Pemilu Legislatif 2009 Korup


Hari ini 9 April 2009 pk. 11.00, saya baru saja mengikuti pemilu legislatif 2009 dengan menyimpan kekecewaan mendalam, karena 2 dari 5 anggota keluarga saya yang memiliki hak pilih tidak terdapat dalam DPT (daftar pemilih tetap). Berarti 40% hak politik dari sebuah keluarga telah dirampas, dikorupsi. Tetangga di depan rumah saya, dan di samping rumah, dua pasangan suami-isteri juga bernasib sama. Saya belum menyelidik berapa lagi yang senasib di 30 keluarga yang ada di RT kami.

Headline Kompas hari ini (09/04) ternyata juga melaporkan kisruhnya DPT. Salah satu contoh, Ketua RW 14 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang mengatakan, “DPT terakhir yang kami terima, pemilih yang terdaftar hanya 301 orang. Padahal, data yang pernah kami kirim sekitar bulan Oktober itu 600 orang lebih.”
Jawaban petugas KPUD kelurahan Jatibening saat isteri saya memprotes beberapa hari lalu, sama sebangun dengan jawaban Ketua KPU Hafiz Anshary sebagaimana dikutip Kompas hari ini: “pemilih yang tidak terdaftar akan dimasukkan ke daftar pemilih pemilu presiden Juli nanti.” Inilah jawaban simplistik, tidak bertanggung jawab, sekaligus tidak mau menghargai hak (asasi) warga negara.

Siapa Menangguk Keuntungan?

Beberapa hal bisa direka tentang korupsi hak pemilih pada pemilu legislatif 2009 ini: 1) Siapa yang mampu melakukannya; 2) maksud di balik korupsi itu; 3) Siapa bertanggung jawab terhadap korupsi itu.

1). Secara logis yang mampu melakukan pencurian dan penggerusan hak pemilih adalah penanggung jawab pemilu, yaitu KPU dan KPUD. Merekalah yang bertugas membuat DPT. Kalau KPU ‘ngeles’, bahwa mereka hanya menerima data dari setiap kelurahan, maka sorotan harus diarahkan ke petugas lapangan pendataan awal setiap kelurahan di Indonesia. Kalau ini alasannya, maka benar kata pengamat, kemampuan KPU 2009 memang meragukan, karena mereka ternyata tidak mampu melakukan check and rechek yang memadai terhadap DPT. Padahal kasus di Jatim yang membuat Kapolda-nya minta berhenti, seharusnya menjadi pelajaran.

Yang bikin penasaran, mengapa kesalahan (penggelapan suara) terjadi begitu besar di setiap RT? Mengapa kesalahan itu hampir merata di seluruh Indonesia? Mengapa lembaga sebesar dan secanggih itu bisa melakukan kesalahan fatal seperti ini? Untuk point ini, saya patut curiga pada sebuah skenario “rekayasa sistematik untuk menyusutkan jumlah pemilih untuk mencapai tujuan tertentu”. Siapakah pihak di luar KPU, KPUD yang punya kekuatan (power) dan akses besar untuk melakukan pendataan (sekaligus manipulasi) penduduk? Jawabannya adalah pemerintah. Kita tahu, menurut undang-undang, KPU adalah badan independen penyelenggara pemilu nasional. Namun kita juga tahu, badan apapun di negeri ini harus mendapat dukungan politik dan logistik dari pemerintah yang berkuasa. Maka hilangnya banyak suara pemilih, kalau bukan kesengajaan KPU, maka itu adalah kekhilafan dan/atau kesengajaan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum terhadap skandal ini. Secara logis, di negara ini hanya pemerintahlah yang mampu menggerakkan alat-alat birokrasi, keamanan, intelijens, dan upaya-upaya politik resmi dan otoritatif.

2). Apa maksud korupsi suara pemilih? Secara umum nampaknya, penyusutan suara pemilih akan merugikan seluruh partisipan (partai) pemilu legislatif. Tapi secara kritis, kerugian utama akan menimpa partai-partai yang baru pertama kali ikut pemilu. Secara praktis, partai lama telah mempunyai pendukung setia (kendatipun mereka membutuhkan suara baru), sementara partai baru, relatif baru saja membina pendukung. Kalau banyak suara pemilih hilang (dikorup), jelas partai baru-lah yang akan kehilangan peluang besar untuk meraih suara, dan amanlah partai-partai lama dalam persaingan.

3) Siapa bertanggung jawab? Secara praktis adalah KPU, tetapi penanggung jawab terbesar secara praktis, moral dan politik adalah pemerintah yang dipimpin presiden SBY.

Akhirnya, skandal korupsi hak pemilih pada pemilu legislatif 2009 ini harus menjadi perhatian DPR yang masih punya waktu untuk menuntut penjelasan pemerintah melalui hak angket, atau hak politik lainnya. Kalau DPR melempem, sebaiknya rakyat meminta pertanggungjawaban pemerintah melalui suatu class action. Ini persoalan penting yang tidak bisa diabaikan dalam perkembangan demokrasi yang telah kita sepakati bersama.

Salam Suris

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: