Bukan Matahari, Tapi Nakhoda Kembar


SBY dan JK (sumber: Kompas.com)

SBY dan JK (sumber: Kompas.com)

Hari Minggu ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersilaturahmi dengan wartawan di kediammnya, Puri Cikeas, Bogor. Salah satu yang disinggungnya adalah bahwa selama 4.5 tahun jabatannya, tidak ada itu apa yang disebut  “matahari kembar” (istilah yang dilansir Megawati beberapa waktu lalu). 

Sebagian kutipan berita itu (sumber: Kompas.com dari Antara):  “Sebenarnya hubungan presiden dan wakil presiden tidak mungkin ada dua matahari kalau masing-masing paham tentang otoritas dan kewenangan. Saya tidak khawatir terhadap kemungkinan matahari kembar, tapi yang penting semua harus mengerti kewenangan tugas masing-masing,” Presiden dalam silaturahmi dengan wartawan di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Minggu (19/4).

Kutipan pada bagian lain: Sebelum maju pada ajang Pilpres 2004, Yudhoyono mengatakan, ia pernah menulis surat tertanggal 16 April 2004 kepada Jusuf Kalla untuk menjelaskan paduan jabatan presiden dan wakil presiden yang baik demi efektivitas lima tahun pemerintahan yang ingin dipimpin oleh keduanya.
    
“Paduan itu penting, sinergi itu penting agar pemerintahan bisa berjalan secara efektif. Tetapi tidak pernah ada kaveling-kaveling wilayah ekonomi, polkam, hubungan luar negeri dan sebagainya,” ujarnya.
    
Presiden kemudian membacakan utuh kalimat demi kalimat yang ia tulis kepada Jusuf Kalla pada 16 April 2004 itu. Surat itu antara lain menyatakan bahwa keberhasilan kabinet merupakan paduan wewenang dan tanggung jawab antara presiden dan wakil presiden di samping merujuk pada kewenangan dan tugas sesuai dengan UUD 1945.
    
“Disepakati Wakil Presiden Jusuf Kalla diperankan secara signifikan dan tidak berfungsi sebagai ban serep. Jadi, kalau Jusuf Kalla difungsikan lebih luas dari wapres sebelumnya, itu memang ’by design’,” tutur Presiden. Wapres Kalla, lanjut Presiden, diperankan sebagai kepala staf kabinet yang bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi di antara menteri-menteri kabinet sesuai dengan kebijakan dan arahan Presiden. Namun, tidak seperti Presiden, Wakil Presiden tidak bisa mengambil keputusan.

Komentar saya sebagai rakyat yang belum merasakan kemajuan ekonomi , baik di Indonesia ada matahari kembar atau nakhoda kembar terhadap berita di atas:

1. SBY ingin mengemukakan bahwa ia memang yang menginginkan peran wapres 2004-2009 ditingkatkan, bukan sekedar ‘ban serep’ seperti wapres Indonesia selama ini.  Norma yang melandasinya adalah kewenangan dan tugas sesuai UUD 1945, dan surat SBY ke JK 16 April 2004.  Namun (ini yang penting!), apabila rakyat melihat JK sering ‘kebablasan’ sehingga timbul persepsi bahwa JK banyak berperan sebagai presiden, maka “itu bukan salah saya (SBY)”.

2. SBY ingin mengatakan, “tidak ada matahari kembar, tapi (yang ada) nakhoda kembar”.

3. Silaturahmi SBY dengan pers sore ini ingin menyampaikan prasyarat bagi siapapun yang ingin melamar jadi cawapresnya pada pilpres 2009 ini. Bagi yang tahu adat Jawa, statement SBY juga sarat sindiran.

4. Pernyataan SBY tersebut, sudah pasti membuat para pelamar cawapres sekarang ini sedang rapat-rapat untuk membahasnya.

Benar atau tidak, wallahualam. Itu bukan salah saya toh?

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: