Pertarungan Bakal Seru (soal ‘tiket’ gimana?)


Rapimnassus Golkar hari ini (23/04) telah selesai dengan keputusan gemilang: JK capres! Inilah keputusan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat pemilih, sebagai konsekuensi atas kampanye “kami memberi bukti, bukan janji” dan “lebih cepat lebih baik”.  Perjalanan seminggu menuju keputusan itu, sudah kita ketahui semua.

Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla (foto Yuniadhi Agung)

Capres Jusuf Kalla (foto Yuniadhi Agung)

Yang terbaik buat Partai Demokrat dan Partai Golkar saat ini adalah talak satu. Yang satu partai muda yang menjadi kuat, yang satu lagi partai kuat (kali ini menurun) tapi sarat pengalaman. Kata orang bijak, “kalau dua orang kuat bersatu, yang tersiksa adalah anak-anak buahnya”. Khusus buat Golkar, kemungkinan untuk menjadi partai parlemen (atau sering disebut partai oposisi) harus diterima dengan lapang dada. Bahkan di parlemen,  di luar istana dan luar kantor kementerian, mungkin tokoh-tokoh Golkar akan melatih dirinya kembali untuk menjadi pembela rakyat (setelah 32 tahun ikut menyangga rezim otoriter orde baru, dan 5 tahun terakhir ikut berkuasa atas nama Golkar baru).

Dengan Golkar mengajukan sendiri capresnya, panggung pilpres kian seru. Rakyat, yang menjadi penonton sekaligus dewan juri atas pertandingan pilpres nanti, akan memilih satu dari capres SBY (blok PD), Megawati (blok PDI-P), dan JK (blok Golkar). Siapa yang akan menjadi cawapres dari ketiganya, sampai saat ini belum jelas. Namun, siapapun yang akan mejadi presiden 2009-2014, hendaknya mengembalikan peran wapres sebagai ‘ban serep’ konstitusional. Dalam sistem presidensial di manapun, peran wapres akan berubah penting ketika presiden dinyatakan tidak dapat bekerja lagi atau mangkat. Wapres yang melebihi perannya, justeru inkonstitusional.

Ketua Umum PDI-P, Megawati Sukarnoputri (foto: kapanlagi.com)

Capres Megawati Sukarnoputri (foto: kapanlagi.com)

Soal ‘tiket’ kemarin bagaimana?

Ada hal penting lain di tengah sibuknya persiapan para bintang dalam pertarungan akbar pilpres itu, yaitu soal DPT pada pileg 9 Arpil lalu. Belum ada satupun pihak yang mengaku bertanggung jawab atas hilangnya hak politik berjuta-juta rakyat Indonesia pada pemilu yang baru lalu. Presiden bilang itu tanggung jawab KPU, Mendagri berkata senada dengan bosnya, sementara KPU bilang data yang diterima dari Depdagri tidak lengkap. Persoalan ini menjadi memanas.

Bila dianalogikan, KPU adalah sebuah EO (event organizer), sedang pemerintah adalah kliennya atau pemilik acara (pemilu). KPU bekerja atas dukungan data, dana, fasilitas dari kliennya. Sedang klien, yakni pemerintah yang mengemban amanat dari rakyat yang memilihnya, sangat berkepentingan agar perhelatan itu berjalan demokratis dan jurdil. Dalam pileg kemarin, sebagian rakyat yang berhak mendapatkan ‘tiket’ pencontrengan (haknya dilindungi undang-undang) urung mendapatkannya tanpa sebab yang jelas. Ketika tidak mendapat jawaban sepadan, bukankah wajar bila rakyat dan pemuka-pemuka rakyat menanyakan hal ini kepada pemerintah, yang nota bene penanggung jawab tertinggi dalam soal pemilu?

Capres SBY (foto: H Mastamin, Tribun Timur)

Capres SBY (foto: H Mastamin, Tribun Timur)

Namun yang terjadi, pemerintah menanggapi masalah kisruh DPT dengan melemparkan kesalahan tersebut kepada KPU. Jawaban yang benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Benar, karena KPU adalah badan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu; tidak sepenuhnya benar karena sebagai klien, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Pernyataan Presiden SBY pertama kali soal DPT yang salah satunya mempersilakan agar semua pihak menempuh jalur hukum, ternyata tidak berdampak lebih baik, bahkan pihak Kepolisian justeru tak mau menerima laporan perkara dari Bawaslu. Reaksi kedua SBY terhadap kritik keras pemuka-pemuka partai seperti Prabowo, malah mengesankan SBY sedang berperan dalam kapasitas sebagai pemuka partai peserta pemilu. Ketika DPT pileg belum jelas juntrungannya, dan tabulasi suara resmi hasil pemilu oleh KPU belum ketahuan masa depannya, pemuka-pemuka partai malah sudah melompat ke kegiatan koalisi dan pilpres dengan basis suara quick count. Lha ‘tiket’ rakyat yang hilang itu bagaimana? Rakyat butuh kejelasan, tapi yang terjadi adalah pembiaran – seperti disebut Media Indonesia.

Sesungguhnya, yang kita tunggu adalah sebuah sikap dan tindakan nyata pemerintah. Apapun kekeliruannya, rakyat membutuhkan penjelasannya. Ini jaman demokrasi, bung. Segala yang harus diketahui publik, tak patut ditekuk-tekuk lagi seperti jaman Soeharto.  Tidak adanya  penjelasan dari pemerintah dan tindakan perbaikan nyata terhadap DPT, sungguh menyedihkan. Ketika pemerintah ngeles, nampak pemerintah sedang menurunkan derajatnya selevel KPU. Padahal pemerintah adalah bosnya KPU.

Agar pagelaran pemilu berjalan lancar, meriah, dan absah, mbok pemerintah cepat selesaikan dulu soal ‘tiket’. Ingat: suara rakyat, suara Tuhan, lho!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: