Ayo Bersatu Bela Prita!


prita alone grayscale (detikcom)

Ny. Prita Mulyasari (foto detik.com)

Gara-gara me-milis-kan ketidakpuasannya terhadap layanan RS Omni Internasional Alam Sutera, Tangerang, seorang ibu bernama Prita Mulyasari telah ditahan atas tuduhan pencemaran nama baik. Apa-apaan ini? Kenapa Polisi dan Jaksa begitu mudah menahan orang dengan laporan “pencemaran nama baik”?

Perkembangan terakhir, perkara perdata atas laporan RS Omni terhadap Prita telah disidangkan Kamis (04/06/2009). Tuntutan jaksa justeru mengutamakan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu ps 27 ayat 3 jo 45 ayat 1, dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. Itu adalah pasal yang ditambahkan jaksa, karena ketika mengirimkan BAP ke kejaksaan, polisi hanya mengenakan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman 1 tahun (ps 310). 

Setelah membaca surat elektronik Prita dari salah satu blog, saya benar-benar miris, karena dari sudut isi, surat tersebut tak lebih merupakan laporan fakta yang dialami Prita. Jadi, by content, surat tersebut tidak sama sekali bermaksud mencemarkan nama baik dalam arti perbuatan negatif. Bahwa dalam surat tersebut ada unsur emosi, seperti pada judul dan ungkapan-ungkapan lain pada isinya, wajar donk, broer, Prita adalah konsumen yang merasa dipermainkan oleh tindak layanan RS tersebut.

Menimbang Kebenaran Sebuah Laporan

Saya tidak hendak mengompori perkara ini. Tetapi sejauh yang dapat saya tangkap, Prita telah membagi (sharing) pendapatnya lewat milis tentang layanan yang ia dapatkan dari rumah sakit tersebut. Perbuatan Prita itu dijamin oleh pasal 28 UUD ’45 mengenai “kebebasan berpendapat”, juga dijamin sah oleh UU Pokok Pers. Berpendapat itu hak setiap warga negara, boleh dilakukan secara langsung, maupun melalui media. Sementara, hak Prita sebagai konsumen dijamin pula oleh UU Perlindungan Konsumen. Jadi, apabila laporan RS Omni langsung ditanggapi Polisi (dan jaksa) dengan “kacamata kuda”, yakni tidak berusaha menganalisis dulu kebenaran isi surat Prita yang dijadikan bahan laporan RS`Omni, malah kemudian melakukan penahanan ditambah dengan pihak kejaksaan yang langsung menggelar sidang setelah merasa BAPnya lengkap (setelah ditambah pasal-pasal UU ITE), maka kita sebagai rakyat patut mempertanyakan kompetensi para penegak hukum di negara ini. Anda bisa bayangkan, bila suatu kali Anda terlibat suatu perdebatan baik langsung maupun lewat media, tapi lawan Anda melapor ke polisi soal pencemaran nama baik, hari itu juga, Anda bisa langsung masuk tahanan, dan itu dikatakan sesuai dengan UU. Ngeri kali, broer en zus. Tindakan tidak hati-hati terhadap penegakan hukum, jelas akan mencederai HAM, dan menimbulkan diktatorisme baru, baik diktatorisme pemerintahan, maupun diktatorisme korporasi – yang paling mampu membayar proses perkara hukum.

Salah satu gerakan moral bloger (dari detikcom)

Salah satu gerakan moral bloger (dari detik.com)

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) memantau kasus yang menimpa Prita Mulyasari. Penahanan Prita juga disoroti sebagai tindakan yang tidak semestinya dilakukan. “Tidak layak, itu semacam diskusi di milis kemudian pihak RS Omni mendapat forward, kemudian mengadukan ke polisi. Sebenarnya ini tidak bisa menjerat dengan pencemaran nama baik. Ini ada kepentingan publik,” kata Komisioner Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo saat berbincang melalui telepon dengan detikcom, Selasa (02/06/2009).

Menurut detik.com (04/06/2009), setelah dilakukan eksaminasi (istilah kita kok banyak berbau Inggris ya?) terhadap penanganan perkara tersebut, Jaksa Agung Hendarman Supanji mengakui anak buahnya di Tangerang tersebut kurang profesional dalam menangani perkara Prita. Nah, loe!

Sejak sekarang, kita sebagai rakyat harus kritis terhadap penegakan hukum oleh negara. Apalagi, undang-undang satu dan lainnya di Indonesia ini sering tumpang tindih. Undang-undang yang lebih khusus, justeru sering melampaui batas kewajaran dalam memberikan hukuman dibanding undang-undang rujukannya. Kalau sudah begini, maklum deh kalau penegak hukumnya pada bingung. Dan lagi-lagi, rakyat yang jadi korban.

STOP PRESS: Rabu, 3 Juni 2009, Prita telah dibebaskan dari tahanan dan berubah statusnya menjadi tahanan kota. Tapi kita tetap perlu mendukungnya dalam pembelaan terhadap demokrasi dan penegakan hak konsumen.

Tags: , , , , , , , , , , ,

One Response to “Ayo Bersatu Bela Prita!”

  1. Suriswanto Says:

    Tanggapan Kejati Banten is correctly right. Yang menjadi soal adalah bagaimana penegak hukum melakukan penegakan hukum dengan korek pula, agar penggugat dan tergugat sejak tahap awal diberikan perlakuan adil, kritis, proporsional Thx for your reply, friend.
    Suris

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: