Archive for June, 2009

Believe It or Not: Presiden Bukan Penguasa Riil

June 18, 2009

It’s hard to believe, but it’s true. Presiden RI ternyata bukan penguasa yang sesungguhnya dalam pengendalian pembangunan menyangkut kepentingan rakyat dan negara. Ada penguasa riil, kendati hierarkinya ada di peringkat ketiga setelah presiden, dan menteri. Mereka menguasai dan mengatur (semau mereka) distribusi proyek negara bernilai ratusan bahkan lebih dari seribu triliun rupiah  kepada pengusaha-pengusaha yang berkolusi dengan mereka. Padahal proyek-proyek tersebut punya tujuan untuk kesejahteraan 230 juta rakyat. Penguasa sejati itu bernama birokrasi. Kelompok pelaksana pemerintahan yang cakar-cakarnya begitu kokoh, luas dan tinggi, melebihi presiden terpilih berdasarkan UUD’45. Mereka tak lekang oleh pergantian presiden, dan cuma mesam-mesem (tidak terpengaruh sama sekali) saat ada berita KPK menangkap koruptor.

Hanya Soekarno dan Soeharto

Dalam sejarah pemerintahan presidensial di negara kita, hanya ada dua orang presiden yang benar-benar mampu menggerakkan efektif aparat birokrasi sesuai arahan mereka, yakni Soekarno dan Soeharto. 

Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Mampu memerintah birokrasi secara efektif.

Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Mampu memerintah birokrasi secara efektif.

Soekarno memerintahkan seluruh instansi pemerintahannya untuk bekerja dalam keprihatinan, karena anggaran negara memang sangat minim. Bisa dimaklumi, jaman akhir ’50-an hingga sebelum 1965, negara kita sedang dirongrong pergolakan daerah yang membuahkan pemberontakan (DI/TII, PRRI, Permesta ), serta perang mempertahankan kedaulatan RI atas Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Jaman itu, pegawai negeri dan rakyat sama-sama hidup prihatin, namun dengan dada penuh gelora kebangsaan – sesuatu yang sulit untuk dicapai kembali di jaman yang serba materialistis kini. Pembangunan nyaris nol, semua warga negara merasakan nikmatnya makan bulgur, thiwul, singkong dan umbi-umbian. Kendati konon ada sebagian kecil pejabat di lingkaran istana hidup mewah. Jika ada orang yang hidup di atas rata-rata, mereka adalah para pedagang tionghoa yang umumnya tinggal di Pecinan. Kenyataannya, instruksi Bung Karno ke kelangan birokrasi berjalan efektif, sekaligus membuat mereka bersama rakyat hidup gotong royong dalam kemiskinan materi, namun dengan kebanggaan sebagai bangsa.

Soeharto sama kuatnya dengan pendahulunya dalam urusan memerintah birokrasi. Ia yang mengutamakan program ekonomi dan menomor duakan keterlibatan rakyat dalam politik, memulai debut pembangunan dengan Repelita. Investor luar berbondong masuk, pabrik-pabrik dibangun, semua sektor ekonomi digerakkan, dan rakyat mudah mendapat pekerjaan. Birokrasipun bergerak sesuai arahan Soeharto. Di masa pemerintahan Soeharto 1970-an-1980-an, kemajuan Indonesia dipuji-puji oleh IMF dan negara-negara Barat, bahkan diramalkan, kelak Indonesia akan menjadi salah satu “macan Asia” setelah Jepang, Hongkong, Korea dan Singapura.

Pembangunan telah menimbulkan ekses-ekses yang telah kita ketahui semua: korupsi. Salah satunya karena gaji kalangan birokrasi terhitung kecil dibanding kemajuan ekonomi yang mengakibatkan banyak orang hidup kaya. Hebatnya (atau sialnya), presiden kita ini seorang pragmatis (dalam arti negatif) dan permissive. Bukannya meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri secara signifikan, presiden memilih cara khas dirinya yang kemudian menjadi anomali yang tidak terbantahkan, yakni setiap kepala instansi di masa orba diijinkan membuat proyek-proyek setengah fiktif, untuk menambal penghasilan bos dan pegawai sekantornya. Cara ini dianggap bijak. Tidak mengherankan, karena Soeharto pernah menerapkan “cara bijak” itu di tahun 50-an saat ia menjabat komandan divisi Diponegoro – melakukan smokel atau penyelundupan untuk kesejahteraan anak buahnya. Perbuatan itu nyaris membuyarkan karier militer Soeharto karena KSAD Jenderal Nasution dan Deputy Operasi Jenderal Ahmad Yani marah besar. Kalau tidak diselamatkan oleh Jenderal Gatot Subroto, mungkin kita tidak punya presiden bernama Soeharto. Yang menonjol lagi di jaman pemerintahan Soeharto, KKN menjadi perbuatan jamak di kalangan birokrasi, yang melibatkan anak-anak pejabat maupun pengusaha. Presiden tahu semua soal KKN, karena ia sendiri kemudian menerjunkan keluarga dan kroninya untuk ikut KKN. Jadi, birokrasi digerakkan secara efektif oleh Soeharto dalam program pembangunan, sekaligus direstui untuk mengatur distribusi proyek dengan cara KKN, yang berarti birokrasi memperoleh keuntungan atas proyek yang di’tender’kan. Tidak mengejutkan bila kemudian “bagawan ekonomi” Prof Soemitro Djojohadikusumo pernah mengatakan anggaran pembangunan Indonesia bocor 30 persen, yang membuat Pak Harto murka.

Empat Presiden Setelah Soeharto

Setelah lengsernya Soeharto, Indonesia dipimpin oleh 4 presiden (BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono). Itulah jaman yang disebut era “reformasi”, yang makin ke sini kata itu makin tidak punya arti. Ketika mahasiswa bergerak untuk melengserkan Soeharto 1998, semua politisi bersepakat, Indonesia harus bebas dari KKN. Tapi, pidato yang indah dari keempat presiden, cuma jadi headline di koran-koran dan televisi. Pesan-pesan itu menjadi retorika dan slogan belaka, karena kemauan politik dan instruksi presiden sama sekali tidak digubris oleh mesin birokrasi. Dalam rapat kerja, para pejabat akan mengatakan “yes, sir” setiap kali mendapat instruksi anti-KKN dari setiap menteri. Tetapi dalam praktik, birokrasi berbuat lain, seolah mengatakan “who cares?. Sejak jaman Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, praktik KKN adalah hal lumrah, selumrah jaman Soeharto. Segepok UU, Keppres, PP, Permen mengenai penyelenggaraan negara dengan profesional, bersih, terukur (good governance), hanya dijadikan bacaan dan pejengan di meja dan rak buku para bos dan panitia lelang, tapi haram untuk dilaksanakan.

Presiden BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono. Kekuasaan mereka kalah dibanding birokrasi.

Presiden BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono. Tak kuasa menyentuh birokrasi.

Lagi-lagi, salah satu sebab adalah gaji para pegawai negeri dan TNI/Polri tidak dapat mengejar depresiasi uang akibat inflasi atau kenaikan tarif yang bertubi-tubi, dari kenaikan listrik, telepon, sampai harga-harga bahan primer maupun sekunder. Di pihak lain, mereka melihat pimpinan mereka, dirjen-dirjen termasuk jenderal-jenderal, hidup lebih dari cukup. Pola hidup yang mengagungkan materi sejak jaman orba, telah menjadikan korupsi bagai agama bagi birokrasi. Untuk mencuci dosa, biasanya di lingkungan rumah tinggal mereka, para pejabat korup menjadi orang terpandang karena mereka sangat dermawan menyumbang masjid-masjid dan panti asuhan.

Apapun keputusan politik yang diambil presiden dan DPR, begitu sampai pelaksanaan menyangkut proyek, maka distribusi pekerjaan dan dananya pasti sudah diatur. Inilah yang membuat para pengusaha yang menjalankan usaha secara normal menjadi frustrasi. Pada periode terakhir ini, malah banyak anggota DPR juga melakukan pemalakan, lantaran kekuasaan DPR makin kuat. Lahirnya KPK patut dipuji sebagai kemauan politik pemerintahan SBY dan DPR. Tapi sebuah badan sebesar KPK, teramat kecil untuk memberantas korupsi di kalangan birokrasi yang telah tumbuh menjadi “the never ending ruling group”, yang mempunyai norma dan tata kelola canggih tersendiri, yang nyatanya tidak dapat disentuh oleh presiden dari periode ke periode. Quo vadis, Indonesia!

Buat saya, siapapun presiden yang terpilih dalam pilpres 2009, sama sekali tak ada artinya dalam perspektif membangun Indonesia yang bersih apabila ia tidak mampu memerintah secara efektif, yaitu mengubah (reformasi) mesin birokrasi menjadi pelaksana yang profesional, bermoral, adil (nggenah, gitu) bagi pembangunan bangsa dan negara. Sampai sekarang, sumpah, teoretis presiden kita adalah pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini karena dia sekaligus kepala negara. Namun praktis kekuasaannya mandul di kalangan birokrasi. Sang penguasa sakti mandraguna ini, birokrasi, tersebar di seluruh instansi pemerintahan, dari pusat sampai daerah, yang kekuasaannya telah berjalan riil selama 40 tahun lebih. Volume dana yang ada di bawah kendali sang penguasa adalah sebesar anggaran pembangunan APBN kita. Ngeri ‘kali! Sampai kiamat pun Indonesia tak bakalan maju apabila proyek-proyek negara dilaksanakan (sekaligus diawasi) oleh birokrasi a la mafia.

Ambalat: Waspadai Diplomasi Malaysia

June 14, 2009

Lagi soal blok Ambalat, kawasan bawah laut di Laut Sulawesi yang kaya kandungan minyak dan gas bumi dan diklaim oleh Indonesia dan Malaysia. Isu yang menghangat ini membuat Pangab Malaysia Jenderal Tan Sri Abdul Azis berkunjung ke Menhan Indonesia Juwono Sudarsono di Jakarta, dan rombongan Komisi I DPR berkunjung ke Menhan Malaysia Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi di Kuala Lumpur. Terkait dengan aksi diplomasi kedua belah pihak soal Ambalat, ada baiknya kita menyimak dan mewaspadai isi dan gaya diplomasi Malaysia. Tanpa kewaspadaan, kita akan ‘termakan’ lagi, seperti terjadi pada perebutan pulau Sipadan-Ligitan, terutama karena kita sering percaya “pasrah bongkokan” tanpa reserve terhadap janji (yang mungkin diterjemahkan sebagai komitmen) Malaysia.

Lain Kata, Lain Perbuatan

Menhan Malaysia, Datuk Ahmad Zaid Hamidi (foro: BERNAMA)

Menhan Malaysia, Datuk Ahmad Zaid Hamidi (foto: BERNAMA)

Berikut kutipan dari berita di Harian Timor Expres (13/06/2009): “Jenderal Tan Sri Abdul Azis menyatakan datang dengan setulus hati  untuk meredakan situasi. Abdul Azis juga berjanji untuk menyampaikan permintaan Indonesia kepada TLDM,” ungkap Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, usai pertemuan dengan Jenderal Tan Sri Abdul Aziz, kemarin.  Menurut Juwono, Tan Sri datang untuk menjelaskan bahwa melakukan patroli TLDM dan Police Marine Malaysia semata-mata untuk keamanan maritim negeri jiran itu. “Tidak ada maksud untuk menguasai wilayah laut kita,” tambahnya.

Pada bagian lain Juwono mengatakan, “Kita katakan agar mereka mengurangi kegiatan patroli yang berdekatan   dengan wilayah Indonesia, supaya persepsi tentang pelanggaran kedaulatan negara berkurang,”  jelasnya. Sementara untuk pengamanan wilayah perbatasan, terkait dengan kegiatan patroli perairan, Pemerintah Indonesia menyarankan agar TDM, khususnya Tentera Laut Diraja Malaysia, bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut.” 

Patroli perbatasan bersama-sama ini diyakini dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara dua negara yang berbatasan. Ke depannya, Indonesia dan Malaysia akan membuat suatu joint  maritime border patrol. Perjanjian ini antara lain berisi poin bahwa kedua negara dalam melakukan patroli tidak boleh melewati laut teritorial di atas 12 nautical mile, atau suatu lintasan yang disepakati utuk tidak dilanggar.”

Sementara itu, dalam Kabar Internasional TV One (07/06/2009) tertulis:  “Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, di Kompleks Pusat Pemerintahan Ibukota Malaysia, `Putrajaya`, menyatakan kepada delegasi Parlemen Indonesia, pihaknya tidak akan berperang dengan Republik Indonesia.

“Kita tidak akan berperang dengan Indonesia. Ya, pakaian tentara Diraja Malaysia itu (pakai) produk `Sritex” Indonesia. Bagaimana kita perang,” kata anggota Komisi I DPR RI, Effendy Choirie, Minggu pagi, mengutip pernyataan langsung Menteri Pertahanan (Menhan) Malaysia itu melalui hubungan telefon internasional, langsung dari Kualalumpur, Malaysia.

Effendy Choirie menambahkan, pernyataan itu lahir spontan dari Menhan Malaysia, ketika dia bersama rekannya sesama anggota Komisi I DPR RI, Ali Mocthar Ngabalin (Fraksi Gabungan Bintang Pelopor Demokrasi) dan mantan anggota Komisi I DPR RI, Ade Daud Nasution, datang langsung menyampaikan dua hal penting kepada Pemerintah Malaysia, Sabtu tadi malam (6/6).

Dari pernyataan dua pejabat Malaysia itu terlihat bagaimana ringan dan manisnya diplomasi Malaysia mengatasi isu Ambalat mutakhir, yang justeru telah membuat darah warga Indonesia mendidih. Dengan memberi pernyataan melalui Menhan Juwono, Pangab Malaysia terlihat cerdik untuk tidak mejeng di media Indonesia, yang mungkin akan membuat panas masyarakat Indonesia. “Saya Datang dengan Setulus Hati …,” kata Jenderal Tan Sri Abdul Azis melalui Yuwono Sudarsono. Sebuah pernyataan yang jika tidak dikiritisi, akan sekejap menghapus substansi masalah yang kita ributkan: kedaulatan blok Ambalat. Di pihak lain, tawaran Indonesia yang disampaikan Menhan Juwono mengenai patroli perbatasan bersama, malah terasa khas diplomasi Indonesia yang penuh pengertian (baca: lembek).

Pernyataan Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi (yang oleh Effendi Choirie disebut keturunan Yogya) tentang “Kita tidak akan berperang dengan Indonesia. Ya, pakaian tentara Diraja Malaysia itu (pakai) produk `Sritex” Indonesia” nampaknya juga diterima dengan ‘lega’  oleh rombongan Komisi I DPR kita.

Sejatinya, pernyataan diplomatis kedua pejabat pertahanan Malaysia di atas, jangan diterima “pasrah bongkokan”  – suatu kekeliruan yang telah dilakukan pemerintah Soeharto pada kasus Sipadan-Ligitan. Kedua pejabat pertahanan Malaysia itu hanya meredam isu politik sesaat, tetapi tidak sedikitpun memberi sinyal sebuah pemecahan komprehensif mengenai blok Ambalat. Mereka pandai menahan diri untuk tidak bicara soal perundingan yang menjadi porsi deparlu mereka, dan Pangab Azis memilih tidak menanggapi soal kedaulatan Ambalat yang disinggung oleh Menhan Juwono. Untuk itu, kita tidak boleh mengendurkan perhatian (= kewaspadaan). Buying time, adalah salah satu ciri diplomasi yang diterapkan Malaysia. Fakta membuktikan Malaysia adalah bangsa yang cerdik – bahkan sampai ke hal-hal negatif seperti klaim atas karya batik, penggunaan lagu “rasa`sayange”, dsb. (Baca juga artikel dalam blog ini: “By the Way, Malaysia adalah Musuh Kita” )

Malaysia sama seriusnya dengan Indonesia untuk menguasai  blok Ambalat, terutama setelah kemenangan mereka atas Sipadan-Ligitan. Mari kita ikuti kutipan salah satu bagian dari artikel “Mempelajari Peningkatan Kekuatan Militer Malaysia di Kepulauan Spratley” sebagaimana dimuat dalam blog TANDEF ini:

“Wakil PM Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak (kini PM – pen) dalam kunjungan ke Terumbu Layang-layang pada hari Selasa, 12 Agustus 2008, menjelaskan bahwa pengendalian dan pendudukan suatu daerah yang disengketakan merupakan faktor utama bila kasus Ambalat dibawa ke Mahkamah Internasional. Oleh karena itu, Malaysia akan pertahankan kehadirannya di perairan Ambalat. Najib yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan mengatakan, bahwa  instalasi militer yang dibangun di pos-pos strategis garis depan merupakan  bagian dari langkah-langkah untuk menyokong ZEE.  Analisa Pemerintah Malaysia memandang penting aspek penguasaan wilayah dalam rangka melindungi kedaulatan negara atas wilayahnya sampai ke garis perbatasan pulau terluar. Sebagaimana telah tercatat dalam sejarah, kemenangan Malaysia atas Indonesia dalam kasus Pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2002 serta kemenangan Singapura atas Malaysia dalam kasus perebutan Pulau Batu Puteh di Mahkamah Internasional tahun 2008 membuktikan bahwa penguasaan secara fisik terhadap wilayah yang disengketakan merupakan faktor penting untuk memenangkan kasus tersebut secara hukum di Mahkamah Internasional.”

Berita di atas menggambarkan betapa Malaysia sangat serius untuk menguasai blok Ambalat yang kaya minyak dan gas bumi. Paling tidak, patroli-patroli TLDM di perairan Ambalat – yang bagi kita sebagian besar adalah provokasi karena sering memasuki jauh ke teritori RI – membawa pesan, negara itu tidak punya niat melepaskan tuntutannya untuk mendapatkan blok Ambalat. Target minimumnya, joint operation ekplorasi minyak di blok Ambalat bersama Indonesia. Paling tidak, ia telah punya pengalaman ketika berhasil memaksa Thailand melakukan hal yang sama dalam sengketa di Teluk Thai. (Baca artikel Syamsa Hawa Khairi berjudul “Bau Pesing Politik Minyak di Ambalat”, ANTARA News.

Lakukan Penguasaan Efektif

Bagi Indonesia, jelas sudah, penguasaan efektif terhadap blok Ambalat adalah sesuatu yang mutlak segera dilaksanakan. Pemerintah hendaknya meminta kontraktor pengeboran minyak yang telah ditunjuk (ENI, Italia) untuk segera melakukan pengeboran dengan kawalan armada TNI-AL. Langkah itu sekaligus akan sepadan dengan tindakan patroli AL yang menghabiskan biaya lumayan besar. Mengapa harus menunggu perundingan, jika kita haqul yakin Ambalat adalah teritori kita? Jangan pernah lagi mengikuti permainan yang dikembangkan Malaysia. Posisi kuat kita menjadikan Indonesia harus mengambil inisiatif dalam pergulatan Ambalat. Mulai sekarang, atau akan menyesal nanti.

Pesawat Nomad dan kapal TNI AL berpatroli di blok Ambalat. Menjaga kedaulatan RI (foto: Kompas)

Pesawat Nomad dan kapal TNI AL berpatroli di blok Ambalat. Menjaga kedaulatan RI (foto: Kompas)

Namun secara internal, kita hendaknya memiliki “reserve” mengenai blok Ambalat. Sebuah artikel di blog TANDEF berjudul “Bahkan Google Earth pun Mengakui Ambalat Punyanya Indonesia” lengkap dengan peta Ambalat, perlu kita kaji lebih lanjut. Di peta blok Ambalat tersebut nampak pulau Sipadan berada dalam garis teritori laut Indonesia yang ditarik dari pulau Sebatik bagian Indonesia. Yang harus kita sadari, sejak Mahkamah Internasional menyatakan Sipadan-Ligitan menjadi milik Malaysia, secara logis mereka akan menuntut wilayah kedaulatan dari pantai Sipadan sampai 12 nautical mile, zona tambahan 12-24 nautical mile, serta zona eksklusif eknomi (ZEE) 200 nautical mile yang merupakan wilayah hak daulat (pakar hukum laut mungkin akan memberi masukan soal ini). Jika demikian adanya, masalah crucial dalam perundingan nanti adalah wilayah blok Ambalat yang bersinggungan antara teritori Indonesia dan teritori Malaysia (Sipadan). (Baca pula blog ANTARA News, artikel “Membela Ambalat dengan Nasionalisme Cerdas” oleh I Made Andi Arsana).

Blok Ambalat dan Pulau Sipadan (#na art- google earth)

Blok Ambalat dan Pulau Sipadan (#na art- google earth)

Mewaspadai gaya diplomasi Malaysia (termasuk cara mereka menunda perundingan), menyiapkan aspek-aspek hukum untuk perundingan (entah kapan akan dilakukan), melakukan eksplorasi minyak (penguasaan efektif), melakukan tindakan pertahanan yang memadai (sambil mulai memperkuat alutsista dan kualitas tempur angkatan perang kita), adalah hal-hal pokok yang harus dilakukan oleh pihak Indonesia dalam waktu segera. Tapi, langkah-langkah ini memerlukan sebuah keputusan politik tegas dari Presiden RI, yang disiarkan luas ke seluruh dunia.

Hal sampingan yang cukup berpengaruh ialah, dewasa ini ada 2 (dua) juta TKI legal dan ilegal berpendidikan rendah di Malaysia. Mereka bisa dijadikan “amunisi” tambahan lawan yang akan merepotkan kita. Oleh karena itu, Indonesia secara jangka pendek harus segera mencari pasar TKI di luar Malaysia, sembari pada jangka menengah harus mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat strata paling bawah menjadi minimal 150 USD (Rp 1.5 juta) per bulan, setara dengan gaji yang diterima oleh TKI yang ada di Malaysia. Dengan tingkat pendapatan seperti itu, tak akan mungkin pekerja Indonesia akan susah-susah naik tongkang ke Malaysia untuk mengadu nasib demi menghidupi keluarga mereka. Hal lain yang tidak boleh dilupakan, dewasa ini kapital Malaysia di perkebunan-perkebunan sawit dan pabrik-pabrik minyak sayur di sini, hendaknya segera dibatasi, dan jika perlu dialihkan kepada pemodal dari Eropa – bukan Asia – sehingga kita tidak terbelenggu oleh perasaan inferior di kalangan tetangga. Semoga persoalan Ambalat disikapi serius oleh para capres kita.

Hasil Survei dan “Bandwagon Effect”

June 10, 2009

Ketika Malarangeng bersaudara mengumumkan tingkat elektabilitas para capres hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia), Jumat, 05/062009, sedikitnya ada dua hal yang dapat dimaknai. Pertama, siapa yang membiayai survei; kedua, apa tujuan publikasi hasil survei tersebut.

train2 crop biggerYang pertama, seperti diberitakan, pemesan atau pembayar survei LSI  tersebut adalah Fox Indonesia, yang artinya beban biaya survei itu kemudian akan di-charges oleh Fox ke kliennya, yaitu tim incumbent SBY. Yang kedua, tujuan publikasi hasil survei tersebut, kiranya bisa ditengarai sebagai upaya “bandwagon effect” – mengekspos keunggulan elektabilitas SBY-Budiono hasil survei LSI (71%) melalui media massa agar tercipta pendapat umum bahwa SBY-Budiono (akan keluar sebagai) pemenang pilpres 2009, dan pendapat umum itu diharapkan membuahkan dampak gelombang pemilih yang masih ragu untuk berduyun-duyun bergabung dengan sang “pemenang”. Gelombang publik yang kemudian bergabung itu disebut “jump on the bandwagon”.  Seperti kita ketahui, hasil survei LSI itu mencatat, pasangan Megawati-Prabowo berada di urutan kedua dengan 16% dan JK-Wiranto 7%.

Asal muasal

Fenomena “bandwagon effect” bermula di tahun 1800-an ketika seorang tokoh penghibur dan badut kondang bernama Dan Rice melakukan kampanye promosi grup sirkusnya dari satu ke kota lain dengan menggunakan kereta api (di Indonesia mungkin “Safari Ramadhan” Harmoko). Gerbong-gerbong kereta mengangkut lengkap seluruh anggota kelompok Dan Rice, termasuk kelompok musik (band), pemain sirkus, dll. Kampanye (safari) Dan Rice itu mendapat  sambutan meriah di kota-kota yang dikunjunginya.

Pada tahun 1848, di masa keemasannya, Dan Rice mengabdikan diri untuk berkampanye bagi calon presiden Zachary Taylor – seorang pahlawan perang dengan pengalaman 40 tahun dalam kemiliteran AS dan ikut dalam peperangan penting seperti “Black Hawk War”, 1812. Kampanye menggunakan kereta api yang digalang Dan Rice lengkap dengan kelompok sirkusnya, ternyata menjadikan capres Zachary sangat terkenal di kalangan rakyat. Kesuksesan itu membuat para politisi berbondong-bondong bergabung dalam gerbong-gerbong kampanye Zachary, mengharapkan mereka dianggap bagian dari kesuksesan sang capres. Di saat itulah dikenal istilah “jump on the bandwagon” untuk menggambarkan perilaku para politisi yang ramai-ramai mengaitkan diri ke “calon pemenang” pilpres.

Akhirnya, pada jaman capres Demokrat Bryan William Jeannings, 1896, “bandwagon”  telah menjadi standar dalam kampanye para capres di AS. Sejak jaman itulah “jump on the bandwagon” digunakan sebagai olok-olok manakala terjadi fenomena banyak orang berduyun-duyun bergabung atau mengaitkan diri mereka kepada suatu “kesuksesan” seseorang, tanpa memahami apa alasan mereka bergabung.

Kendatipun  menjadi olok-olok, taktik “bandwagon effect” sampai hari ini tetap digunakan oleh praktisi komunikasi pemasaran (termasuk pemasaran politik) dan media massa untuk mengocok psikologi dan perilaku massa. Di AS, “bandwagon effect” menjadi penting dalam pilpres pendahuluan karena pemungutan suara dilakukan berbeda waktu antara negara bagian satu dan lainnya. Pemungutan suara di negara bagian Iowa dan New Hampshire biasanya mendahului negara-negara bagian lainnya. Ini seringkali mempengaruhi pemilih di negara bagian yang lebih belakangan memungut suara. Seorang capres yang menang dalam pemilu di wilayah yang lebih dulu memungut suara, biasanya akan memperoleh “Big Mo” (big momentum) untuk menang di wilayah yang belakangan memungut suara. Di sinilah peran media massa menjadi penting untuk terjadinya “jump on the bandwagon”.

Di pihak lain, “bandwagon effect” sangat sering digunakan untuk kepentingan bisnis. Contoh paling terang adalah klaim seperti “nomor satu di Amerika, nomor satu di dunia” bagi sebuah merek, yang bertujuan untuk membuat semua khalayak sasaran mempercayai ‘fenomena’ atau proposisi itu. Penghargaan gelar “best brand” kepada merek-merek produk dalam masing-masing kategori oleh sebuah lembaga survei, termasuk dalam upaya “bandwagon effect”.

Kereta SBY

Dalam kaitan pelansiran hasil survei LSI, 5 Juni lalu itu, reaksi pertama yang keluar dari pihak pasangan JK-Wiranto dan Mega-Prabowo seragam: “Siapa yang membiayai survei itu?” atau “Itu survei pesanan”. Reaksi yang dapat diartikan, survei LSI itu hanya untuk menyenangkan pemesannya. Dari kacamata “perang komunikasi”, yang lebih penting sesungguhnya, menyimak apa tujuan dan apa akibat dari pelansiran hasil survei LSI tersebut bagi yang terkena, ketimbang mempersoalkan “siapa yang membiayai survei tersebut”. Setiap survei tentu membutuhkan biaya, dan biaya sebuah survei terhitung kecil dibanding keseluruhan dana kampanye yang digunakan  untuk kampanye seorang capres. 

Ketika Choel Malarangeng mengatakan hasil survei LSI itu mereka butuhkan untuk mendapatkan “political landscaping”, maka ia sedang bersandiwara untuk menutupi tujuan yang sesungguhnya, yaitu memainkan “bandwagon effect”. Permainan “bandwagon effect” tim sukses SBY, nampaknya dipersiapkan cermat, karena malamnya dalam sebuah talkshow di televisi, salah satu anggota Demokrat (Max Sopacua)  melemparkan wacana “pilpres satu putaran” – yang lagi-lagi membuat kubu dua capres lainnya sewot. Jadi, hari itu (5Juni, 2009) publik diberi dua buah “proposisi” yang saling berkaitan: elektabilitas 71% (yang) akan menjadikan pilpres cukup satu putaran. Proposisi-proposisi tersebut dilansir dengan harapan para pemilih akan menyetujui, dan berbondong-bondong naik ke kereta SBY.  

Taktik komunikasi “bandwagon effect” sebaiknya dilawan dengan taktik yang sama, paling tidak untuk menetralisir situasi. Bukan dengan reaksi-reaksi yang tidak ada hubungannya dengan strategi dan eksekusi komunikasi. Pihak JK-Wiranto telah melakukan serbal (serangan balik) dengan merilis hasil survei LRI. Itu adalah tindakan yang benar. Jika mau digali, masih banyak taktik-taktik komunikasi di luar “bandwagon effect” yang bisa digunakan untuk kampanye presiden. Dan itu membutuhkan orang-orang  yang paham dan tajam soal komunikasi.

Ayo Bersatu Bela Prita!

June 3, 2009
prita alone grayscale (detikcom)

Ny. Prita Mulyasari (foto detik.com)

Gara-gara me-milis-kan ketidakpuasannya terhadap layanan RS Omni Internasional Alam Sutera, Tangerang, seorang ibu bernama Prita Mulyasari telah ditahan atas tuduhan pencemaran nama baik. Apa-apaan ini? Kenapa Polisi dan Jaksa begitu mudah menahan orang dengan laporan “pencemaran nama baik”?

Perkembangan terakhir, perkara perdata atas laporan RS Omni terhadap Prita telah disidangkan Kamis (04/06/2009). Tuntutan jaksa justeru mengutamakan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu ps 27 ayat 3 jo 45 ayat 1, dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. Itu adalah pasal yang ditambahkan jaksa, karena ketika mengirimkan BAP ke kejaksaan, polisi hanya mengenakan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman 1 tahun (ps 310). 

Setelah membaca surat elektronik Prita dari salah satu blog, saya benar-benar miris, karena dari sudut isi, surat tersebut tak lebih merupakan laporan fakta yang dialami Prita. Jadi, by content, surat tersebut tidak sama sekali bermaksud mencemarkan nama baik dalam arti perbuatan negatif. Bahwa dalam surat tersebut ada unsur emosi, seperti pada judul dan ungkapan-ungkapan lain pada isinya, wajar donk, broer, Prita adalah konsumen yang merasa dipermainkan oleh tindak layanan RS tersebut.

Menimbang Kebenaran Sebuah Laporan

Saya tidak hendak mengompori perkara ini. Tetapi sejauh yang dapat saya tangkap, Prita telah membagi (sharing) pendapatnya lewat milis tentang layanan yang ia dapatkan dari rumah sakit tersebut. Perbuatan Prita itu dijamin oleh pasal 28 UUD ’45 mengenai “kebebasan berpendapat”, juga dijamin sah oleh UU Pokok Pers. Berpendapat itu hak setiap warga negara, boleh dilakukan secara langsung, maupun melalui media. Sementara, hak Prita sebagai konsumen dijamin pula oleh UU Perlindungan Konsumen. Jadi, apabila laporan RS Omni langsung ditanggapi Polisi (dan jaksa) dengan “kacamata kuda”, yakni tidak berusaha menganalisis dulu kebenaran isi surat Prita yang dijadikan bahan laporan RS`Omni, malah kemudian melakukan penahanan ditambah dengan pihak kejaksaan yang langsung menggelar sidang setelah merasa BAPnya lengkap (setelah ditambah pasal-pasal UU ITE), maka kita sebagai rakyat patut mempertanyakan kompetensi para penegak hukum di negara ini. Anda bisa bayangkan, bila suatu kali Anda terlibat suatu perdebatan baik langsung maupun lewat media, tapi lawan Anda melapor ke polisi soal pencemaran nama baik, hari itu juga, Anda bisa langsung masuk tahanan, dan itu dikatakan sesuai dengan UU. Ngeri kali, broer en zus. Tindakan tidak hati-hati terhadap penegakan hukum, jelas akan mencederai HAM, dan menimbulkan diktatorisme baru, baik diktatorisme pemerintahan, maupun diktatorisme korporasi – yang paling mampu membayar proses perkara hukum.

