Believe It or Not: Presiden Bukan Penguasa Riil


It’s hard to believe, but it’s true. Presiden RI ternyata bukan penguasa yang sesungguhnya dalam pengendalian pembangunan menyangkut kepentingan rakyat dan negara. Ada penguasa riil, kendati hierarkinya ada di peringkat ketiga setelah presiden, dan menteri. Mereka menguasai dan mengatur (semau mereka) distribusi proyek negara bernilai ratusan bahkan lebih dari seribu triliun rupiah  kepada pengusaha-pengusaha yang berkolusi dengan mereka. Padahal proyek-proyek tersebut punya tujuan untuk kesejahteraan 230 juta rakyat. Penguasa sejati itu bernama birokrasi. Kelompok pelaksana pemerintahan yang cakar-cakarnya begitu kokoh, luas dan tinggi, melebihi presiden terpilih berdasarkan UUD’45. Mereka tak lekang oleh pergantian presiden, dan cuma mesam-mesem (tidak terpengaruh sama sekali) saat ada berita KPK menangkap koruptor.

Hanya Soekarno dan Soeharto

Dalam sejarah pemerintahan presidensial di negara kita, hanya ada dua orang presiden yang benar-benar mampu menggerakkan efektif aparat birokrasi sesuai arahan mereka, yakni Soekarno dan Soeharto. 

Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Mampu memerintah birokrasi secara efektif.

Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Mampu memerintah birokrasi secara efektif.

Soekarno memerintahkan seluruh instansi pemerintahannya untuk bekerja dalam keprihatinan, karena anggaran negara memang sangat minim. Bisa dimaklumi, jaman akhir ’50-an hingga sebelum 1965, negara kita sedang dirongrong pergolakan daerah yang membuahkan pemberontakan (DI/TII, PRRI, Permesta ), serta perang mempertahankan kedaulatan RI atas Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Jaman itu, pegawai negeri dan rakyat sama-sama hidup prihatin, namun dengan dada penuh gelora kebangsaan – sesuatu yang sulit untuk dicapai kembali di jaman yang serba materialistis kini. Pembangunan nyaris nol, semua warga negara merasakan nikmatnya makan bulgur, thiwul, singkong dan umbi-umbian. Kendati konon ada sebagian kecil pejabat di lingkaran istana hidup mewah. Jika ada orang yang hidup di atas rata-rata, mereka adalah para pedagang tionghoa yang umumnya tinggal di Pecinan. Kenyataannya, instruksi Bung Karno ke kelangan birokrasi berjalan efektif, sekaligus membuat mereka bersama rakyat hidup gotong royong dalam kemiskinan materi, namun dengan kebanggaan sebagai bangsa.

Soeharto sama kuatnya dengan pendahulunya dalam urusan memerintah birokrasi. Ia yang mengutamakan program ekonomi dan menomor duakan keterlibatan rakyat dalam politik, memulai debut pembangunan dengan Repelita. Investor luar berbondong masuk, pabrik-pabrik dibangun, semua sektor ekonomi digerakkan, dan rakyat mudah mendapat pekerjaan. Birokrasipun bergerak sesuai arahan Soeharto. Di masa pemerintahan Soeharto 1970-an-1980-an, kemajuan Indonesia dipuji-puji oleh IMF dan negara-negara Barat, bahkan diramalkan, kelak Indonesia akan menjadi salah satu “macan Asia” setelah Jepang, Hongkong, Korea dan Singapura.

Pembangunan telah menimbulkan ekses-ekses yang telah kita ketahui semua: korupsi. Salah satunya karena gaji kalangan birokrasi terhitung kecil dibanding kemajuan ekonomi yang mengakibatkan banyak orang hidup kaya. Hebatnya (atau sialnya), presiden kita ini seorang pragmatis (dalam arti negatif) dan permissive. Bukannya meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri secara signifikan, presiden memilih cara khas dirinya yang kemudian menjadi anomali yang tidak terbantahkan, yakni setiap kepala instansi di masa orba diijinkan membuat proyek-proyek setengah fiktif, untuk menambal penghasilan bos dan pegawai sekantornya. Cara ini dianggap bijak. Tidak mengherankan, karena Soeharto pernah menerapkan “cara bijak” itu di tahun 50-an saat ia menjabat komandan divisi Diponegoro – melakukan smokel atau penyelundupan untuk kesejahteraan anak buahnya. Perbuatan itu nyaris membuyarkan karier militer Soeharto karena KSAD Jenderal Nasution dan Deputy Operasi Jenderal Ahmad Yani marah besar. Kalau tidak diselamatkan oleh Jenderal Gatot Subroto, mungkin kita tidak punya presiden bernama Soeharto. Yang menonjol lagi di jaman pemerintahan Soeharto, KKN menjadi perbuatan jamak di kalangan birokrasi, yang melibatkan anak-anak pejabat maupun pengusaha. Presiden tahu semua soal KKN, karena ia sendiri kemudian menerjunkan keluarga dan kroninya untuk ikut KKN. Jadi, birokrasi digerakkan secara efektif oleh Soeharto dalam program pembangunan, sekaligus direstui untuk mengatur distribusi proyek dengan cara KKN, yang berarti birokrasi memperoleh keuntungan atas proyek yang di’tender’kan. Tidak mengejutkan bila kemudian “bagawan ekonomi” Prof Soemitro Djojohadikusumo pernah mengatakan anggaran pembangunan Indonesia bocor 30 persen, yang membuat Pak Harto murka.

Empat Presiden Setelah Soeharto

Setelah lengsernya Soeharto, Indonesia dipimpin oleh 4 presiden (BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono). Itulah jaman yang disebut era “reformasi”, yang makin ke sini kata itu makin tidak punya arti. Ketika mahasiswa bergerak untuk melengserkan Soeharto 1998, semua politisi bersepakat, Indonesia harus bebas dari KKN. Tapi, pidato yang indah dari keempat presiden, cuma jadi headline di koran-koran dan televisi. Pesan-pesan itu menjadi retorika dan slogan belaka, karena kemauan politik dan instruksi presiden sama sekali tidak digubris oleh mesin birokrasi. Dalam rapat kerja, para pejabat akan mengatakan “yes, sir” setiap kali mendapat instruksi anti-KKN dari setiap menteri. Tetapi dalam praktik, birokrasi berbuat lain, seolah mengatakan “who cares?. Sejak jaman Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, praktik KKN adalah hal lumrah, selumrah jaman Soeharto. Segepok UU, Keppres, PP, Permen mengenai penyelenggaraan negara dengan profesional, bersih, terukur (good governance), hanya dijadikan bacaan dan pejengan di meja dan rak buku para bos dan panitia lelang, tapi haram untuk dilaksanakan.

Presiden BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono. Kekuasaan mereka kalah dibanding birokrasi.

Presiden BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono. Tak kuasa menyentuh birokrasi.

Lagi-lagi, salah satu sebab adalah gaji para pegawai negeri dan TNI/Polri tidak dapat mengejar depresiasi uang akibat inflasi atau kenaikan tarif yang bertubi-tubi, dari kenaikan listrik, telepon, sampai harga-harga bahan primer maupun sekunder. Di pihak lain, mereka melihat pimpinan mereka, dirjen-dirjen termasuk jenderal-jenderal, hidup lebih dari cukup. Pola hidup yang mengagungkan materi sejak jaman orba, telah menjadikan korupsi bagai agama bagi birokrasi. Untuk mencuci dosa, biasanya di lingkungan rumah tinggal mereka, para pejabat korup menjadi orang terpandang karena mereka sangat dermawan menyumbang masjid-masjid dan panti asuhan.

Apapun keputusan politik yang diambil presiden dan DPR, begitu sampai pelaksanaan menyangkut proyek, maka distribusi pekerjaan dan dananya pasti sudah diatur. Inilah yang membuat para pengusaha yang menjalankan usaha secara normal menjadi frustrasi. Pada periode terakhir ini, malah banyak anggota DPR juga melakukan pemalakan, lantaran kekuasaan DPR makin kuat. Lahirnya KPK patut dipuji sebagai kemauan politik pemerintahan SBY dan DPR. Tapi sebuah badan sebesar KPK, teramat kecil untuk memberantas korupsi di kalangan birokrasi yang telah tumbuh menjadi “the never ending ruling group”, yang mempunyai norma dan tata kelola canggih tersendiri, yang nyatanya tidak dapat disentuh oleh presiden dari periode ke periode. Quo vadis, Indonesia!

Buat saya, siapapun presiden yang terpilih dalam pilpres 2009, sama sekali tak ada artinya dalam perspektif membangun Indonesia yang bersih apabila ia tidak mampu memerintah secara efektif, yaitu mengubah (reformasi) mesin birokrasi menjadi pelaksana yang profesional, bermoral, adil (nggenah, gitu) bagi pembangunan bangsa dan negara. Sampai sekarang, sumpah, teoretis presiden kita adalah pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini karena dia sekaligus kepala negara. Namun praktis kekuasaannya mandul di kalangan birokrasi. Sang penguasa sakti mandraguna ini, birokrasi, tersebar di seluruh instansi pemerintahan, dari pusat sampai daerah, yang kekuasaannya telah berjalan riil selama 40 tahun lebih. Volume dana yang ada di bawah kendali sang penguasa adalah sebesar anggaran pembangunan APBN kita. Ngeri ‘kali! Sampai kiamat pun Indonesia tak bakalan maju apabila proyek-proyek negara dilaksanakan (sekaligus diawasi) oleh birokrasi a la mafia.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: