persnya Jumat (10/04), Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan,  ia (partainya) terbuka pada koalisi dengan semua pihak, tapi dengan kontrak politik yang lebih konseptual. Apakah  pernyataan SBY dapat diartikan Demokrat masih punya minat untuk berkoalisi dengan Golkar? Jawaban pasti tidak mudah diperoleh, mengingat statement SBY mengandung ‘undangan’, tetapi sekaligus melempar tanda tanya – gaya berpolitik khas SBY.

Apa Kabar Koalisi “Golden Triangle”?

Alkisah 21 Maret 2009, Suryadarma Ali (Ketua PPP) ketika bertemu Megawati menggagas adanya koalisi segitiga emas antara PDIP-Golkar-PPP – yang oleh Megawati dalam wawancara dengan Metro TV, dikatakan sebagai partai-partai berpengalaman (pengalaman apa sih maksudnya? Pengalaman kegagalan, atau pengalaman ikut membangun pemerintahan otoriter selama 30 tahun lebih?). Gagasan ”segitiga emas” memang gagah dalam istilah, tetapi maknanya menggiring image ketiga partai tersebut adalah genre partai jadul.

Tapi inilah politik! Hanya selang satu hari setelah hasil quick count yang menyatakan PD unggul dalam pemilu legislatif, partai penggagas ”golden triangle” (PPP) langsung rontok nyalinya, dan serta merta menyatakan, akan meneruskan koalisi dengan Partai Demokrat. Sebuah pernyatan politik yang tidak tahu malu dari partai oportunis yang ukuran keberhasilannya adalah ikut di kabinet – dengan posisi apapun. Sesungguhnya rakyat banyak yang tertawa melihat komedi politik yang dimainkan elite politik sejenis ini, di mana belum satu bulan lalu ramai-ramai  pamer kekuatan untuk menggertak dan menaikkan posisi tawar, eh … begitu lihat hasil quick count, sebagian kembali ke jati dirinya: penjilat dan munafiker yang tak tahu malu. Justeru acungan jempol harus kita berikan kepada Megawati dan PDIP-nya yang tetap teguh berseberangan dengan SBYdan PD-nya. Sebuah keteguhan (minus kebencian Megawati terhadap SBY) yang patut kita hargai.

Kalau hasil pertemuan partai Golkar (yang ditegaskan oleh Jefry Geovani) 21 April 2009 nanti adalah kembalinya Golkar untuk berkoalisi dengan Demokrat, maka sempurnalah pertunjukan badut-badut politik Indonesia di tahun 2009 ini. Mengapa berani ikut pemilu, tapi takut tersingkir dari pemerintahan? Ini menunjukkan, posisi di parlemen dan oposisi, bagi sebagian besar elite politik di negeri ini adalah ”kartu mati” dan ”kering”.

Saatnya Partai Demokrat Pisah dengan Golkar

Bahwa rakyat masih mempercayai SBY dan PD adalah kenyataan. Tetapi bahwa pemerintahan SBY masih perlu memperbaiki program dan pekerjaannya, adalah kenyataan lain. Terkait dengan itu, sudah saatnya PD mengubah struktur dan pola koalisi dengan menjadikan dirinya dominan, sehingga kekuatan di parlemen dan pemerintahan nantinya akan berjalan efektif tanpa digondeli bayang-bayang teman koalisinya yang lebih besar. Gondelan-gondelan di masa pemerintahan sekarang (seperti indikasi menteri yang terlibat korupsi ketika duduk di DPR), sering berlawanan dengan slogan pemerintahan bersih yang didengungkan SBY. Kasus lumpur Lapindo adalah contoh lain bagaimana seorang presiden yang dipilih oleh rakyat (yang nota bene adalah kepala negara) tak mampu memaksa sebuah korporasi untuk melakukan kewajibannya yang berdampak terhadap penderitaan luar biasa terhadap rakyat Sidoarjo.

Jika Partai Demokrat berani memutuskan bercerai dengan Golkar dan sebaliknya berkoalisi dengan partai-partai baru seperti PKS, PKB, PAN, dan apalagi mampu menarik (salah satu atau kedua) partai baru, Gerindra atau Hanura, koalisi yang dibangun Demokrat ini sangat potensial membawa SBY ke jabatan kepresidenan keduanya, yang menurut undang-undang adalah masa kepresidenan terakhirnya. Koalisi tersebut bukan hanya akan memiliki kekuatan formal partai-partai, tetapi sekaligus akan memiliki dukungan luas dari rakyat. Parlemen dan pemerintahan (jika SBY menang) diyakini akan mampu melakukan koreksi dan reformasi terhadap kebijakan-kebijakan yang selama ini dianggap merugikan rakyat.

Sebaliknya, kembali berkoalisi dengan Golkar dan partai islam oportunis PPP, bukan berarti SBY tidak berpeluang untuk kepresidenan kedua. Dengan popularitas dan kepercayaan yang tinggi dari rakyat, diyakini SBY akan mampu mengungguli Megawati. Tetapi keberhasilan SBY dengan koalisi lamanya ini, sudah terbayang, tidak akan mungkin bisa mengakomodasi pendapat dan kritik-kritik yang selama ini dilontarkan oleh partai-partai baru dan tokoh-tokoh lain seperti tokoh TNI Saurip Kadi, yang intinya, negara ini harus mulai merombak dirinya untuk melakukan program-program nyata yang mengedepankan kepentingan rakyat yang 40 juta di antaranya adalah warga miskin dan penganggur. Pilihan ada di SBY. Kepresidenan kedua SBY akan membuktikan apakah ia presiden terbaik selama kurun 70 tahun sejak Indonesia merdeka.

Kita, rakyat Indonesia, yang sebagian hak pilihnya telah dirampas pada pemilu 9 April kemarin (akibat kerja tidak beres dalam penyusunan DPT), ingin melihat tokoh-tokoh nasionalnya bertarung secara berani, jujur, menghormati kemenangan lawan, sekaligus siap menerima kekalahan dalam pilpres 8 Juli dan putaran kedua September 2009 nanti  . Rakyat Indonesa ingin melihat bukti, bukan janji-janji. Ingin melihat pemimpin-pemimpinnya berlaku kesatria demi membangun negara. Kalau kemarin bilang mau maju, jangan kemudian ndak jadi karena takut kalah dan sama sekali hilang peluang masuk kabinet. Kalau kemarin foto tersenyum gagah dengan salah satu capres atas nama koalisi, jangan kemudian colong playu ke capres lainnya yang sedang di atas angin. 

Tiga pasangan capres-cawapres (SBY-….., Megawati-….., JK-……) adalah skenario yang didengungkan oleh para aktor-aktor politik kita dalam bulan-bulan terakhir ini (tentu tidak termasuk aktor Dedy Mizwar, pemeran ”Jenderal Copet” Nagabonar yang berpasangan dengan Jenderal Saurip Kadi). Kita, rakyat Indonesia, siap memilih satu dari ketiga pasangan yang dijanjikan, demi Indonesia yang lebih baik.

Salam Suris

 

 

Pemilu Legislatif 2009 Korup

April 9, 2009

Hari ini 9 April 2009 pk. 11.00, saya baru saja mengikuti pemilu legislatif 2009 dengan menyimpan kekecewaan mendalam, karena 2 dari 5 anggota keluarga saya yang memiliki hak pilih tidak terdapat dalam DPT (daftar pemilih tetap). Berarti 40% hak politik dari sebuah keluarga telah dirampas, dikorupsi. Tetangga di depan rumah saya, dan di samping rumah, dua pasangan suami-isteri juga bernasib sama. Saya belum menyelidik berapa lagi yang senasib di 30 keluarga yang ada di RT kami.

Headline Kompas hari ini (09/04) ternyata juga melaporkan kisruhnya DPT. Salah satu contoh, Ketua RW 14 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang mengatakan, “DPT terakhir yang kami terima, pemilih yang terdaftar hanya 301 orang. Padahal, data yang pernah kami kirim sekitar bulan Oktober itu 600 orang lebih.”
Jawaban petugas KPUD kelurahan Jatibening saat isteri saya memprotes beberapa hari lalu, sama sebangun dengan jawaban Ketua KPU Hafiz Anshary sebagaimana dikutip Kompas hari ini: “pemilih yang tidak terdaftar akan dimasukkan ke daftar pemilih pemilu presiden Juli nanti.” Inilah jawaban simplistik, tidak bertanggung jawab, sekaligus tidak mau menghargai hak (asasi) warga negara.

Siapa Menangguk Keuntungan?

Beberapa hal bisa direka tentang korupsi hak pemilih pada pemilu legislatif 2009 ini: 1) Siapa yang mampu melakukannya; 2) maksud di balik korupsi itu; 3) Siapa bertanggung jawab terhadap korupsi itu.

1). Secara logis yang mampu melakukan pencurian dan penggerusan hak pemilih adalah penanggung jawab pemilu, yaitu KPU dan KPUD. Merekalah yang bertugas membuat DPT. Kalau KPU ‘ngeles’, bahwa mereka hanya menerima data dari setiap kelurahan, maka sorotan harus diarahkan ke petugas lapangan pendataan awal setiap kelurahan di Indonesia. Kalau ini alasannya, maka benar kata pengamat, kemampuan KPU 2009 memang meragukan, karena mereka ternyata tidak mampu melakukan check and rechek yang memadai terhadap DPT. Padahal kasus di Jatim yang membuat Kapolda-nya minta berhenti, seharusnya menjadi pelajaran.

Yang bikin penasaran, mengapa kesalahan (penggelapan suara) terjadi begitu besar di setiap RT? Mengapa kesalahan itu hampir merata di seluruh Indonesia? Mengapa lembaga sebesar dan secanggih itu bisa melakukan kesalahan fatal seperti ini? Untuk point ini, saya patut curiga pada sebuah skenario “rekayasa sistematik untuk menyusutkan jumlah pemilih untuk mencapai tujuan tertentu”. Siapakah pihak di luar KPU, KPUD yang punya kekuatan (power) dan akses besar untuk melakukan pendataan (sekaligus manipulasi) penduduk? Jawabannya adalah pemerintah. Kita tahu, menurut undang-undang, KPU adalah badan independen penyelenggara pemilu nasional. Namun kita juga tahu, badan apapun di negeri ini harus mendapat dukungan politik dan logistik dari pemerintah yang berkuasa. Maka hilangnya banyak suara pemilih, kalau bukan kesengajaan KPU, maka itu adalah kekhilafan dan/atau kesengajaan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum terhadap skandal ini. Secara logis, di negara ini hanya pemerintahlah yang mampu menggerakkan alat-alat birokrasi, keamanan, intelijens, dan upaya-upaya politik resmi dan otoritatif.

2). Apa maksud korupsi suara pemilih? Secara umum nampaknya, penyusutan suara pemilih akan merugikan seluruh partisipan (partai) pemilu legislatif. Tapi secara kritis, kerugian utama akan menimpa partai-partai yang baru pertama kali ikut pemilu. Secara praktis, partai lama telah mempunyai pendukung setia (kendatipun mereka membutuhkan suara baru), sementara partai baru, relatif baru saja membina pendukung. Kalau banyak suara pemilih hilang (dikorup), jelas partai baru-lah yang akan kehilangan peluang besar untuk meraih suara, dan amanlah partai-partai lama dalam persaingan.

3) Siapa bertanggung jawab? Secara praktis adalah KPU, tetapi penanggung jawab terbesar secara praktis, moral dan politik adalah pemerintah yang dipimpin presiden SBY.

Akhirnya, skandal korupsi hak pemilih pada pemilu legislatif 2009 ini harus menjadi perhatian DPR yang masih punya waktu untuk menuntut penjelasan pemerintah melalui hak angket, atau hak politik lainnya. Kalau DPR melempem, sebaiknya rakyat meminta pertanggungjawaban pemerintah melalui suatu class action. Ini persoalan penting yang tidak bisa diabaikan dalam perkembangan demokrasi yang telah kita sepakati bersama.

Salam Suris

Lagu untuk Teh Ninih (dan yang senasib)

March 29, 2009
Twede vrouw van aa' gym. emang moi.

Rini, twede vrouw van aa' gym. emang moi.

Ketika Abdullah Gymnastiar yang populer dengan sebutan Aa’ Gym mengumumkan dengan bangga pernikahan keduanya dengan janda (yang lebih muda dari isteri pertamanya) beberapa waktu lalu, para isteri seIndonesia geram pada sikap bangga dan cengengesan Aa’ Gym.

Kegeraman para isteri di negeri ini, sebetulnya telah dimulai dengan boikot terhadap restoran “Wong Solo”, yang pemiliknya (dengan bangga dan cengengesan pula ingin) menyelenggarakan “poligami award” di zaman pemerintahan Gus Dur dulu. Kegeraman massal itu bisa dimaklumi, karena perbuatan sang bos restoran dan sang ustadz itu telah mendzalimi perasaan perempuan, yang pada umumnya tak mungkin rela dirinya terpoligami. Banyak perempuan terpoligami oleh sebab yang elementer seperti ini: banyak anak; lalu kurang meladeni suami, kurang dandan, dan perekonomian keluarga sangat tergantung dari penghasilan suami.

Teh Ninih, isteri pertama Aa’ Gym, mudah-mudahan tidak terpoligami oleh alasan elementer tersebut di atas. Namun, apapun alasannya, poligami itu sangat uenak bagi laki-laki, tapi sangat perih bagi isteri. Simpati saya terhadap teh Ninih, juga terhadap para isteri yang terpoligami tanpa alasan mulia, saya tuangkan dalam lagu “Noni” seperti di bawah ini.

NONI – Suriswanto
Noni, gadis Indo yang cantik istimewa
Noni, aku jatuh cinta kepadanya
Noni, sayangnya tiada kabar lagi
Oh, Noniku sayang, engkau hilang tinggalkan rindu hati
Noni …
Suatu hari, aku dengar kabar tentang Noni
Noni, t’lah menjadi isteri sorang suci
Noni, anak lima masih hamil lagi
Oh, Noniku sayang, engkaulah perempuan terpuji
Noni …
 
Ref: Noni sorang istri yang berbakti
Tiap dua tahun punya bayi
Noni tak mau berkeluh kesah
Karena ia sadar itu salah
Noni hormat pada suami
Sepanjang tahun ia menyusui
Noni tak sempat bercermin lagi
Akhirnya suami berpoligami 

Catatan: Bagi yang ingin mendengar atau mengunduh lagu Noni, silakan klik www.suriscomm.co.id pada Suris Music.

Profil Purnawirawan Jenderal Capres

March 29, 2009
Kursi presiden 2009 ternyata mengandung magnet kuat bagi para pensiunan jenderal. Konon, sebagai “pejuang” berasal dari institusi TNI (yang tak diragukan lagi adalah penjaga keutuhan bangsa dan negara,) mereka terpanggil untuk ikut mengatur negara. Mereka adalah Letjen (purn) Sutiyoso (mantan Pangdam Jaya, Gubernur DKI Jaya), Letjen (purn) Prabowo Subianto (mantan Danjen Kopassus, Pangkostrad), Jenderal (purn) Wiranto (mantan Menhankam / Pangab, Menko Polkam), Jenderal (purn) Susilo Bambang Yudhoyono (mantan Kasosopol/Kaster TNI, Menko Polkam, kini masih presiden), dan belakangan Mayjen (purn) Saurip Kadi (Mantan Aster TNI AD) yang tidak jelas mau jadi presiden atau wakil presiden. Inilah profil singkat mereka:
Letjen (purn) Sutiyoso

Letjen purn. Sutiyoso

Sutiyoso (lahir: Semarang 6 Des, 1944; lulusan Akabri Darat 1971). Sebagai gubernur DKI Jakarta, banyak orang mengatakan ia cukup tegas dan berhasil, terutama nampak dalam proyek “bus way”, tapi di masa jabatannya pula, Jakarta diisi pembangunan mal demi mal yang membuat resapan tanah Jakarta makin kurang, serta menjamurnya hypermarket yang tidak jelas lagi manfaatnya bagi perekonomian rakyat; keterlibatannya sebagai Pangdam Jaya atas penyerbuan kantor PDI 1996 belum clear; bicaranya lugas, sarkastis dan terkesan sebagai pemimpin ‘tangan besi’; banyak muncul dalam talkshow sejak 2 tahun terakhir, dan sangat bangga akan kiprahnya sebagai gubernur; ia memiliki tim dan dana kuat; PIS (Partai Indonesia Sejahtera) adalah partai sponsornya untuk pencalonan presiden. 

Letjen purn. Prabowo Subianto (foto: Suara Merdeka)

Letjen purn. Prabowo Subianto (foto: Suara Merdeka)

Prabowo Subianto (lahir: Jakarta, 17 Oktober, 1951; lulusan Akabri Darat 1974). Perwira paling kontroversial sepanjang sejarah TNI; jenis perwira tempur sejati dan suka mem-bypass rantai komando (ingat peristiwa penyanderaan Mapenduma, Irian Jaya, 1997, ketika ia memerintahkan pasukan Kopassus menyerang penyandera, dengan mengabaikan pangdam setempat); dari pengakuan jenderal Kivlan Zein tergambar, pada ’80-an Prabowo adalah sentrum dari kelompok perwira muda (pro Islam) anti Benny Moerdani; statusnya sebagai menantu presiden Soeharto menjadikan ia ‘disegani’ senior dan juniornya di TNI; keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis pro demokrasi sebelum 12 Mei 1998 belum clear, karena TNI memilih ‘mengadilinya’ dalam DKP ketimbang pengadilan umum/sipil, sehingga dalang tertinggi aksi keji tersebut tidak terlacak ; dananya kuat, terlihat dari belanja iklannya yang kini mungkin tak kurang dari 100 miliar rph; tema komunikasi politiknya melalui berbagai iklan partai Gerindra (partai yang didirikannya) lumayan mengena; bila ia tidak melakukan semacam confession terhadap perkara-perkara ‘dark-number’ (seperti penculikan, isu ‘kudeta’ 1998), perjalanannya menuju RI-1 bagai menggendong ‘bom waktu’; Partai Gerindra adalah sponsornya dalam pencalonan presiden, Gus Dur dan PKBnya ikut mendukung Prabowo.