Salah satu gerakan moral bloger (dari detikcom)

Salah satu gerakan moral bloger (dari detik.com)

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) memantau kasus yang menimpa Prita Mulyasari. Penahanan Prita juga disoroti sebagai tindakan yang tidak semestinya dilakukan. “Tidak layak, itu semacam diskusi di milis kemudian pihak RS Omni mendapat forward, kemudian mengadukan ke polisi. Sebenarnya ini tidak bisa menjerat dengan pencemaran nama baik. Ini ada kepentingan publik,” kata Komisioner Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo saat berbincang melalui telepon dengan detikcom, Selasa (02/06/2009).

Menurut detik.com (04/06/2009), setelah dilakukan eksaminasi (istilah kita kok banyak berbau Inggris ya?) terhadap penanganan perkara tersebut, Jaksa Agung Hendarman Supanji mengakui anak buahnya di Tangerang tersebut kurang profesional dalam menangani perkara Prita. Nah, loe!

Sejak sekarang, kita sebagai rakyat harus kritis terhadap penegakan hukum oleh negara. Apalagi, undang-undang satu dan lainnya di Indonesia ini sering tumpang tindih. Undang-undang yang lebih khusus, justeru sering melampaui batas kewajaran dalam memberikan hukuman dibanding undang-undang rujukannya. Kalau sudah begini, maklum deh kalau penegak hukumnya pada bingung. Dan lagi-lagi, rakyat yang jadi korban.

STOP PRESS: Rabu, 3 Juni 2009, Prita telah dibebaskan dari tahanan dan berubah statusnya menjadi tahanan kota. Tapi kita tetap perlu mendukungnya dalam pembelaan terhadap demokrasi dan penegakan hak konsumen.

Bravo, Manohara!

June 1, 2009

Alhamdulillah, Manohara (17 tahun) berhasil lolos dari perilaku keji keluarga Kerajaan Kelantan Malaysia. Perempuan cerdas anak Daisy Fajarina dan lelaki Prancis ini, akhirnya berkat bantuan Polisi Singapura dan berbagai pihak yang peduli, Minggu pagi (31/05/2009) berhasil menginjakkan kembali kakinya di tanah air dengan pelarian yang berani dan dramatis dari Singapura. Sukses ini, paling tidak, mengobati sakit hati orang Indonesia yang telah lama terlara-lara oleh perilaku Malaysia sebagai bangsa dan negara (lihat juga tulisan dalam blog ini: “By the Way, Malaysia adalah Musuh Kita”).

Manohara cium ibunya (detikcom)

Manohara cium ibunya (detikcom)

Bravo, Manohara! Bravo, Laskar Merah Putih! Bravo Pengacara keluarga Manohara di Jakarta! Bravo, program “infotainment TV”! Bravo, para simpatisan Indonesia! Mari kita siapkan tuntutan hukum internasional terhadap suami Manohara, Pangeran Kelantan Tengku Fakhry yang keji tapi cakapnya selalu elok, dan pemerintah Malaysia yang melakukan pembiaran terhadap peristiwa yang telah mencederai hak asasi manusia ini.

Kasus Manohara adalah pelajaran mahal bagi aparat pemerintah (Deplu, Kedubes RI di KL, Polri) yang terkesan sangat-sangat lamban dalam menangani nasib orang Indonesia yang mengalami kejahatan di luar negeri. Apalagi, pengacara keluarga Manohara, Wardoyo, mengatakan pelarian Manohara telah disiapkan 2 bulan oleh pihaknya, pemerintah Singapura, dan Deplu AS (plus FBI)! Ke mane aje tuh birokrat-birokrat Indonesia? Juga pelajaran bagi sang ibunda, bahwa mengawinkan anak di bawah umur (dengan motif sampingan harta benda) sama kejinya dengan perlakuan pangeran Kelantan Tengku Fakhry terhadap Manohara. Juga menjadi pelajaran bagi perempuan-perempuan Indonesia (terutama para seleb) yang telah dan ingin mengawini pria-pria Malaysia dengan tujuan cepat kaya. Siapapun Anda, status Anda di Malaysia adalah “Indon”, suatu sebutan berkonotasi “budak”

OC kaligis (okezone.com)

OC kaligis (okezone.com)

STOP PRESS! Jumat 05/06/2009, pengacara senior OC Kaligis mengundurkan diri sebagai penasehat hukum Manohara karena ia menganggap Daisy Fajarina (ibu Manohara) dianggap lebih mementingkan publisitas di TV-TV ketimbang mengurus penyelesaian hukum sebagaimana komitmen sebelumnya. Masyaallah … apa maunya Manohara pe ibu?

 


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.