Wiranto

Wiranto

Wiranto (lahir: Solo, 4 April 1947; lulusan AMN 1968). Inilah jenderal panglima yang paling pandai bicara, licin ‘ngeles’ pada pertanyaan-pertanyaan kritis wartawan; orang kepercayaan Soeharto dan Habibie, namun disingkirkan oleh presiden Abdurahman Wahid dari jabatan Menko Polkam; ia sering menonjolkan ‘kearifan’-nya dalam menerima Inpres 16/1998 (sebuah instruksi presiden Soeharto yang memberinya wewenang untuk mengambil langkah luar biasa demi keamanan negara) yang tidak digunakannya; peristiwa-peristiwa besar saat ia menjabat Menhankam/Pangab yakni penembakan di Trisakti dan kerusuhan 12-13 Mei 1998, kerusuhan di Timtim pasca penjajakan pendapat, penanganannya tak pernah tuntas, terkesan perwira ini menghindar dari tanggung jawab (bahkan untuk kerusuhan 12 Mei ’98 yang sangat mengerikan itu, Wiranto cenderung melemparkan ke penanggung jawab lapangan, pangdam dan kapolda; ; banyak jenderal yang dulu menjadi pembantunya saat ia menjabat, kini menjadi pengurus hanura, partai yang didirikannya; ia terlalu cepat ‘mencuri start’ (ingat iklan nasi aking), dan justeru  di saat pemilu legislatif memasuki tahap yang menentukan, iklan Hanura terlihat loyo; ia juga menyimpan ‘bom waktu’ perkara-perkara nasional yang belum clear; Hanura adalah partai yang akan mendukungnya dalam pencalonan presiden.

Jenderal (purn) Susilo Bambang Yudhoyono

Jenderal purn. Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono (lahir: Pacitan, 9 Sep, 1949; lulusan Akabri Darat 1973). Kalau SBY pandai bicara, tidaklah mengherankan karena pengalaman militernya lebih banyak pada jabatan staf (termasuk sospol) ketimbang jabatan panglima; sang incumbent berpembawaan cool, bicara teratur, santun, dan suka sekali menggunakan frase-frase Inggris (yang terasa kurang menghargai bahasa nasionalnya); pemain politik taktis, nampak sejak ia mencuri start untuk mempromosikan citra dirinya melalui iklan kepedulian Menko Polkam terhadap kedamaian pemilu 2004; pendiri Partai Demokrat dan didukung tim jenderal yang kuat dalam politik dan intelijen; kendatipun terus membantah, jelas ia adalah pemimpin peragu (contohnya, ia tidak tegas terhadap kelompok-kelompok ormas garis keras, dan lebih suka menyampaikan jawaban normatif, padahal rakyat kadang membutuhkan pernyataan dan tindakan tegas yang seketika dari presidennya); sebagai presiden ia terlalu banyak memberi konsesi politik kepada wapresnya, sehingga sering nampak SBY kalah kuasa dibanding wapresnya; hutang terbesarnya adalah masalah “lumpur Lapindo” dan meningkatnya angka pengangguran; pendukung dan dananya kuat; Partai Demokrat adalah sponsor utamanya untuk pencalonan presiden.

Mayjen (purn) Saurip Kadi

Mayjen purn. Saurip Kadi (foto:Budihan/Suris)

Saurip Kadi (lahir: Brebes, 18 Januari, 1951; lulusan Akabri Darat 1973). Dari semua jenderal yang nyapres, dialah jenderal paling tidak terkenal; ia adalah anggota tim reformasi TNI bersama AWK dan SBY (ketua); tahun 2000 dikenal sebagai perwira (bersama AWK) yang digusur oleh petinggi TNI; sebagaimana SBY, Saurip banyak menjabat pada tataran staf, anggota DPR fraksi ABRI, yang menjadikannya matang dalam breeding politik; perwira pemikir yang banyak menulis buku mengenai reformasi TNI dan peran politik TNI; “Mengutamakan Rakyat” adalah bukunya yang diterbitkan 2008, berisikan konsep kenegaraan yang idealis, pro rakyat; banyak orang tidak tahu, ia telah berkeliling ke lebih dari 200 daerah dan sebagian besar adalah kampus, untuk berorasi sekitar pemikiran yang ada dalam buku “MR”nya dan berkali-kali ia menyebut buku itu (MR) boleh dipakai siapapun yang mau nyapres; ia orang pertama yang menggugat UU Pilpres No.42/2008 di MK; kendala popularitas rendah nampaknya membuat Saurip menggandeng aktor Dedy Mizwar untuk attract the voters, dan ia ‘mengalah’ menjadi wapres; kendala lain adalah ia tidak tergabung dalam satupun partai; konon belasan partai (yang belum meyakinkan akan melewati parliamentary threshold) akan mensponsorinya untuk pencalonan presiden (atau wapres?).

UU No. 42/2008 yang mensyaratkan capres dan cawapres diajukan oleh partai (atau gabungan partai) pemenang 20% kursi DPR atau 25% hasil suara pemilu, akan menjadikan beberapa jenderal capres di atas akan tumbang sebelum putaran pertama dimulai. Jenderal Sutiyoso dan Saurip, misalnya, apakah partai-partai pendukung mereka yang relatif ‘anak bawang’ mampu mengumpulkan 20% suara parlemen? Tidak mustahil pula, satu di antara jenderal Prabowo dan Wiranto akan kesulitan mencari partai-partai lain untuk berkoalisi, jika perolehan partai pendukung kedua jenderal itu hanya di bawah 5%.  Kalau Jenderal Kivlan Zein, dan M Yassin (sebelumnya adalah pendukung SBY) dari partai Pakar Pangan ikut mendeklarasikan diri sebagai capres, suara pemilih akan semakin pecah, dan yang akan memperoleh peluang dari kompetisi “Divisi All Stars” ini justeru SBY, sang incumbent yang kendati dari hari ke hari diserang oleh lawan-lawannya, tapi partai pendukunganya (PD) nampak solid, dan ia tetap mampu menunjukkan dirinya cool, santun, percaya diri. Nah, di tengah performance capres-capres sipil (Megawati, JK, Sri Sultan HB X) yang belum juga impresif, lagi-lagi justeru SBY nampak paling berpeluang. Tapi, mari tunggu hasil pencontrengan pileg 9 April 2009.

Salam Suris

Bukan Kopi Dangdut

March 29, 2009

“Kopi Iklan” adalah lagu iseng saya untuk mengapresiasi para mahluk iklan berprofesi penulis (naskah) iklan atau istilah sononya “copywriter”, atau sering disebut “the lonely man behind the desk”. Lalu kok liriknya menyebut “Kopi Dangdut”? Ah, ini sekedar ‘keprihatinan’ saya kepada penyanyi dan (konon) komposer keturunan Arab, Fahmi Shahab, yang tega-teganya mengakui lagu “Kopi Dangdut” adalah ciptaannya. Harusnya dia mengaku: “lirik (kopi dangdut) memang ciptaan saya, tapi lagu (melodi)nya saya jiplak dari lagu berbahasa Spanyol – Moliendo Cafe.” Tapi thanks to Fahmi juga, gara-gara perbuatan plagiatnya itu, lagu “Kopi Iklan” lantas saya buat. Ada yang mau dengar “Kopi Iklan”, silakan klik www.suriscomm.co.id bagian Suris Music.

Kopi Iklan – Suriswanto

Ini bukan kopi dangdut
Ini bukan kopi jiplak-jiplakan
Kopinya asli, hasil gagasan
Gagasan penulis iklan
Kopinya asli, hasil gagasan
Gagasan penulis iklan
Kopi iklan …

Ref: Kopi iklan adalah naskah iklan
Membuat merek jadi jagoan
Sering membuat, konsumen nurut
Atau tergila-gila
Kopi iklan banyak juga yang ngawur
Membuat merek anda jadi hancur
Sering dianggap, merusak bahasa
Tapi, tapi “so what gitu loch…”

(Chorus):
Ini bukan kopi dangdut
Ini namanya kopi iklan
Ini bukan goyang dangdut
Ini namanya goyang iklan